PENEGAKAN KODE ETIK BAGI TENAGA MEDIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Perlakuan dan tindak kejahatan semakin merajalela di kota Tanjungbalai, satu diantaranya diantara nya ialah pembiaran pasien  dan  layanan rumah sakit, hal ini kerap kali terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut (RSUD) Tanjungbalai terlebih khususnya untuk masyarakat atau pasien ekonomi rendah dengan alasan wajib mencukupi beberapa syarat administrasi, perbuatan ini tentu berlawanan dengan aturan sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 304 KUHP, sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pasien. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tanggungjawab tenaga medis sebagai tenaga kesehatan di RSUD Kota Tanjungbalai serta penegakan hukum kode etik tenaga medis yang dilakukan oleh pihak RSUD Kota Tanjungbalai, penelitian ini menggunkan metode jenis empiris Dalam penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai. Oleh sebab itu, berkenaan dengan sumber informasi, yang diambil dari Data Primer Berupa data yang didapat langsung dari sumber utama seperti penegakan  kode etik tenaga medis yang dilihat melalui penelitian langsung Informasi tersebut berawal dari uraian yang dipaparkan di RSUD Kota Tanjungbalai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik bagi tenaga medis di RSUD Tanjungbalai oleh tenaga medis, Direktur Rumah Sakit turun tangan dalam menangani permasalahan dengan cara memanggil tenaga medis tersebut dan menanyakan apa yang terjadi sebenarnya, jika dalam hal ini si tenaga medis melakukan kesalahan maka pihak rumah sakit akan memindahkan si tenaga medis  ke bidang yang lainnya yang tidak bersangkutan dengan pelayanan terhadap pasien lagi. Apabila ada seorang dokter yang melakukan kesalahan atau melanggar kode etik misalnya seperti melakukan malpraktek maka pihak rumah sakit akan memberikan sanksi berupa pemindahan dokter ataupun pemerintah melalui Walikota atau pemimpin daerah akan mencabut izin rumah saki