Kepribadian Kepala Sekolah Kaitannya Dengan Pembinaan Guru-guru

Seorang pemimpin berperan penting dalam mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya supaya bawahan tadi dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Bawahan akan menjalankan tugas-tugas terseebut apabila seorang pemimpin dalam “menggerakkan” memiliki “power”. Salah satu sumber power dari seorang pemimpin itu adalah “kepribadian”. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin memiliki kepribadian yang baik, maka pembinaan terhadap bawahan akan dirasakan lebih bermakna

Life Skills” Yang Relevan Untuk Keperluan Pendidikan Di Sekolah

Tulisan ini adalah kajian lanjutan tentang Pola Induk Pengembangan Model Penerapan ‘Life Skills” dalam Konteks Pendidikan di Sekolah Menengah Umum, seperti yang ditulis oleh Djam'an Satori dan Udin S. Saud (2001) yang diangkat kembali dalam tulisan pembuka jurnal ini. Pemahaman terhadap konteks “life skills” dapat dilakukan dengan mengkaji pertanyaan-pertanyaan yang dimaksudkan untuk keperluan pengembangan kurikulum yang menekankan pada “life skills”. Pertanyaan-pertanyaan itu di antaranya adalah: Kecakapan hidup (life skills) apakah yang relevan yang harus dibekalkan dan dipelajari siswa di sekolah? Bahan belajar apakah yang harus dipelajari siswa untuk mengerti dan memahami life skills itu? Kegiatan dan pengalaman belajar apakah yang harus dilakukan siswa untuk dapat menguasai life skills itu? Fasilitas, alat, dan sumber belajar yang bagaimanakah untuk bisa menguasai life skills itu? Bagaimanakah caranya mengetahui bahwa siswa telah menguasai life skills itu? Tulisan ini hanya mengkaji pertanyaan tentang life skill apa yang relevan yang harus dibekali dan dipelajari siswa di sekolah sedangkan kajian terhadap pertanyaan-pertanyaan lainnya akan disampaikan pada tulisan lain. Life skills yang relevan untuk keperluan pendidikan di sekolah di antaranya adalah life long learning, group (complex) thinking, effective communication, collaboration, responsible citizenship, employabilit

Project Management Approach on the Adaptive Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning (ERP) implementation is one of key success factors for business organization\u27s to endorse their business strategy and goal alignment with information technology recent. In spite of its benefits, yet there are many failures in ERP implementation, whereas between 50% to 75% is categorized has failed due to lack of top level management awareness, change of business processes in project implementation, unsuitable architecture, design, and technological infrastructure. The study proposes an Adaptive ERP system that coverage both management and technology areas with the main characteristic are in visibility, flexibility, and agility. The Adaptive ERP is expected becoming as alternative approach to overcome failures in ERP implementation. The Adaptive ERP has standardized business process transitioning from Project Management (PM) into Operational Management (OM) that generally as baseline for conventional ERP. An addition, Adaptive ERP has standardized Service Oriented Architecture (SOA) in order to manage interoperability of the application services

Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Budaya Lokal (Studi Tentang Program Pemberdayaan Pengrajin Batik dalam Rangka Meningkatkan Komoditi Ekonomi di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan-Madura)

Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan budaya lokal. Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberdayaan batik di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Madura telah dilaksanakan dan ada pula yang masih dalam perencanaan. Beberapa yang telah dilaksanakan adalah: 1). Permodalan melalui pinjaman Bank Perkreditan Rakyat (BPR); 2). Pelatihan membatik dan manajemen pemasaran; 3).Pemunculan nuansa batik dalam setiap agenda acara; 4). Mengikuti dalam berbagai agenda; 5). Membentuk paguyuban pengrajin batik; 6). Pembuatan sentra batik; 7). Mencari popularitas batik Pamekasan. Peranan pengrajin batik dan pengusaha batik antara lain: 1). Berasal dari sejarah batik yang masuk ke Desa Klampar; 2). Pemenuhan alat dan bahan; 3). Proses pembuatan batik di Desa Klampar; 4). Proses mempertahankan motif batik; 5).Proses pemasaran batik. Perencanaan yang kurang maksimal adalah: 1). Sumber daya manusia yang terlibat dalam USAha industri kecil masih rendah; 2). Proses daya saing pasar yang masih kurang; 3). Kualitas yang masih kalah saing dengan batik Pekalongan dan Jogyakarta. Faktor pendukung peranan Disperindag adalah: 1). Pembenahan sumber Daya Manusia dengan cara melatih pengrajin batik; 2). Pasar 17 agustus sebagai pasar batik Pamekasan diharapkan bisa menjadi lebih efektif untuk para pengusaha batik; 3). Motif batik pamekasan ini berbeda dengan motif-motif batik di daerah lain

Pengaruh Komitmen Afektif, Komitmen Berkelanjutan dan Komitmen Normatif terhadap Keinginan untuk Pindah (Studi pada Perawat di RS Fatima Ketapang)

Research regarding organizational commitments has been made multiple times, however research regarding affective, continuance and Normative commitments that effected hospital nurses\u27 willingness to relocate has only been done a few times. The primary data for this research were acquired from Fatima Hospital nurses\u27 opinions, located in Ketapang, West Borneo. Samples were collected and calculated using a simple random sampling, and the statistical method used to test each hypothesis is multilevel linear regression. The outcome of this research has shown that not all tested hypothesis are acceptable. Affective commitment has negative impact towards the willingness to relocate, and Continuance commitment also has negative impact towards the willingness to relocate. On the other hand, Normative commitment has positive impact towards the willingness to relocate and organizational commitment has simultaneously impacted the willingness to relocate

Scenarios for Climate Change Mitigation from the Energy Sector in Indonesia: The Role of Fiscal Instruments

As mandated by the recent Copenhagen Accord, Indonesia submitted a nationally appropriate mitigation actions plan to reduce greenhouse gasses emission by 26% by 2020. However, for now, specific strategies especially appropriate instruments to achieve those targets are yet under early planning stage. This study is an attempt to contribute to the policy design on how Indonesia can achieve that target in particular for the energy sector by looking directly at specific instruments available and under the discretion of Indonesian government particularly the Ministry of Finance. For this purpose, we constructed AGEFIS-E model, a computable general equilibrium (CGE) model with a focus on energy sector and fiscal instruments. As the departure from the previous literature on CGE modeling in Indonesia, this model incorporates explicitly the renewable energy such as geothermal and hydropower. It was used to exercise various scenarios of finding an effective mix of instruments to reduce emissions from the energy sector. We find that a scenario of engineering the energy relative prices through pricing-instruments is an effective way to achieve a given target of reducing emissions from the energy sectors. More specifically, we conclude that removing energy subsidy (fuel and electricity) can contribute to significant reduction in carbon emissions. Adding a carbon tax to the policy mix will complement to find the best scenario to achieve a certain target of emissions reduction. A target of 14% reduction of emissions from the energy sector, for example, can be achieved by removing energy subsidy complemented by a carbon tax of only around US$3/ton CO2. Half of the reduction is attributed to the removing energy subsidy alone, suggesting evidence that the emissions reduction potential of energy pricing reform has been overlooked in the policy agenda.climate change, computable general equilibrium model, fiscal instruments, energy, Indonesia

Democratic Policing dalam Perspektif Manajemen Kolaborasi

Reformasi lembaga kepolisian merupakan agenda yang penting untuk membangun masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Paper ini bersifat preskriptif dalam pendekatannya dan menganalisis beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembentukan lembaga kepolisian baru atau mereformasi lembaga yang sudah ada sebelumnya. Kami berupaya mengintroduksi IP4T-P di Kabupaten Madiun sebagai pilot program/project bagi penyelesaian kasus dan/atau sengketa tanah di Indonesia.   Kata Kunci: democratic policing, manajemen kolaborasi, sengketa tanah   Abstact Reform of police institutions is an important agenda for building a safe, orderly and peaceful society. This paper is prescriptive in its approach and analyzes several things that can influence the success of the formation of a new police institution or reform of existing institutions. We are trying to introduce IP4T-P in Madiun district as pilot program/project to resolve land cases and/or disputes in Indonesia. Keywords: democratic policing, collaboration management, land dispute