Kebijakan Harga Beras Ditinjau dari Dimensi Penentu Harga

Rice is a staple food for most of Indonesian and becoming a quasi-public commodity. The government of Indonesia is implementing rice price policies in achieving domestic rice price stability. Floor price policy aims at protecting farm-gate price, while ceiling price aims at protecting price at consumers' level. This paper aims to discuss a conceptual review of rice price policies. The current rice price policies lead to policies that take into account some dimensions of the determining factors, namely the dimensions of products, varieties, qualities, and levels in marketing chain. Existing rice price policies were governed by the segmented regulations. A comprehensive rice price policy is required to improve effectiveness and efficiency of the policies. It is necessary to formulate a policy capable of harmonizing the relationship between producer farmers, processing industries, marketing institutions, and consumers in a supply chain system

Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian

EnglishOne of the main problems in agricultural development is the weakness of capital support. The government have tried to overcome this problem by launching some credit programs for the agricultural sector. Many credit programs, those use fixed interest base, showed less satisfied result. In any cases even generate new problems such as the the greater farmer's debt and also nonperformance credit. Based on that phenomena it is required the alternative financing schemes. Sharia scheme, can be choosen as the alternative financing model for supporting agricultural development. Different to the conventional credit, the sharia scheme is free of interest, profit loss sharing equity principle, and profit sharing will be executed in the end of transaction. This paper aim at introducing the sharia financing model and its prospect to be implemented in agricultural sectors. The result of study indicate that sharia scheme is prospective to strengthen the capital of agricultural sector. To support implementation of sharia finance in agricultural sector, the crucial factors are political will of policy maker and also intensive socialization related to sharia principle finance to public authority and society. IndonesianSalah satu permasalahan utama dalam pembangunan di sektor pertanian adalah lemahnya permodalan. Pemerintah telah berusaha mengatasi permasalahan tersebut dengan meluncurkan beberapa kredit program untuk sektor pertanian. Kredit program yang memakai sistem bunga menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, bahkan menimbulkan permasalahan baru seperti membengkaknya hutang petani serta kredit macet. Berdasarkan hal tersebut perlu dicari model pembiayaan alternatif, salah satu di antaranya adalah dengan skim syariah. Berbeda dengan model kredit, pembiayaan syariah ini bebas bunga, pembagian keuntungan didasarkan atas bagi hasil yang dilakukan setelah periode transaksi berakhir. Tulisan ini bertujuan untuk menge-nalkan model pembiayaan syariah serta prospek implementasinya di sektor pertanian. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah cukup prospektif untuk memperkuat permodalan di sektor pertanian. Untuk mendu-kung implementasinya di sektor pertanian diperlukan keberpihakan para pembuat kebijakan serta sosialisasi yang intensif mengenai prinsip-prinsip pembiayaan syariah

Kajian aspek produksi dan pemasaran kedelai di Jawa Tengah: Studi kasus di Kabupaten Wonogiri

IndonesianKedelai memegang posisi strategis dalam seluruh kebijaksanaan pangan nasional karena perannya yang sangat penting dalam menu pangan penduduk dan dalam penyediaan kesempatan kerja. Bahan makanan dari kedelai ini cukup potensial karena selain harganya murah, juga mengandung nilai gizi yang tinggi (16 - 20 persen lemak, 35 - 45 persen protein, 25 persen karbohidrat, serta mengandung vitamin A, B1 dan B2). Dilihat sumbangannya terhadap konsumsi masyarakat (terutama protein dan kalori) kedelai memberikan andil 61 persen protein dan 28 persen kalori dari semua kacang-kacangan yang dikonsumsi penduduk  Indonesia (BPS, 1985). Eksistensi perkedelaian di Indonesia menjadi semakin penting karena laju permintaan terhadap kedelai yang tinggi setiap tahun dan melebihi laju peningkatan produksi. Kendala pengembangan aspek produksi yang dihadapi petani diantaranya adalah rendahnya persepsi dan tingkat adopsi beberapa komponen teknologi seperti benih berlabel, sistem tanam larikan, penggunaan pupuk secara lengkap dan berimbang, dan penyiangan tanaman secara lebih baik. Untuk mengatasi masalah ini di Wonogiri telah dihasilkan suatu paket teknologi budidaya kedelai yang dirancang oleh ESCAP CGPRT yang bekerjasama dengan Balittan Bogor dan Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Secara umum aspek pemasaran kedelai berjalan cukup baik yang ditunjukkan oleh pangsa harga yang diterima petani cukup besar (80 - 90 persen) dan tidak ada fluktuasi bulanan yang tajam. Permasalahan yang dihadapi dalam aspek pemasaran adalah rendahnya kualitas kedelai. Pemerintah diharapkan berperan dalam menetapkan harga jual dan beli pedagang besar menurut kualitas dikaitkan dengan penyaluran kedelai impor

Kebijakan Harga Beras Ditinjau dari Dimensi Penentu Harga

Rice is a staple food for most of Indonesian and becoming a quasi-public commodity. The government of Indonesia is implementing rice price policies in achieving domestic rice price stability. Floor price policy aims at protecting farm-gate price, while ceiling price aims at protecting price at consumers’ level. This paper aims to discuss a conceptual review of rice price policies. The current rice price policies lead to policies that take into account some dimensions of the determining factors, namely the dimensions of products, varieties, qualities, and levels in marketing chain. Existing rice price policies were governed by the segmented regulations. A comprehensive rice price policy is required to improve effectiveness and efficiency of the policies. It is necessary to formulate a policy capable of harmonizing the relationship between producer farmers, processing industries, marketing institutions, and consumers in a supply chain system.  AbstrakBeras merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia, sehingga beras merupakan komoditas kuasi publik yang memiliki nilai strategis, baik dari aspek ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan politik. Dalam upaya mewujudkan stabilitas harga gabah/beras, pemerintah menerapkan kebijakan harga dasar dan harga maksimum. Harga dasar ditujukan untuk melindungi petani sebagai produsen dari jatuhnya harga gabah saat panen raya, sedangkan harga maksimum ditujukan untuk melindungi konsumen terutama dari lonjakan harga saat musim paceklik. Tulisan ini bertujuan untuk membahas tinjauan konseptual kebijakan harga gabah/beras kaitannya dengan beberapa dimensi penentu harga gabah/beras. Kebijakan harga gabah/beras pada saat ini sudah mengarah pada kebijakan harga yang memperhatikan dimensi perbedaan bentuk, jenis, kualitas, dan tingkatan dalam rantai pasar, namun belum memperhatikan dimensi musim panen. Kebijakan harga tersebut juga masih diatur dalam peraturan dan perundangan yang terpisah pisah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas di dalam mengimplementasikan kebijakan stabilisasi harga beras diperlukan kebijakan harga gabah/beras yang komprehensif. Untuk itu perlu dirumuskan suatu kebijakan yang mampu melakukan harmonisasi hubungan antara petani produsen, industri pengolahan, lembaga pemasaran, hingga ke tingkat konsumen dalam suatu rantai pasok dan rantai nilai tambah yang efisien dan memberikan keuntungan yang wajar bagi masing-masing pihak.

Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian

EnglishOne of the main problems in agricultural development is the weakness of capital support. The government have tried to overcome this problem by launching some credit programs for the agricultural sector. Many credit programs, those use fixed interest base, showed less satisfied result. In any cases even generate new problems such as the the greater farmer’s debt and also nonperformance credit. Based on that phenomena it is required the alternative financing schemes. Sharia scheme, can be choosen as the alternative financing model for supporting agricultural development.  Different to the conventional credit, the sharia scheme is free of interest, profit loss sharing equity principle, and profit sharing will be executed in the end of transaction. This paper aim at introducing the sharia financing model and its prospect to be implemented in agricultural sectors. The result of study indicate that sharia scheme is prospective to strengthen the capital of agricultural sector. To support implementation of sharia finance in agricultural sector, the crucial factors are political will of policy maker and also intensive socialization related to sharia principle finance to public authority and society. IndonesianSalah satu permasalahan utama dalam pembangunan di sektor pertanian adalah lemahnya permodalan. Pemerintah telah berusaha mengatasi permasalahan tersebut dengan meluncurkan beberapa kredit program untuk sektor pertanian. Kredit program yang memakai sistem bunga menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, bahkan menimbulkan permasalahan baru seperti membengkaknya hutang petani serta kredit macet. Berdasarkan hal tersebut perlu dicari model pembiayaan alternatif, salah satu di antaranya adalah dengan skim syariah. Berbeda dengan model kredit, pembiayaan syariah ini  bebas bunga, pembagian keuntungan didasarkan atas bagi hasil  yang dilakukan setelah periode transaksi berakhir. Tulisan ini bertujuan untuk menge-nalkan model pembiayaan syariah serta prospek implementasinya di sektor pertanian. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah cukup prospektif untuk memperkuat permodalan di sektor pertanian. Untuk mendu-kung implementasinya di sektor pertanian diperlukan keberpihakan para pembuat kebijakan serta sosialisasi yang intensif mengenai prinsip-prinsip pembiayaan syariah

Konsep Efisiensi Usahatani Pangan dan Implikasinya bagi Peningkatan Produktivitas

EnglishBasic problems for farm business improvement are lack of types, quantity, quality, and continuity of agricultural products supply in accordance with market demand dynamics. Improving agricultural productivity can be carried out through efficiency enhancement and technology breakthrough. Empirical studies on technical efficiency (TE) show that Indonesian farming TE values for some food commodities are moderate to high (0.50-0.80) suggesting that the food-crop farm business are not fully technically efficient.  Meanwhile, the allocative efficiencies (AE) of some food-crop farm businesses range from 0.45 to 0.70, and economic efficiencies (EE) vary from 0.35 to 0.60 indicating low to moderate efficiency levels. Socio-economic factors affecting the lower technical inefficiencies are: (a) land size, (b) household income, (c) formal education of household heads, and (d) household heads’ experience in farming. Strategies to improve farm business efficiency are through transformation of traditional farming to modern one In the future the farming should be driven by innovation in science and technology and skilled human resources. IndonesianPermasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengembangan usahatani adalah belum terwujudnya ragam, kuantitas, kualitas, dan kesinambungan pasokan berbagai produk pertanian yang sesuai dengan dinamika permintaan pasar.  Berkaitan dengan permasahan tersebut maka upaya peningkatan produktivitas pertanian dapat dilakukan dengan peningkatan efisiensi dan terobosan teknologi baru.  Hasil review studi empiris pencapaian efisiensi teknis (TE) usahatani pangan di Indonesia tergolong moderat hingga tinggi (0,50-0,80) yang menunjukkan usahatani beberapa komoditas belum sepenuhnya efisien secara teknis.  Sementara itu, tingkat efisiensi alokatif (AE) beberapa usahatani pangan berkisar (0,45-0,70) dan efisiensi ekonomi (EE) berkisar (0,35-0,60), berada pada level rendah hingga moderat. Faktor sosial-ekonomi yang berpengaruh menurunkan inefisiensi teknis pada usahatani pangan adalah : (a) variabel luas garapan, (b) variabel pendapatan rumah tangga, (c) variabel pendidikan formal KK,  dan (d) Variabel pengalaman KK dalam usahatani. Pilihan strategi peningkatan efisiensi usahatani dapat di lakukan dengan transformasi usahatani dari usahatani tradisional ke arah kebudayaan industrial, selanjutnya ke depan harus mengarah pada usahatani yang digerakkan oleh inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta SDM yang terampil

Peran Wirausaha Pertanian dalam Menghadapi Era Disrupsi Inovasi

Changes in strategic environment of economic globalization including disruptive innovation require agribusiness actors’ view adjustment. This paper discusses role of agri-entrepreneurs dealing with distrubictive innovation in agriculture. There are three elements of disrupsi innovation, i.e. (i) improvement levels acceptable to customer; (ii) improvement path when new agricultural commodities are introduced and refined through technological innovations; (iii) importance of different understanding between continuous and disruption innovations. Professional managers are encouraged to grow a new business expected to compete with the established ones. Agricultural business models for the upper-middle class consumers run by young entrepreneur produce new products with premium prices but the sale volume is limited. It is important to inspire young agri- entrepreneurs who accustomed to disrupted innovation to develop business based on their goals and market segments. AbstrakPerubahan lingkungan strategis berupa globalisasi ekonomi termasuk disrupsi inovasi memerlukan cara pandang baru pelaku usaha agribisnis. Tulisan ini membahas peran kewirausahaan agribisnis menghadapi era disrupsi inovasi. Ada tiga unsur disrupsi inovasi yang penting, yaitu: (i) tingkatan penyempurnaan yang dapat diterima oleh pelanggan; (2) jalur untuk penyempurnaan melalui terobosan inovasi; (iii) pemahaman yang berbeda antara inovasi berkelanjutan dan disrupsi inovasi. Para manajer profesional didorong untuk menumbuhkan bisnis baru yang dapat bersaing dengan bisnis yang telah mapan. Para wirausahawan muda menjalankan model bisnis pertanian dengan sasaran konsumen golongan ekonomi menengah-atas dengan introduksi komoditas kualitas prima dan harga premium, namun volume pasar terbatas. Implikasinya adalah perlu menyiapkan wirausaha pertanian muda yang memahami disrupsi inovasi untuk menghasilkan produk pertanian berdasarkan tujuan dan segmen pasarnya

Perspektif Pengembangan Agribisnis Udang Tambak Indonesia: Studi Kasus di Propinsi Jawa Barat

IndonesianKomoditas udang merupakan salahsatu komoditas pertanian penting yang ditunjukkan oleh meningkatnya ekspor udang Indonesia di pasar Internasional dari tahun ke tahun. Namun dewasa ini, dari penelitian di lapang menunjukkan bahwa udang yang dikelola secara ekstensif dan intensif menghadapi berbagai kendala yang berat, dan praktis banyak yang berjatuhan karena kegagalan dan kekurangan modal. Hasil analisis USAha tambak per hektar pada berbagai cara pengusahaan di Jawa Barat dengan R/C ratio menunjukkan bahwa USAha tambak intensif tidak layak diusahakan dengan nilai R/C ratio 0,97, USAha tambak semi intensif dan tradisional layak diusahakan dengan nilai R/C 1,60 dan 1,80. Dari hasil analisis margin pemasaran, besarnya marjin pemasaran Rp 5.680/kg (36,22 persen), yang terdiri dari biaya pemasaran 90 persen dan keuntungan pelaku tataniaga 10 persen. Sementara itu pangsa pasar yang diterima petani mencapai 63,7 persen dari harga jual ekportir. Tulisan ini ingin mengungkap keragaan dan permasalahan USAha tambak udang dan pemasarannya. Disamping itu juga akan diungkap perkembangan ekspor dan harga udang, serta kendala Indonesia dalam memasok pasar udang Internasional

Tinjauan Historis dan Perspektif Pengembangan Kelembagaan Irigasi di Era Otonomi Daerah

EnglishThe primer mover of agriculture development consist of four factors, which are natural resources, human resource, technology, and institution. It is predicted that improvement of both food production and farm income will be driven by the following pressure factors: (1) The implication of globalization and liberalization, as well as international community coersion on environmental aspects; (2) The more limited of government expenditure, (3) The increase of natural resources scarcity and its degradtion, and (4) The launching of autonomy and its implication on decentralization of development. Historically, natural resources management has been managed partially through centralistic and top-down style. Deal with water resources management, the approach affected malfunction of local institution, the out comes was ineficient irrigation. Irrigation should be managed simultaneously both on supply and demand side. Refer to empirical studies it was convenient that enhancement of demand side management will increase food production and farm income significantly. It is useful to review irrigation performance, especially focused on institutional aspects. IndonesianAda empat faktor penggerak utama dalam pembangunan pertanian, yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi, dan kelembagaan. Upaya peningkatan produksi pangan dan pendapatan petani di hadapkan pada arus globalisasi ekonomi, pelestarian lingkungan, anggaran pembangunan yang terbatas, kelangkaan sumberdaya dan pelaksanaan otonomi daerah. Secara historis pengelolaan sumberdaya alam dengan pendekatan sentralistik (top down) telah berdampak pada memudarnya kelembagaan lokal dan inefisiensi pengelolaan sumberdaya alam dan air. Secara teoritis, pengelolaan air irigasi yang efisien membutuhkan pendekatan simultan yakni dari penyediaan air(supply management) dan dari sisi pemanfaatan (demand management). Secara empiris, pendekatan dari sisi pemanfaatan masih sangat membutuhkan perbaikan mempunyai peluang yang besar untuk dapat memberikan  kontribusi yang nyata dalam peningkatan produksi pangan dan pendapatan petani. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan tinjauan historis kelembagaan irigasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kelembagaan irigasi, menarik benang merah yang merupakan simpul-simpul kritis dalam pengembangan kelembagaan irigasi, dan merumuskan pengembangan kelembagaan irigasi di era otonomi daerah