Kontrak Standar Perjanjian Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Kegiatan Bisnis

Memperhatikan gerak dinamis perkembangan dunia bisnis Indonesia dengan dunia luar, terutama dengan kalangan dunia maju yang menyangkut bidang joint venture, dagang dan alih teknologi, sudah saatnya kita mempersiapkan diri mengantisipasinya. Didalam hubungan arus perkembangan dunia bisnis ditinjau dari segi hukum, sangat menonjol dan dominan sekali peran dan penggunaan klausula arbitrase pada setiap perjanjian bisnis yang mereka lakukan dengan pihak Indonesia. Malahan ada keengganan bagi pihak dunia maju untuk mengadakan hubungan bisnis tanpa diikat dengan perjanjian arbitrase.Memang, bagi dunia maju, commercial arbitration sudah mereka anggap a business executive\u27s court sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Apa sebabnya ? Karena mereka berpendapat, penyelesaian sengketa bisnis melalui peradilan resmi, pada umumnya memakan waktu lama disebabkan faktor prosedur sistem peradilan sangat kompleks dan berbelit. Mereka berpendapat penyelesaian sengketa bisnis melalui peradilan more complex and time consuming procedures of the official court system. Di samping itu, kalangan dunia bisnis beranggapan penyelesaian sengketa di bidang bisnis, kurang dipahami oleh para hakim jika dibanding dengan mereka yang berkecimpung dengan dunia bisnis itu sendiri.Selain itu, alasan pokok memilih alternatif arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis, disebabkan karakteristiknya yang informal procedures sehingga can be put in motion quickly. Ditambah pula dengan sifat putusannya, langsung bersifat final dan binding. Hal itu disebabkan putusan arbitrase tidak bida naik banding, kasasi, atau ditinjau kembali. Memperhatikan adanya arus globalisasi dan single economy dunia yang mata rantai ikatan perjanjian bisnisnya tidak terlepas dari klausula arbitrase.Sengaja penulis membahas berbagai versi arbitrase yang terdapat dalam berbagai rules. Maksudnya untuk memperkenalkan kepada pembaca, terutama masyarakat bisnis tentang corak berbagai aturan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dengan pengenalan dan pemahaman tentang berbagai macam variasi arbitrase, pelaku bisnis yang terlibat dalam suatu perjanjian arbitrase, dapat mengajukan pilihan rules arbitrase mana yang paling sesuai untuk disepakati dalam perjanjian dengan mitra bisnis mereka baik dengan mitra domestik atau luar negeri

Protection of Farmers Copyright Rights in A Cleaning Agreement By Regional Government

North Sulawesi Province has a strategic role in national development. As a region that has abundant natural resources, good utilization of regional potential is a prerequisite for accelerating development in the region both from an economic and other aspect. The aim of this research is to find out whether protecting the rights of clove farmers in clove cultivation agreements is very important, because there is inequality in making agreements, where farmers who need money are easily dictated to by buyers. This research uses normative juridical methods and surveys in several villages in North Sulawesi. The social theory used in this research is Behavioral Sociology, which is a science that seeks to apply the principles of behaviorism starting from psychological theory to sociological problems. The research results show that there is no maximum protection for the rights of the farming community, especially in bond agreements, there are no special regulations such as regional regulations that regulate and provide sanctions for buyers who harm farmers, where the practice is still based on agreements. There is an urgent need for oversight by local governments of bond practices and agreements, as well as firm action against purchasers. The conclusion of this research is that regional head regulations regarding clove fishing need to be immediately established so that regional governments have a legal basis for carrying out enforcement and supervision. The novelty of this research is the need to improve the supervision system for bonded laborers by village and district governments with the existence of a bonded labor recording system which is expected to provide legal certainty in engagement agreements. Supervision also includes taking action against parties who intentionally harm farmers in unilateral agreements that harm farmers