Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor

Penelitian ini bertujuan untuk: I) menganalisis implementasi kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor; 2)menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya ketidakselarasan ketentuan garis sempadan Sungai Kayan di dalam RTRW Kabupaten Bulungan sepanjang I 00 meter dari tepi sungai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 28/PRT/M/20I5 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau. Ketidakselarasan ini pada tahap pelaksanaannya telah menimbulkan permasalahan dalam penerbitan izin kegiatan usaha dan mendirikan bangunan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif Penelitian ini memaparkan mengenai implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di kawasan sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor berdasarkan fakta dari kondisi yang ada di lapangan maupun dari dokumen Pemerintah Kabupaten Bulu11gan yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan kawasan sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,Provinsi Kalimantan Utara dengan subyek penelitian berupa dokumen Pemerintah Kabupaten Bulungan yang berkaitan dengan pengembangan kawasan sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor. Model irnplernentasi kebijakan yang peneliti gunakan untuk mengkaji implementasi kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor adalah Direct and Inderect Impact on Implementation yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Implementasi kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor dalam kesimpulan peneliti tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 28/PRT/M/2015 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau. Ketidaksesuaian ini berimplikasi pada masalah tidak dapat dilakukannya penerbitan ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan (IMB) di sepanjang kawasan lDI