Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Sampang

Pengangguran di negara Indonesia merupakan permasahan yang sulit dihilangkan dari kehidupan manusia, akan tetapi permasalahan pengangguran tidak dibiarkan begitu saja. Tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja serta tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki masyarakat Indonesia sangat rendah. Penelitian ini memberikan gambaran tentang pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sampang sekaligus menemukan faktor pendukung dan faktor penghambat. Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui pelayanan publik dengan anggaran APBN dimana jenis kegiatan meliputi Teknologi Tepat Guna (TTG), Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri(TKM) yang bertujuan untuk mengupayakan ketersediaan kesempatan kerja disektor informal bagi para pencari kerja melalui pembentukan kelompok USAha kecil dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia. Fokus kegiatan ini adalah memfasilitasi pelayanan program kegiatan pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu tahap seleksi lokasi, sosialisasi pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan masyarakat, pemandirian masyarakat, monitoring dan evaluasi. Hasil yang dicapai dari keseluruhan program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasimampu mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sampang lebih kurang 3%. Faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi angka pengangguran adalah : faktor pendukung meliputi ketersediaan anggaran APBN, adanya komitmen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adanya semangat kebersamaan dan gotong royong, adanya pihak lain seperti UPT BLK Kabupaten Sumenep. Sedangkan faktor penghambat meliputi lemahnya koordinasii kerja, kurang optimalnya sosialisasi dan kurangnya tenaga pendamping/fasilitator

Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan di Kota Malang (Studi Kasus SMA 8 Malang)

Kebijakan Pengarusutamaan Gender atau disingkat PUG merupakan strategi yang dilakukan pemerintah secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan.Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mendiskripsikan apakah kebijakan PUG bidang pendidikan sudah diimplementasikan sehingga bisa mengintegrasikan kepentingan laki-laki dan perempuan. 2) Untuk mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan PUG di Kota Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi observasi, dan wawancara. Sedangkan sumber data berasal dari data primer dan skunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara kelembagaan pelaksanaan PUG di Dinas Kota Malang maupun SMA 8 Malang baru menjadi kepedulian di tingkat individu atau beberapa unit kerja. Lemahnya mekanisme penyelenggaraan PUG dari tingkat pusat sampai daerah menyebabkan pelaksanaan PUG bidang pendidkan di SMA 8 tidak pernah maksimal hanya sebatas pengetahuan dan kesadaran secara individu

Tourism Based on the Model of Strategic Place Triangle (a Case Study in Wisata Bahari Lamongan)

Tourism is a very promising prospects to support the economic development of a region. We assess Wisata Bahari Lamongan (WBL) as a tourism object. WBL was having significant decreased visitors in the last six years, thus a strategic plan is need to re-increase the number of visitors. Thisstudy used Strategic Triangle Place (SPT) model as an analysis tool to assess the strategic planning in WBL. SPT is an approach that includes three key components, namely: Positioning, Differentiation and Brand (PDB). This research used Soft System Methodology (SSM) which relevant to analyzethe strategic plan model which is expected to be recommendations from tourists on problems in WBL.The result of this showed that the strategic planning of WBL did not completely accordance with the SPT model. Positioning and differentiation elements were still weak, and the brand was not well developed. Therefore, we recommend WBL to set targeted segmentation of all social backgrounds and ages, especially children. WBL shouldmade the sea as main differentiated factor, thus it has marine tourism potential. WBL should build an image by providing best service quality, security, comfortness, cleanliness, and best quality rides. Keywords: Strategic Planning, Strategic Place Triangle, Positioning, Differentiation, Bran

Implementation of the Local Minimum Wage in Malang City (a Case Study in Malang City 2014)

Wage system in a framework of how wages set and defined in order to improve the welfare of worker. The Indonesian government attempt to set a minimum wage in accordance with the eligibility standard of living. The study intend to analize the policy of Local Minimum Wage in Malang City in 2014, its implementation and constraining factors of those Local Minimum Wages. The research uses interactive model analysis as introduced by Miles and Hubermann [6] that consist of data collection, data reduction, data display, and conclusion.Constraining factors seen at the respond given by relevant actors to the policy such as employer organizations, worker unions, wage councils, and local government. Firstly, company as employer organization does not use wage scale system as suggested by the policy. Secondly, lack of communication forum between company and worker union sounds very high. Thirdly, inability of small and big companies to pay minimum standard wages. Lastly, disagreement and different opinion about wage scale applied between local wage council, employer organization and workers union that often occurs in tripartite communication forum

Implementasi Perencanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Desa di Kabupaten Gunungkidul

The absence of a management plan may hamper technical forestry activities. Another impact is the communication between peasants and forest officials obstructed, smallholder farmers lack the education or capacity building activities in forest areas are managed comprehensively. The method used is qualitative descriptive approach. Analysis of the data by using analysis Miles and Huberman. The implementation of planning seen through the four stages of the planning process is the stage of investigation, negotiation, implementation and evaluation. Factors supporting from social aspect that is government facilitating and readiness of management institutions. Ecological support of the AB land area availability. Economic support from timber prices increasing. While inhibiting factor derived from ecological aspects, namely natural barriers and geographical conditions. Social barriers from limited awareness and knowledge. Economic barriers due to lack of assistance and capital in forest management budget