ASPEK PERPAJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PEMAHAMAN PERANGKAT DESA)

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan mengatur bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dana yang masuk ke desa yang bersumber dari APBN maupun APBD, tentu saja dalam praktek pelaksanaannya akan terutang pajak sesuai dengan jenis transaksinya. Oleh karena itu diperlukan pemahaman dalam aspek perpajakan pada perangkat desa dalam pengelolaan Keuangan desa dengan memahami kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh 21, PPh 23, PPh 4 ayat 2, PPN. Dengan berbekal pemahaman yang baik mengenai jenis transaksi dan pajak yang terutang, diharapkan praktek perpajakan di desa sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku

ASPEK PERPAJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PEMAHAMAN PERANGKAT DESA)

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan mengatur bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dana yang masuk ke desa yang bersumber dari APBN maupun APBD, tentu saja dalam praktek pelaksanaannya akan terutang pajak sesuai dengan jenis transaksinya. Oleh karena itu diperlukan pemahaman dalam aspek perpajakan pada perangkat desa dalam pengelolaan Keuangan desa dengan memahami kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh 21, PPh 23, PPh 4 ayat 2, PPN. Dengan berbekal pemahaman yang baik mengenai jenis transaksi dan pajak yang terutang, diharapkan praktek perpajakan di desa sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku

Determinan Audit Report Lag Dengan Auditor Spesialisasi Industri Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Go Public Sektor Pertambangan Terdaftar Di Bei Periode 2014-2018

The purpose of the study was to examine the effect of audit committee size, auditor tenure and KAP size on audit report lag with industry specialization auditors as moderating variables in publicly listed mining sector companies on the IDX. This research is a quantitative research using secondary data that is accessed from the website of the mining sector company. This study uses the criteria to determine the research sample, amounting to 31 companies. The method of analysis used logistic regression and residual test which was processed with SPSS. The results of the study: 1) the size of the audit committee has no effect on audit report lag; 2) audit tenure has no effect on audit report lag; 3) KAP size has an effect on audit report lag; 4) all independent variables simultaneously affect the audit report lag; 5) the moderating variable cannot moderate the effect of the independent variable on audit report lag

Determinan Audit Report Lag Dengan Auditor Spesialisasi Industri Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Go Public Sektor Pertambangan Terdaftar Di Bei Periode 2014-2018

The purpose of the study was to examine the effect of audit committee size, auditor tenure and KAP size on audit report lag with industry specialization auditors as moderating variables in publicly listed mining sector companies on the IDX. This research is a quantitative research using secondary data that is accessed from the website of the mining sector company. This study uses the criteria to determine the research sample, amounting to 31 companies. The method of analysis used logistic regression and residual test which was processed with SPSS. The results of the study: 1) the size of the audit committee has no effect on audit report lag; 2) audit tenure has no effect on audit report lag; 3) KAP size has an effect on audit report lag; 4) all independent variables simultaneously affect the audit report lag; 5) the moderating variable cannot moderate the effect of the independent variable on audit report lag

Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi

The identification of problems in this study is the lack of compliance of taxpayers in carrying out their virgin obligations in the Binjai City Tax and Levy Management Agency, as well as the lack of quality of tax apparatus in tax collection in the Binjai City Tax and Levy Management Agency. The purpose of this study is to analyze taxpayer compliance and the quality of the tax apparatus, especially entertainment taxes on the Binjai City Tax and Levy Management Agency. The method that the author uses is a descriptive analysis method, where descriptive analysis is a method that seeks to collect data that corresponds to the actual circumstances, presenting and analyzing it so as to provide information in making all decisions. Based on the results of the research, it can be concluded that the collection of entertainment taxes on the Binjai City Tax and Levy Management Agency has not been quite good. This can be seen from the compliance of taxpayers in carrying out their virgin obligations and the quality of the tax apparatus that is not good enough. This can be seen from the low number of taxpayers who report tax returns, especially entertainment taxes