PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018 (Studi Di Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika Provinsi Papua)

ABSTRAKDalam menganalisis voting behavior dan untuk menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan sebagai alasan para pemilih dalam menjatuhkan pilihannya, dikenal dengan tiga pendekatan, yaitu Mazhab Columbia yang mengunakan sosiologis, Mazhab Michigan yang dikenal dengan pedekatan psikologis, Mazhab Virginia yang dikenal dengan pendekatan atau model Rasional. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat perilaku pemilih di kabupaten Mimika pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018. Penelitian ini disusun berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mendeskripsikan hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat, kepala suku setempat, kepala desa, dan tokoh agama, serta para pemilih di Distrik Tembagapura yang berhak memilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilih memilih karena ada kaitannya dengan pendidikan, jabatan, pekerjaan, kesukuan, kekeluargaan, serta wilayah tempat tingal, memilih dilihat dari keterkaitan seseorang dengan partai politik, orientasi seseorang dengan isu-isu dan orientasi seseorang terhadap kandidat, serta visi misi dan program maupun strategi. Memilih tujuan untuk diri sendiri dengan beberapa alternative mana yang maksimal baginya, pemilih yang lebih melihat sosok figure dari kandidat paslon bupati, meski diberi barang berupa kebutuhan pokok atau dalam bentuk apapun, tidak mempengaruhi pemilih pada umumnya karena banyak masyarakat Distrik Tembagapura yang bekerja dan studi diluar daerah. Oleh karena itu perlunya pendidikan politik bagi masyarakat Distrik Tembagapura, bukan hanya para memilih, tetapi seluruh lapisan masyarakat agar pemilih tidak salah pilih melainkan dapat menggunakan hak pilih dengan memilih calon yang tepat diwaktu yang mendatang, selain itu perlunya kesadaran yang tinggi bagi pemilih untuk memilih agar partisipasi politik masyarakat di Distrik Tembagapura semangkin baik dan dapat memberi pengaruh bagi kemajuan pembangunan di daerah pemilihan. Kata Kunci: Perilaku Pemilih   ABSTRACTIn analyzing voting behavior and to explain the considerations used as reasons for voters in making their choices, there are three approaches, namely the Columbia School which uses sociology, the Michigan School which is known as psychological approach, the Virginia School which is known as the Rational approach or model. The approach was used to see voter behavior in Mimika district in the election of the regent and deputy regent in 2018. This research was compiled based on qualitative research methods with data collection techniques namely observation, in-depth interviews and documentation. The data analysis technique used in this study is to describe the results of interviews with community leaders, local tribal chiefs, village heads, and religious leaders, as well as voters in Tembagapura District who have the right to vote. The results showed that voters chose because there was a connection with education, position, occupation, ethnicity, family, and the region where they lived, choosing was seen from the relationship of a person with a political party, one's orientation to one's issues and orientation towards the candidate, and vision and mission and program or strategy. Choosing a goal for oneself with a number of alternatives which is the maximum for him, voters who see the figure of the candidate candidate for regent, although given goods in the form of basic needs or in any form, does not affect voters in general because many people in Tembagapura District work and study outside area. Therefore the need for political education for the people of Tembagapura District, not only the voters, but all levels of society so that voters do not vote wrong but can exercise their right to vote by choosing the right candidates in the future, besides the need for high awareness for voters to vote so that the political participation of the community in the Tembagapura District is likely to be good and can have an impact on the progress of development in the electoral district. Keywords: Voter Behavio

IMPLEMENTASI FUNGSI KOORDINASI PEMERINTAHAN PADA KANTOR DISTRIK ALAMA KABUPATEN MIMIKA

AbstrakImplementasi Fungsi Koordinasi Pemerintahan Pada Kantor Distrik Alama Kabupaten Mimika Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. Pembimbing : (I) Drs.Arpi .R.Rondonuwu,Msi (II) Drs.V.Kasenda,MSi .Permasalahan yang terlihat dalam pelaksanaan pemerintahan di Distrik Alama adalah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Distrik masih kurang baik, hal ini akan berpengaruh secara negatif terhadap pelaksanaan tugas-tugas organisasi, sehingga menghambat usaha pencapaian tujuan. Kepala Distrik diharapkan dapat mengkoordinir bawahan dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintah Distrik terutama dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah distrik Alama.Tujuan penelitian ; Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi koordinasi pemerintahan di Kantor Distrik Alama Kabupaten Mimika. Pada dasarnya koordinasi adalah merupakan usaha dari seorang pemimpin suatu organisasi untuk menempatkan secara teratur bagian-bagian atau unit-unit kerja yang ada dalam organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Imam Buchari (1970 : 68) mengemukakan tujuan koordinasi sebagai berikut : untuk mencegah konflik, untuk mencegah persaingan, mencegah double ours dan pemborosan, mencegah kekosongan ruang atau waktu, mencegah perbedaan-perbedaan pendekatan dan pelaksanaan.Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, analisis data dilakukan dengan menggambarkan secara deskriftif kualitatif tentang pelaksanaan fungsi koordinasi pemerintahan di Kantor Distrik Alama. Kepala Distrik bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Distrik. Kepala Distrik memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan koordinasi untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah Distrik terutama dalam pelayanan masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan koordinasi pemerintahan di Kantor Distrik Alama 5 orang informan menyatakan sangat baik; 3 orang menyatakan cukup baik dan 2 orang informan menyatakan kurang baik pelaksanaan koordinasi pemerintahan di Kantor Distrik Alama dalam pelaksanaan pemerintahan Distrik Alama.Distrik Alama dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Distrik masih perlu terus ditingkatkan pelaksanaan koordinasi pemerintahan terutama oleh Kepala Distrik dan para perangkat distrik, hal ini akan berpengaruh secara positif terhadap pelaksanaan tugas-tugas organisasi sehingga tidak menghambat usaha pencapaian tujuan. Kepala Distrik diharapkan dapat mengkoordinir bawahan dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintah Distrik dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah distrik Alama.Kata Kunci : Implementasi, Koordinasi, Pemerintaha

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI DESA AMONGENA 3 KECAMATAN LANGOWAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA

Menghadapi masalah penyebaran covid 19 yang terjadi sekarang ini masyarakat memerlukan peran kepemimpinan yang mumpuni dalam mengatasi kebebalan sebagian masyarakat terhadap penerapan protocol kesehatan. Hal ini juga yang dihadapi oleh desa Amongena 3, dimana masih adanya masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah pusat. Dengan menggunakan metode kualitatif (Juliansyah Noor, 2012) penelitian ini akan mengkaji kepemimpinan Kepala Desa dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Desa Amongena 3 Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. Peran kepemimpinan akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh George R. Terry (dalam Toha, 2007) tentang kepemimpinan. Temuan penelitian menggambarkan terkait dengan, dalam mempengaruhi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah yang telah ditetapkan, Hukum Tua mengalami hambatan akan kurangnnya kesadaran masyarakat tentang bahayanya virus covid-19. Pemerintah desa berupaya agar masyarakat desa mentaati protokol kesehatan yang ada agar virus Covid-19 tidak menyebar di desa Amongena 3. Jika dilihat kepemimpinan Hukum Tua dirasa cukup baik, dalam hal memotivasi perilaku masyarakat desa Amongena 3 kepala desa menerapkan langkah-langkah yang harus ditaati oleh masyarakat desa Amongena 3 agar masyarakat terhindar dari paparan virun Covid-19 dan virus Covid-19 tidak menyebar di desa Amongena 3. Selain itu Hukum Tua mengupayakan untuk selalu memberikan pengumuman baik di pengeras suara dan acara suka ataupun duka yang ada di desa Amongena 3 guna mempengaruhi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan di segala aktivitas yang akan dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid-19 di desa Amongena 3. Kata kunci : Kepemimpinan, Pandemi Covid-19  ABSTRACTFacing the problem of the spread of covid 19 that is happening now, the community needs a capable leadership role in overcoming the ignorance of some people towards the application of health protocols. This is also the case with Amongena 3 village, where there are still people who do not implement health protocols in accordance with the recommendations of the central government. Using a qualitative method (Juliansyah Noor, 2012) this study will examine the leadership of the Village Head in dealing with the Covid-19 pandemic in Amongena 3 Village, East Langowan District, Minahasa Regency. The role of leadership will be studied using the approach proposed by George R. Terry (in Toha, 2007) about leadership. The research findings illustrate that in influencing the community to implement health protocols in accordance with government recommendations that have been set, the Old Law is experiencing obstacles to the lack of public awareness about the dangers of the covid-19 virus. The village government is trying to make the village community obey the existing health protocols so that the Covid-19 virus does not spread in the Amongena village 3. If you look at the leadership of the Old Law, it seems quite good, in terms of motivating the behavior of the Amongena village community, the village head applies steps that must be obeyed by the village community. Amongena 3 village community so that the community is protected from exposure to the Covid-19 virus and the Covid-19 virus does not spread in Amongena 3 village. In addition, the Old Law strives to always give announcements both on loudspeakers and happy and sad events in Amongena 3 village in order to influencing the community to apply health protocols in all activities that will be carried out in order to prevent the spread of the Covid-19 virus in the village of Amongena 3. Keywords: Leadership, Covid-19 Pandemi

Implementation and Relationship of Complete Staff Work Methods, Coordination and Supervision with the Implementation of Leadership Decision Making

This research is intended to develop a model in decision making in government management. This is in accordance with one of Unsrat's RIPs, namely comprehensive social and legal protection, in this case good government services through decision making in making policies. This research was conducted using a quantitative descriptive method. Data collection was carried out by conducting a survey, the data used was primary data obtained directly from respondents using a data collection tool in the form of a list of questions or questionnaires that had been prepared. Meanwhile, secondary data was obtained from various official publications at the institution where the research was conducted. As a sample of respondents in this study are leaders at the top level such as; Mayor, Deputy Mayor, City Secretary, and 3 assistants and middle-level leaders such as heads of divisions and heads of subdivisions, employees who are subordinates to subdivisions, with a sample size of 45 people. The variables studied were the implementation of the complete staff work method (X1), the implementation of coordination (X2), and the implementation of inherent supervision (X3) as independent variables or independent variables, and the effectiveness of decision-making implementation (Y) as the dependent variable or dependent variable. Data were analyzed using the product moment correlation analysis model to see the relationship between the independent variables and the dependent variable

Peranan Media Massa Dalam Meningkatkan Pengetahuan Politik Mahasiswa

ABSTRAKPenelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana peranan media masa dalam meningkatkan pengetahuan politik mahasiswa. Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2019) penelitian ini akan fokus untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemanfaatan informasi melalui media massa terhadap pemahaman dan pengetahuan politik mahasiswa khususnya di FMIPA, Universitas Sam Ratulangi Manado, terkait dengan pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Manado tahun 2020. Temuan penelitian mengambarkan bahwa mahasiswa FMIPA Universitas Sam Ratulangi banyak yang menggunakan media online/internet dan TV sebagai sumber informasi terkait dengan Pilwako Kota Manado tahun 2020. Media massa surat kabar cetak dan radio kurang dimanfaatkan, disebabkan karena keberadaan surat kabar online kini telah tersedia dan lebih mudah untuk diakses. Temuan penelitian juga menggambarkan bahwa peranan media massa sangat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman dan pengetahuan mahasiswa tentang Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di Kota Manado Tahun 2020. Kata kunci: Media Massa; Mahasiswa; Pilwako ABSTRACTThis research will examine how the role of the mass media in increasing students' political knowledge. By using a qualitative method (Sugiyono, 2019) this research will focus on finding out how the influence of the use of information through the mass media has on students' understanding and political knowledge, especially at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Sam Ratulangi University, Manado, related to the election of the mayor and deputy mayor ( Pilwako) in Manado city in 2020. Research findings illustrate that many students of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Sam Ratulangi use online/internet media and TV as a source of information related to the 2020 Manado City. The mass media of print newspapers and radio are underutilized , due to the existence of online newspapers now available and easier to access. The research findings also illustrate that the role of the mass media greatly influences the level of understanding and knowledge of students about the Mayor and Deputy Mayor Elections in Manado City in 2020. Keywords: Mass Media; Student; Pilwako &nbsp

Peran Partai Politik Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Kader Partai Untuk Menghadapi Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dewan Pimpinan Cabang Parta Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kota Manado dalam pelaksanaan rekrutmen kader partai untuk menghadapi pelaksanaan pemilu tahun 2024  di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan teknik purposive sampling. Jimly Asshiddiqie(2006:176) mengemukakan suatu kewajaran apabila selalu terjadi pergantian pejabat baik di lingkungan eksekutif maupun di lingkungan legislatif menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.   Menurut Rush dan Althoff (2007:247) dalam negara demokrasi ada beberapa mekanisme rekrutmen politik untuk melakukan pergantian pejabat pemerintah, yaitu: rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup. Menurut Lumolos, (2013: 112), proses rekrutmen anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertujuan untuk menjalankan tujuan organisasi sesuai dengan mekanisme dan program yang telah ada. Hal mutlak yang harus di penuhi sebagai prasyarat untuk menjadi anggota dewan adalah tingkat pendidikan. Temuan penelitian menggambarkan bahwa peran DPC PDIP Kota Manado dalam pelaksanaan rekrutmen kader partai untuk menghadapi pelaksanaan pemilu tahun 2024 yaitu salah satunya dengan melakukan pendidikan kader dengan mengsosialisasikan berbagai hal yang berkaitan dengan kepartaian untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas sumber daya  kader partai. Selain itu, melakukanan pengumumam secara terbuka kepada masyarakat untuk penjaringan bakal calon anggota DPRD dengan memperhatikan kualitas,  ketokohan, popularitas dan elektabilitas, juga sesuai aturan Komisi Pemilihan Umum.   Kata kunci: Rekrutmen; PDIP; Pemilihan Umum     ABSTRACT This study aims to determine the role of the Leadership Council of the Indonesian Democratic Party of Struggle (DPC PDIP) Branch in Manado City in recruiting party cadres to face the 2024 elections in Manado City. This study uses a type of qualitative research, with a purposive sampling technique. Jimly Asshiddiqie (2006: 176) suggests a fairness if there is always a change of officials both in the executive and legislative circles according to the provisions of the legislation. According to Rush and Althoff (2007: 247) in a democracy there are several mechanisms of political recruitment to replace government officials, namely: open recruitment and closed recruitment. According to Lumolos, (2013: 112), the recruitment process for members of the Regional People's Representative Council (DPRD) aims to carry out organizational goals in accordance with existing mechanisms and programs. The absolute thing that must be met as a prerequisite for becoming a board member is the level of education. The research findings illustrate that the role of the Manado City PDIP DPC in recruiting party cadres to face the 2024 election, one of which is by conducting cadre education by socializing various matters related to parties to increase understanding and quality of party cadre resources. Apart from that, making open announcements to the public for the selection of candidates for DPRD members by taking into account quality, personality, popularity and electability, is also in accordance with the General Election Commission regulations.   Keywords: Recruitment; PDIP; General electio

Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Legislatif

Penegakkan hukum pada penyelenggaraan pemilu merupakan sebuah keniscayaan. Namun, fakta menunjukkan hal tersebut masih banyak bermasalah. Pihak yang diberi kewenangan terkait hal ini adalah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Artikel ini akan mengkaji peran dari Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan menggunakan metode kualitatif kajian akan dilakukan dengan menggunakan peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 09 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Peran Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pileg tahun 2019 di Provinsi Sulut masih belum optimal karena masih terdapat perbedaan penafsiran antara aparat penegak hukum yang tergabung dalam  Sentra  Gakkumdu. Ini bisa dilihat dari 103 laporan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2019 yang masuk ke Bawaslu hanya 5 perkara  yang bisa diproses. Namun demikian keberadaan Sentra Gakkumdu masih sangat diperlukan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana  Pemilu  Legislatif,  karena dapat dibayangkan apabila Sentra Gakkumdu dihapuskan, maka penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tentu akan terhambat. Masing-masing aparat penegak hukum akan berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi sehingga tentunya dikhawatirkan laporan-laporan perkara tindak  pidana Pemilu Legislatif tidak dapat ditindaklanjuti secara maksimal  atau  dengan  kata lain akan banyak perkara tindak pidana Pemilu yang tidak bisa diproses sampai ke tingkat pengadilan. Bahkan mungkin tidak ada lagi perkara tindak pidana Pemilu Legislatif yang dilimpahkan ke pengadilan.   Kata Kunci: Gakkumdu; Penanganan Pelanggaran: Pileg     ABSTRACT Law enforcement in the implementation of elections is a necessity. However, the facts show that there are still many problems. The party authorized in this regard is the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu). This article will examine the role of Gakkumdu in handling criminal offenses in the 2019 Legislative General Election (Pileg) in North Sulawesi Province. By using a qualitative method, the study will be carried out using the Election Supervisory Body regulation Number 09 of 2018 concerning the Integrated Law Enforcement Center. The role of Gakkumdu in handling violations of the 2019 legislative elections in North Sulawesi Province is still not optimal because there are still differences in interpretation between law enforcement officers who are members of the Gakkumdu Center. This can be seen from the 103 case reports of criminal acts in the 2019 Legislative Election that were submitted to Bawaslu, only 5 cases that could be processed. However, the existence of the Gakkumdu Center is still very much needed in order to enforce the law on criminal acts of the Legislative Election, because it can be imagined that if the Gakkumdu Center is abolished, the handling of criminal cases of the Legislative Election will certainly be hampered. Each law enforcement officer will run independently without any coordination so of course it is feared that the reports of criminal acts in the Legislative Election cannot be followed up to the maximum or in other words there will be many cases of election crimes that cannot be processed to the court level. There may even be no more cases of criminal acts in the Legislative Election that are delegated to the courts.   Keywords: Gakkumdu; Handling of Violations: Legislative Election

Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Komunikasi Politik Lewat Media Sosial Pada Pilkada 2020 di Kota Manado

ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif sebagai media untuk memaparkan secara ilmiah strategi Partai PDIP dalam komunikasi politik lewat media sosial. Penelitian ini berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan strategi partai PDIP dalam melakukan komunikasi politik pada masyarakat luas pada Pilkada tahun 2020 di kota Manado. Penelitian yang melibatkan beberapa informan antaranya pengurus DPC PDIP Kota Manado, Tokoh Politik, Akademisi, Tokoh Masyarakat dan Mahasiswa. Serta menggunakan Teknik pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa PDIP telah melaksanakan strategi politiknya dengan baik. Strategi yang digunakan antara lain pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi politik. Namun pada pelaksanaannya masih ada kendala yang dihadapi seperti kader-kader yang ada masih kurang maksimal melaksanakan strategi tersebut. Kata kunci: Strategi, Komunikasi Politik, Pilkada   ABSTRACT This research was conducted using descriptive qualitative research as a medium to scientifically explain the PDIP Party's strategy in political communication through social media. This research focuses on matters related to the PDIP party's strategy in conducting political communication to the wider community in the 2020 Pilkada in Manado city. The research involved several informants including Manado City DPC PDIP administrators, political figures, academics, community leaders and students. As well as using data collection techniques such as interviews and documentation. The findings of this study explain that PDIP has implemented its political strategy well. The strategies used include the use of social media as a means of political communication. However, in its implementation there are still obstacles faced, such as existing cadres who are still not maximally implementing the strategy.   Key words: Strategy; Political Communication; Electio