Reinstatement of National Guidelines of State Policy Within Indonesian Presidential System: The Possibility

Placing the National Guidelines of State Policy (GBHN or PPHN) made by the People's Consultative Assembly (MPR) as a guideline for the President can potentially reposition MPR above the President. Such an idea of a state has been implemented in Indonesia for no less than 54 years (1945-1999). This paper aims to analyze the basic characteristics of the presidential system and assess the compatibility of PPHN with the presidential system, with the novelty which then offers a model for pouring PPHN into laws and regulations that align with Indonesia's presidential system. Based on the conceptual and theoretical approaches, it can be concluded: First, the basic character of a presidential system is to separate the legislature from the executive, so no accountability mechanism puts the President down as subordinate to the legislature. PPHN implementation can shift this separation towards an accountability model, a feature of a parliamentary system. Second, PPHN can be re-enforced in a presidential system, with the prerequisite that no accountability mechanism puts the President under MPR. Third, pouring PPHN into the form of a Law replacing the RPJPN Law will be more relevant to avoid a government system shifting. However, providing a checks and balances mechanism for the President through the House of Representatives' budgetary rights is still necessary

NEGARA HUKUM INDONESIA KEBALIKAN NACHTWACHTERSTAAT

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/56Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan konsep negara hukum Indonesia berdasarkan konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia. Berdasarkan tinjauan normatif dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia disimpulkan bahwa sejak awal Republik Indonesia berdiri pilihan konsep negara hukum yang dicitakan adalah negara hukum demokratis yang secara aktif bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Disamping itu, negara hukum Indonesia dipengaruhi Pancasila sebagai kumpulan nilai-nilai dasar yang disepakatu dan menjadi landasan praktek kedaulatan rakyat, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Negara Hukum Indonesia yang dijalankan haruslah senantiasa memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Meski pernah berganti konstitusi dan melakukan perubahan atas konstitusi yang berlaku, namun pilihan konsep negara hukum masih tetap sama yaitu negara hukum aktif atau dinamis dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Konsep negara hukum demikian dipresentasikan sebagai welvaarstaat, yang adalah kebalikan negara penjaga malam (nachtwachterstaat)

PENGADUAN KONSTITUSIONAL DI NEGARA FEDERAL JERMAN

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan konsep pengaduan konstitusional di Jerman. Berdasarkan tinjauan normatif dan perbandingan dengan Indonesia, didapatkan fakta bahwa Negara Federal Jerman merupakan salah satu contoh yang tepat dalam hal memahami dan mempraktekkan suatu model perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dengan menjalankan mekanisme pengaduan konstitusional (constitutional complaint). Kewenangan untuk memproses pengaduan tersebut dimiliki oleh Mahkamah Federal Jerman. Indonesia sebagai negara yang telah memiliki rumusan perlindungan hak-hak warga negara serta telah menegaskan sebagai negara hukum hendaknya dapat mengadopsi dan mengadaptasikan apa yang telah dijalankan di Jerman dalam hal pengaduan konstitusional. Sebab pengakuan hak-hak dasar warga negara tanpa perlindungan atau mendengung-dengungkan perlindungan tanpa tersedia upaya hukum yang cukup adalah sama-sama pengingkaran terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara. Hal penting yang dapat diadopsi dan diadaptasikan dari model pengaduan konstitusional di negara Jerman adalah memposisikannya sebagai upaya hukum luar biasa. Kata Kunci : Pengaduan Konstitusional, Negara Federal Jerma

Mekanisme Konsultasi Publik :Instrumen Pembangun Good Governance Di Daerah

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pentingnya ketersediaan mekanisme konsultasi publik dalam perumusan kebijakan dan peraturan ditingkat daerah. Berdasarkan tinjauan teoritis, filosofis, sosiologis, dan yuridis disimpulkan bahwa tersedianya mekanisme konsultasi publik di daerah sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) oleh karena itu bagi daerah perlu mengadopsi pengaturannya di tingkat daerah.Kata Kunci : Mekanisme Konsultasi Publik, Good Governanc

PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS (RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES)

Tujuan penulisan ini yaitu mendeskripsikan urgensitas perlindungan hak-hak penyandang disabilitas sebagai hak konstitusional dan pentingnya pengaturan hal tersebut dalam peraturan di tingkat daerah. Berdasarkan penelitian normatif dan mengamati kenyataan dalam perkembangan sosial disimpulkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas (rights of persons with disabilities) merupakan hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, ditegaskan dengan UU ratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Perlindungan penyandang disabilitas ditingkat daerah sangatlah penting dituangkan dalam peraturan daerah sebagai sarana keberpihakan pemerintah daerah terhadap penyandang disabilitas, hal ini juga sesuai dengan rumusan UU Nomor 4 Tahun 1997 dan UU Nomor 19 Tahun 2011. Kata Kunci: Perlindungan, Hak Konstitusional, Penyandang Disabilitas, Daera

PERKEMBANGANPENGATURANATASFUNGSI PENGAWASAN DEWANPERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA

Parliament has three functions which are consisted of legislation, budgets, and oversight These three functions are stated on the Constitution, the Act and the Rules of Procedure of Parliament. This study is aimed to examine the development of regulation related to Parliament oversight. The examination would be focused on legal politics which underly on its formation and implementation. This is a normative law research which uses a descriptive explorative method. The emphasis would be addressed on aspects of legal history and comparative law. In further, it would compare all the regulation which is applied now and which has been applied before. According to this research, the oversight regulation of the Parliament has been changed (amendement) since the new order until now. Substantial changes of oversight regulations impact on oversight functions. The change occurred for four times in 1969, 1999, 2003, and 2009. It could be happened because of the amendment of Organization and the Position of Representative Institutions Act. In every amendment, the acts strengthen the oversight functions, such as add the duties, authority, and the rights. It also adds obligations to the Parliament to strengthen its oversight function. All of these acts rule the Parliament to oversight the executive regarding to the implementation of acts, budget and government policy. These development, indicate a legal political trends which strengthening of the Parliament oversight function. It can be seen from the extension of oversight right, such as sub poena rights, reduction of the president\u27s prerogative, addition of parliament body, strengthen of the individual members rights. Indeed, all of these trends rise after the amendment of the 1945 Constitution

Payung Hukum Pembentukan BUMDes

Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan payung hukum pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes). Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan desa, disimpulkan bahwa pembentukan BUMDes sebagai lembaga perekonomian desa memiliki landasan hukum yang kuat. Peraturan yang mendasari pembentukan BUMDes terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri. Jika diperlukan untuk mengatur lebih lanjut, pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah tentang BUMDes. Demikian pula ditingkat desa, dapat dibuat peraturan desa tentang BUMDes sesuai dengan keadaan dan kekhasan desa masing-masing.Kata Kunci : Payung Hukum, dan BUMDe

PERBANDINGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Comparing national development planning as the state policy in the broad outlines in the period before and after the amendment of the Constitution 1945 (UUD 1945) as well as to analyze the position of national development planning guidelines were created after the amendment of the Constitution 1945. Based normative juridical approach, by examining all the rules legislation relating to the legal issues is researched concluded that the First, there are some similarities and differences in the Platform for National Development Planning in the period before and after the 1945 amendment, as for the equation is the substance of the two, whereas the difference lies in the pattern of policy-making, as well as law formulation. Second, the Status Law on National Development Planning System (SPPN) and the regulations under it is official documents which contain the cornerstone of development planning in the era of reforms as a change of planning from documents in the past.Keywords: National Development Planning System, the Constitution 194