Perencanaan Terpadu Penanganan Pekerja Anak (Studi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat)

Anak merupakan karunia yang berharga bagi orang tua, lingkungan, bangsa dan negara untuk masa kini dan masa yang akan datang. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak asasi atau hak dasar. Salah satu hak dasar anak adalah adanya jaminan untuk tumbuh kembang secara optimal baik secara fisik, mental, sosial dan intelektual. Namun pada Kenyataannya tidak semua anak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan hak dasar tersebut secara optimal. Bagi keluarga yang kurang mampu secara ekonomi akan mendorong anak-anak ini untuk bekerja. Membantu orang tuanya dalam mencari nafkah. Tidak jarang anak-anak ini bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA). Mereka bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan yang sifatnya dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan anak tersebut dan tentunya akan berpengaruh pula pada tumbuh kembangnya. Latar belakang penelitian ini adalah mengenai perencanaan terpadu dalam menangani pekerja anak. Dimana anak-anak yang bekerja tersebut adalah anak-anak yang putus sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penanganan pekerja anak di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat serta mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan terpadu dalam penanganan pekerja anak di Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumen serta menggunakan analisis data kualitatif model interaktif (Miles dan Huberman).Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pekerja anak di Kabupaten Bandung Barat sudah dilaksanakan melalui upaya preventif, kuratif dan represif dengan melibatkan stakeholders di Kabupaten Bandung Barat. Para stakeholders sudah berpartisipasi aktif pada upaya penanganan pekerja anak melalui Program Pengurangan Pekerja Anak dalam mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Namun masih harus lebih meningkatkan koordinasi supaya pekerja anak yang putus sekolah ini tidak menemui kesulitan dalam memperoleh fasilitas untuk melanjutkan pendidikannya

Implementation of the Local Minimum Wage in Malang City (a Case Study in Malang City 2014)

Wage system in a framework of how wages set and defined in order to improve the welfare of worker. The Indonesian government attempt to set a minimum wage in accordance with the eligibility standard of living. The study intend to analize the policy of Local Minimum Wage in Malang City in 2014, its implementation and constraining factors of those Local Minimum Wages. The research uses interactive model analysis as introduced by Miles and Hubermann [6] that consist of data collection, data reduction, data display, and conclusion.Constraining factors seen at the respond given by relevant actors to the policy such as employer organizations, worker unions, wage councils, and local government. Firstly, company as employer organization does not use wage scale system as suggested by the policy. Secondly, lack of communication forum between company and worker union sounds very high. Thirdly, inability of small and big companies to pay minimum standard wages. Lastly, disagreement and different opinion about wage scale applied between local wage council, employer organization and workers union that often occurs in tripartite communication forum

Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No 38/2012 Tentang Pengembangan Kinerja Pns melalui Pelatihan dan Pengembangan (Studi di Lembaga Kepresidenan Timor-Leste)

This study contains the efforts of the Government of Timor-Leste in enhancing the development and performance of Civil Servants capacity through education and training, both domestically and abroad. Implementation of the policy / regulation is considered very important because it is through education and training is expected to increase the knowledge, abilities, and skills in improving the performance of civil servants. With adannya education and training program, each employee is expected to be able to work well in providing services to the public. This study menggunKn descriptive qualitative method. Research results show that the Implementation / Government Regulation No. 38/2012 on performance development through education and training of civil servants at the Presidential Institution of Timor-Leste has been running with no maximum. As for some of the factors that become an obstacle to the implementation of the policy / rule is that some political elements, the low educational level of employees, lack of employees in implementing the program