Evaluasi Pelaksanaan Rintisan Sekolah Kategori Mandiri (Skm) Pada SMA Negeri 1 Tejakula Tahun Pelajaran 2009/2010

PUTU SARJANA ABSTRAK Penelitian ini bertujuan memperoleh (1) gambaran dan deskripsi tentang kesiapan pelaksanaan rintisan sekolah kategori mandiri pada SMA Negeri 1 Tejakula ditinjau dari latar, (2) gambaran atau deskripsi tentang kesiapan pelaksanaan rintisan sekolah kategori mandiri pada SMA Negeri 1 Tejakula ditinjau dari masukan, (3) gambaran dan dekripsi tentang kesiapan pelaksanaan rintisan sekolah kategori mandiri pada SMA Negeri 1 Tejakula ditinjau dari proses, dan (4) gambaran atau diskripsi tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Rintisan Sekolah Kategori Mandiri pada SMA Negeri 1 Tejakula. Penelitian ini termasuk jenis penelitian evaluatif dengan mengadopsi model evaluasi CIPP (latar, masukan, proses, dan produk/hasil). Variabel latar diukur dengan instrumen berupa kuesioner latar, variabel masukan diukur dengan instrumen berupa kuesioner masukan, dan variabel proses diukur dengan instrument berupa kuesioner proses. Sampel penelitian berjumlah 51 guru, 1 kepala sekolah, 9 pegawai tata USAha, 10 komite sekolah, dan 46 siswa pada SMA Negeri 1 Tejakula yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling. Untuk mengetahui kesiapan pelaksanaan RSKM, data yang berupa skor variabel latar, skor varibael masukan, dan skor varibael proses selanjutnya dianalisis dengan menggunakan kreterium ideal teoretik serta dengan menstransformasikan skor-Z ke dalam rumus skor-T. Setelah diinterprestasikan dalam kreteria kesiapan kuadran glickman, kesiapan SMA Negeri 1 Tejakula termasuk dalam kuadran glickman sangat siap. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 1 Tejakula sangat siap menjadi rintisan sekolah kategori mandiri (SKM) ditinjau dari segi latar, masukan, dan proses. Kendala-kendala yang dihadapi dalam mempersiapkan SMA Negeri 1 Tejakula sebagai rintisan sekolah kategori mandiri adalah bahwa pengembangan sekolah yang telah ada menjadi Rintisan SKM perlu dimaksimalkan lagi dengan beragam strategi, terutama sekali kesiapan pada aspek masukan dan aspek proses. Kata kunci: evaluasi, rintisan sekolah kategori mandiri, latar, masukan, dan proses An Evaluation on Conducting School Preparation of Independence in SMA Negeri 1 Tejakula The academic year 2009/2010 Abstract This study aimed at finding out (1) description of conducting School Preparation of Independence in SMA Negeri 1 Tejakula from context point of view, (2) description of conducting School Preparation of Independence in SMA Negeri 1 Tejakul from input point of view, (3) description of conducting School Preparation of Independence in SMA Negeri 1 Tejakul from Process point of view, (4) description of obstacles encountered in conducting School Preparation of Independence in SMA Negeri 1 Tejakula. This study belonged to an evaluative research that adopted the CIPP evaluation model. The context variable was measure by an instrument in the from of context variable questionnaire, the input variable by an instrument in the from of of input variable questionnaire, and the Process variable by Process variable questionnaire. The sample consisted of 51 teachers, 1 headmaster, 6 administration officers, 10 school committees, and 46 students in SMA Negeri 1 Tejakula derived purposive sampling technique. The finding out in conducting School Preparation of Independence,data in the from of score related to the context,input and process variables were analyzed by using theoretic ideal criterion and with converting them into t-scores. Having been interpreted into Glickman\u27s Quadrant readiness level criteria, It found that readiness level of SMA Negeri 1 Tejakula l to be School Preparation of Independence was in very ready quandrant. Thus, it could be conclude that SMA Negeri 1 Tejakula was very ready to be School Preparation of Independence from the context,input and process points of view.The main obstacle encountered in preparing of SMA Negeri 1 Tejakula to be School Preparation of Independence is that the existed school development system to be School Preparation of Independence has not maximized by implementation of various strategies as inputs and Process strategies yet

PERANAN PURA DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN MORAL DAN KETRAMPILAN

Pura merupakan salah satu tempat yang bisa dijadikan ajang pendidikan moral. Hal ini disebabkan karena pada kegiatan keagamaan di Pura, orang dituntut taat pada ajaran kebaikan sesuai dengan ajaran Agama Hindu yang disebut dengan Tri Kaya Parisudha. Tri Kaya Parisudha artinya tiga perbuatan yang baik, yaitu pikiran, perkataan dan perbuatan. Untuk mewujudkan bentuk pembinaan moral maka dalam prakteknya perlaksanaan pembinaan moral dihayati dalam Bentuk-bentuk rasa bhakti yang terjadi di Pura adalah : (1) rasa bakti dalam bentuk pengorbanan, (2) rasa bhakti dalam wujud menggambarkan Tuhan (simbolisme) , dan (3) rasa bakti dalam bentuk menghasilkan karya seni dalam wujud simbol-simbol tuhan (pratima)

PENERAPAN SANGASKARA DANDA DI DESA PAKRAMAN DARMASABA, KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG

The Government of Bali focus on accelerating development to improve peoples welfare. Regional economic development is an activity where local governments and communities manage existing resources and form partnerships between local governments and the private sector to create new jobs and stimulate the development of economic activities within the region, in support of economic business need to pay attention to the values ethics consistent with religious teachings. The inhabitants of Bali including its entrepreneurs are supporters of a culture that is imbued with religion. As a supporter of culture, their role is crucial in the growth and development of religious life, culture and the activity of economic development. The main pattern of Balinese development establishes the culture that complete the Hindu spirit as the basic capital of regional development. There are two interrelated things between business economics and ethics, business can not be separated by the social culture where ethics is implemented. A business activity must be carried out with the ethical values prevailing in the business community.Pemerintah Bali fokus melakukan akselerasi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu aktivitas dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk partnership antara pemerintah dengan swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut, dalam menunjang aktivitas ekonomi (bisnis) perlu memperhatikan nilai-nilai etika yang sesuai dengan ajaran agama. Penduduk Bali termasuk para entrepreneurnya merupakan pendukung kebudayaan yang dijiwai oleh agama. Sebagai pendukung kebudayaan, peran mereka sangat menentukan dalam tumbuh dan berkembangnya kehidupan agama, kebudayaan maupun akititas pembangunan ekonomi. Pola pokok pembangunan Bali menetapkan kebudayaan yang bernafaskan spirit Hindu sebagai modal dasar pembangunan daerah. Ada dua hal yang saling terkait antara ekonomi bisnis dan etika, bisnis tak dapat dipisahkan dengan sosial budaya dimana etika diimplementasikan. Suatu kegiatan bisnis wajib dilakukan dengan nilai etika yang berlaku dalam masyarakat bisnis

The Dynamics of Tri Hita Karana Implementation in The Balinese Hindu Residence in South Denpasar

This article aims to analyze the dynamicity of Tri Hita Karana implementation in South Denpasar regarding the causing factors, the dynamic forms, as well the implication on the Hindus community life. This research was conducted using qualitative methods. The data were collected through document study, observation, and in-depth interviews with 25 informants. The collected data were analyzed by the theories of hegemony, social change, socio-cultural system critical, and adaptation. The results showed: First, the factors causing the dynamicity of Tri Hita Karana in the residential area of Hindus are urban modernization, population growth, spatial planning policies and settlement development, and rationalization in building construction. Second, the dynamics of Tri Hita Karana in these residentials are: (a) In the palemahan area, land conversion has displaced the subak and Ulun Suwi temple, violation of the principles of Balinese Traditional Architecture (ATB), displacing the existence of the open space; b) The pawongan area is characterized by increasingly heterogeneous, multi-ethnic and multi-cultural citizens.; (c) In the parahyangan area where the building layout was not reconstructed, the holy place Merajan was built on the upper floor of the residence. Third, the implications of the dynamics of Tri Hita Karana in the residential area of Hindus in the South Denpasar, include: (a) The palemahan area implies the use of land space based on the principles of effective, efficient, and economical, but the concept of ulu teben and kaja-kangin as the Balinese sacred orientations is still maintained; (b) The pawongan area is characterized by the behavior of city dwellers looking for Social space and spiritual recreation; (c) The Parahyangan area is characterized by praying activities at Merajan and Padmasana on the upper floor of the residence. To enforce the Tri Hita Karana, the misuse (disorientation) of spatial planning needs to be anticipated

UPACARA NGUSABHA SATUH DI PURA DALEM BANJAR PAKEL DESA GEGELANG

Tulisan ini mengkaji tentang Ngusabha Satuh di Pura Pura Dalem Banjar Pakel Desa Gegelang Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem antara lain; daksina, peras, soda, banten pengambian, prayascita, byakawonan, penyeneng dan caru ayam berumbun. Materi utama dari upacara Ngusabha Satuh tersebut adalah satuh dan Emping. Upacara Ngusabha Satuh yang dilaksanakan di   Pura Dalem Banjar Pakel mempunyai makna religius magis, makna kesucian dan makna pendidikan (pendidikan tattwa, pendidikan etika dan pendidikan upacara). Makna religius magis upacara Ngusabha Satuh sebagai suatu sradha/keyakinan bahwa upacara ini memiliki makna dan tujuan untuk memohon kesehatan atau keselamatan agar tidak diserang wabah penyakit (Gering) diwujudkan melalui upakara (banten). Kesucian jasmani dan rohani, sekala dan niskala yang diutamakan dalam upacara ini merupakan makna kesucian yang terkandung dalam upacara Ngusabha Satuh ini. Sebagai rasa angayu bagia kehadapan Ida Sang Hyang Widhi beserta Ista Dewatanya.  Sebagai Sradha Bhakti atas anugrah yang dilimpahkan kepada manusia

EFEKTIVITAS PARAREM DESA ADAT KEROBOKAN TERHADAP PELESTARIAN PURA PETITENGET

Masalah gangguan dan pencurian saat ini sering terdengar dan terjadi yang dihadapi oleh Pulau Bali. Seiring berkembangnya perubahan Pura yang semakin meningkat dan semakin terlihat kesuciannya dengan renofasi yang baru dan berisikan perkebunan sehingga Pura terlihat sangat indah, menyebabkan banyak keinginan masyarakat setempat maupun pemedek untuk bersembahyang maupun maatur ayah-ayahan. Dengan otonomi yang dimiliki Desa Adat dan Pengempon Pura diharapkan dapat mengatur dan tetap menjaga keamanan Pura sehingga tidak dapat menyebabkan gangguan keamanan termasuk menjaga kelestarian Pura. Dalam karya ilmiah yang berjudul “Efektivitas Pararem Desa Adat Kerobokan Terhadap Pelestarian Pura Petitenget” ini pada dasarnya ingin mengkaji tentang seberapa besar efektivitas Pararem terhadap kelestarian Pura. Terkait dengan kelestarian Pura skripsi ini membahas (3) hal pokok, yakni: (1) Bagaimana pelaksanaan Pararem Desa Adat Kerobokan Terhadap Pelestarian Pura Petitenget (2) Bagaiama Efektivitas Pararem terhadap aktivitas keagamaan di Pura Petitenget; serta (3) Bagaimana hambatan dan solusi dalam Pelestarian Pura Petitenget. Pentingnya Efektivitas Pararem Terhadap Pelestarian Pura Petitenget untuk memperkuat dan mengantisipasi terjadinya gangguan dan permasalahan terhadap Pelestarian Pura Petitenget. Ketentuan pada KUHP tidak mengatur secara jelas penjatuhan sanksi adat. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pengempon Pura Petitenget merancang ritual upacara sebagai dasar Umat Hindu dalam mengembalikan kesucian pura untuk mencegah dan menanggulangi gangguan-gangguan, pencurian, penodaan, sampai dengan penyalahgunaan secara sekala dan niskala. Dalam hal ritual upacara penyucian Pura, perlu dilakukan ritual Umat Hindu seperti “Bendu, Medengen-dengen, Parasyita, dan Durmangala”, yang bekerjasama dengan masyarakat Desa Adat Kerobokan (sesuai dengan awig-awig dan Pararem Pura Petitenget desa Adat Kerobokan)

PERKAWINAN PEREMPUAN DENGAN KERIS DI DESA ADAT KAPAL (LATAR BELAKANG, PROSES DAN IMPIKASI YURIDISNYA)

Perkawinan keris atau kawin dengan keris di Bali sudah terjadi sejak Zaman dahulu dan masih eksis sampai sekarang. Hingga kini perkawinan dengan keris masih terjadi di beberapa desa di Bali, salah satunya seperti yang terjadi di Desa Adat Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Perkawinan ini terjadi antara seorang perempuan dengan sebilah keris sebagai pengganti kehadiran seorang laki–laki. Penulisan karya tulis ini memaparkan mengenai aspek-aspek mengenai Implikasi Yuridis Perkawinan Perempuan Dengan Keris. Penelitian hukum empiris serta metode kualitatif digunakan dalam penulisan karya tulis ini. Teknik sampling yang dipergunakan yaitu Purposive Sampling. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Adat Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung khususnya di Banjar Adat Peken Baleran

PELESTARIAN SUBAK SEMBUNG MELALUI PENDEKATAN HUKUM TRADISIONAL DI DESA PEGUYANGAN KAJE

Subak Sembung merupakan satu dari sejumlah subak yang berada di daerah perkotaan. Pada umumnya, subak di perkotaan akan selalu mengalami ancaman dan tantangan yang lebih besar daripada subak di pedesaan. Maka dari itu diperlukan upaya pelestarian subak di perkotaan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui upaya yang dilakukan Subak sembung dalam melestarikan subaknya dan untuk mengetahui peran pemerintah maupun pihak swasta dalam upaya mendukung pelestarian Subak sembung. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive) yang terletak di Desa Peguyangan Kaje

Pada Gelahang Marriage: A Legal Pluralism Perspective

Presently, pada gelahang marriages are still controversial within Balinese society in terms of their implementation and the implications. A certain percentage of Balinese approve of pada gelahang marriages, while a certain percentage of people disagree for various reasons. These pros and cons are not tolerated. In fact, the phenomenon of pada gelahang marriages is often confounding to the Hindu community in Bali. Hence, solutions are required. While pada gelahang marriages can be found in many districts and regions in Bali, however, many doubts and problems still arise in their philosophical and juridical foundations. Therefore, research on pada gelahang marriages from the perspective of legal pluralism needs to be done. This research is a qualitative research with a legal sociology approach. Primary data is derived from field data from observations and from the results of interviews of related parties, while secondary data is obtained from literature books using the theory of legal pluralism as a guiding theory in the discussion of research. The results of the study indicate that the pada gelahang marriage has a philosophical foundation, juridical foundation and sociological basis for the creation of values of justice, legal certainty and the benefit of law in the framework of legal pluralism that provides a way to meet Hindu religious law, traditional village customary law and state law to set pada gelahang marriage

PERAN LEMBAGA PEMERINTAH DALAM MEMEDIASI KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN DI BANJAR SUSUT DESA BUAHAN KECAMATAN PAYANGAN KABUPATEN GIANYAR

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kerap terjadi di Indonesia, terutama di Bali. Dalam sudut pandang idiologi kapitalisme, universum dimaknai sebagai sesuatu yang profam, sehingga Alam pun dieksploitasi tanpa batas. Implikasinya ancaman nyata kehancuran ekosistem. Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 1997 mengatur mengenai penyelesain sengketa lingkungan hidup yang yang dimuat dalam pasal 30-39. Penanganan sengketa dengan menggunakan jalur mediasi melibatkan berbagai pihak baik dari tergugat maupun yang menggugat, dalam hal ini diperlukannya adanya peran pihak-pihak tertentu dalam melakukan peroses mediasi salah satunya peran lembaga pemerintah. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan fenomenologis digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mendapatkan data dengan mengeksplorasi dan menggambarkan peran lembaga pemerintah dalam mediasi pada kasus pencemaran lingkungan. Hasil dalam penelitian ini bahwa mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa lingkungan hidup memiliki peranan yang penting bagi masyarakat karena tidak hanya terdapat upaya represif, tetapi juga upaya preventif. Dari kasus diatas proses mediasi yang dilakukan secara kekeluargaan telah berhasil menyelesaikan sengketa diatas, dimana pihak yang menggugat bersedia mencabut gugat yang yang diajukan. Dengan demikian, mediasi dianggap efektif untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidu