Prospek Agribisnis 2001 dan Evaluasi Pembangunan Pertanian 2000

Perbaikan ekonomi tahun 2001 sudah mulai tampak ditandai oleh beberapa indikatorekonomi seperti sektor riil sudah mulai menggeliat, aktivitas perekonomina rakyat dipedesaan sudah mulai bangkit, ekspor beberapa produk agribisnis mengalami peningkatan.,kredit Perbankan untuk mendorong bangkitnya sektor riil sudah dilonggarkan, pendapatanpenduduk sudah mulai merangkak naik dibandingkan dengan ketika krisis tahun 1997/1998.Prospek agribisnis yang cerah ini tidak dapat diraih, jika tidak diikuti langkah strategismelalu pembangunan sistem agribisnis dan USAha-USAha agribisnis termasuk USAhatanikeluarga dengan peningkatan produktivitas sebagai sumber pertumbuhan

Pembahasan

Menurut pendapat saya seharusnya NTT bisa lebih makmur daripada yang ada sekarang ini, tetapi sangat sayang sekali rupanya sumber daya alam yang sangat penting di sana itu tidak digunakan secara baik atau tidak dikelola secara baik. Oleh karena itu tidak bisa menyumbang untuk Pembangunan Daerah padahal altematif yang lain barangkali sangat sulit untuk ditawarkan. Kalau saya dengar tadi penjelasan, masalah yang pokok dari tanaman Cendana ini adalah bukan pada masalah teknis biologis; masalahnya adalah policy, kebijakan. Pemerintah Daerah melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Kolonialdan tidak memperbaikinya. Apa yang dibuat Pemerintahan Kolonial sudah bagus; bagus untuk mereka, bagus untuk kepentingan negara yang menjajah. Tetapi setelah kita merdeka 'konteks' tidak kita pelajari, kita lakukan hal yang sama dan akibatnya seperti sekarang. Kalau tadi Bapak Kepala Dinas Kehutanan Propinsi mengatakan "semuanya tidak ada lagi biaya dinas", saya melihat dengan begitu cemasnya, jangan-jangan Cendana sudah akan punah. Seharusnya NTT bisa memiliki monopoli Internasional terhadap cendana, tetapi itu tidak dimungkinkan lagi dan orang (negara) lain sudah mulai mencari alternatif, menanam. Cendana India yang asalnya dari Timor sekarang sudah lebih terkenal dari Cendana Timor sendiri, seperti yang dikatakan Bapak Hartono (Pembicara, Pengusaha dari PT Tropical Oil, Red.). Intinya adalah bahwa komoditi itu terlalu diregulasi oleh Pemerintah; dan tidak hanya diregulasi tapi dimonopoli, dan merampas hak rakyat untuk melakukan bisnis ini

Pembangunan Sistem Agribisnis di Indonesia dan Peranan Public Relation

Mistook of economic development strategy in lastime and economic crisis prolongedwith various its excess, to compel Indonesia choice alternative strategy in development ofeconomic, which hoped able to give solution of existing problems, without appear newproblems. Among some economic development strategy which fulfill the some conditions isAgribusiness Led Development, namely a strategy of economic development which integratedevelopment of agriculture (include estate crop, animal husbandry, fishery, and forestry) withdevelopment of agro-industry and linkage services setors. Development strategy ofagribusiness system to be convinced able to lead Indonesia economy has competitiveness andsinergys in the world economy.To develop the agribusiness system competitiveness, people-driven, sustainable anddecentralized are resposible all of agribusiness stake-holder, suitable with each role. Theentreprise is main actors of development agribusiness, the government have a role asfacilitator, regulator and promotor of agribusiness development, the researcher have a role todevelop of technology, education have a role to increase skill of human resources.Meanwhile, public relation profession have a role to build public good image, fordevelopment of agribusiness as well as for firm and agribusiness products.Special about the role of public relation (PR) in development of agribusiness system inIndonesia untill now still not develop yet. Whereas, PR functions very needed in developmentof agribusiness system, start from macro level till micro level. At macro level, role of PRhoped able to develop good image about importance to develop agribusiness in nationaleconomic development

Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang, dan Perputaran Persediaan terhadap Returnon Assets pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan secara parsial maupun simultan terhadap return on assets pada Perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan berpengaruh terhadap return on assets pada Perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?”.Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 20 Perusahaan.Data diperoleh dari www.idx.co.iddari tahun 2014-2017.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji f dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa perputaran kas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on assetdimana nilai koefisien t -2,798 dan signifikan pada 0,007 < 0,05, perputaran piutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on assets dimana nilai koefisien t 1,990 dan signifikan pada 0,50 ≤0,05, dan perputaran persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on assets dimana nilai koefisien t 3,658 dan signifikan pada 0,00

Analisis Yuridis Berlakunya Pp No. 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan Permasalahan yang Ditimbulkan

The Objective of the research was to analyze the control and the efficient use of fallow (uncultivated) land, according to the prevailing legal system, either the law which specifically regulates the control and the efficient use of fallow land or the law which is indirectly related to fallow land The research was judicial normative which used legal and conceptual approach.The result of the research showed that the authority to control fallow land was the delegation of authority in which the President delegated his authority to the Head of the National Land Board of the Republic of Indonesia to control fallow land, according to Article 17 of PP No. 11/2010. In the implementation of the control, Committee C that had the authority to identify and to study land which is indicated as fallow was established. The mechanism of controlling fallow land was through some stages: inventorying land which was allegedly fallow, identifying and studying land which was allegedly fallow, giving warning to people entitled to the land, confirming fallow land, fallow land was used to people\u27s interest through agrarian reform, State\u27s strategic program, and State\u27s general reserves had to be in line with Regional Layout Program