Dinamika Model Pemerintahan dalam Masyarakat Melayu Islam Jambi: Studi Kasus Kabupaten Bungo

Before the establishment of Republic of Indonesia (NKRI), this archipelago has been lived by variety of traditional governance models that remain autonomous in its homeland, generally recognized as the smallest administrative units. The autonomy of the local government then crippled by the New Order Government policy with the issuance of the enacment No. 5 of 1979 called “Pemerintahan Desa”. Through this enacment, the smallest model of governments homonized into “Desa”. The Province of Jambi is one of the areas affected by the enactment No. 5 of 1979 about “Desa”. Previously, people in Jambi has a traditional governance model in some regions called Dusun. This traditional form of government then turned into the village after 1979. This paper discusses the dynamics of the smallest unit in Jambi administration with case studies in Bungo District. The discussion begins with a description of traditional governance model that exist in Jambi and amendment after 1979. The opportunities of applying traditional governance models back in the era of regional autonomy with the release of a case study Bungo Government Regulation No. 9 of 2007 on the Village Head being mention Rio, Village or Desa Being Dusun, Hamlet Being Kampung will also be discussed at the end of this paper. Formally, the birth of this regulation affect the reinforcement of the traditional Malay Jambi, among others in the form of leadership, conflict management and strengthening of indigenous socialization

Model Sistem Perubahan dalam Lingkup Program Sarjana

Sebagai institusi yang memegang peranan strategis dalam transformasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan tinggi dituntut mampu melakukan inovasi-inovasi dalam pengembangan mutu, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pembiayaan. Pengelola pendidikan tinggi harus mampu mengembangkan sumber-sumber pendanaan mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Dalam konteks inilah, integrasi kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi alternatif solusi. Produk-produk dari kegiatan tridharma tersebut dapat diarahkan dalam jasa layanan profesi. Paper ini mendiskusikan implementasi model pembelajaran terintegrasi pada jenjang sarjana di perguruan tinggi. Model Daur Hidup yang mengarahkan kegiatan pendidikan dan penelitian untuk diterapkan dalam pengabdian masyarakat yang kemudian akan memberikan umpan Balik bagi proses pendidikan dan penelitian berikutnya. Di samping itu, proses ini sekaligus bisa dikembangkan sebagai jasa layanan profesi untuk menjadi sumber pendanaan alternatif perguruan tinggi.   Kata Kunci: pembelajaran, Perubahan, daur hidup, pendanaan, perguruan tinggi