ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN OBYEK WISATA PANTAI TARIMBANG SUMBAWA

Pantai Tarimbang terletak di bagian selatan Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk mencapai pantai ini, wisatawan yang datang dari luar Sumba harus menempuh jarak yang cukup jauh  yaitu ± 87 km dari Kota Waingapu yang merupakan Ibukota Kabupaten Sumba Timur. Sarana transportasi darat berupa angkutan umum yang ke dan dari obyek wisata Pantai Tarimbang berupa truk. Selain angkutan umum, tersedia juga travel bagi wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata Pantai Tarimbang. Permasalahan yang dihadapi bagi pengembangan Pantai Tarimbang adalah aksesibilitas yang buruk seperti kondisi jaringan jalan yang rusak, minimnya ketersediaan angkutan umum bagi wisatawan merupakan permasalahan dalam pengembangan obyek wisata Pantai Tarimbang. Perlu upaya mengatasi permasalahan aksesibilitas pada obyek wisata Pantai Tarimbang dengan penanganan  ketersediaan kondisi jaringan jalan yang ke dan dari obyek wisata Pantai Tarimbang dengan identifikasi ketersediaan angkutan umum yang ke dan dari obyek wisata Pantai Tarimbang. Untuk mencapai tujuan dalam pengembangan wisata Pantai Tarimbang untuk menjadikan lokasi pantai ini sebagai tujuan wisata pantai utama di Kabupaten Sumba Timur, diperlukan: 1.  menambah dan memperbaiki aksesibilitas berupa pelebaran dan perbaikan jaringan jalan yang rusak, 2. penambahan armada angkutan umum berupa penyediaan bus pariwisata yang ke dan dari obyek wisata Pantai Tarimbang. Kata Kunci : wilayah, transport, pariwisat

EVALUASI KENYAMANAN PEJALAN KAKI (Kasus jalan Pajajaran Bogor)

Sarana dan prasarana pejalan kaki sangat dibutuhkan untuk menunjang kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari sebagai alternatif menuju tempat tujuan. Jalan Pajajaran di kota Bogor mempunyai fungsi sebagai jalan arteri dan berada dilokasi pusat kota yang terdiri dari aktifitas perdagangan dan jasa, pendidikan, terminal, Rumah sakit, dan perkantoran sehingga dianggap cocok untuk dijadikan wilayah studi karena aktifitas jalan yang cukup padat. Kenyamanan pejalan kaki seharusnya ditunjang dengan sarana dan prasarana yang layak tetapi pada kenyataannya trotoar yang ada belum bisa dikatakan layak apabila ditinjau dari beberapa faktor antara lain sirkulasi pejalan kaki, kebisingan sekitar trotoar, ukuran dan bentuk trotoar, keamanan trotoar baik dari kemungkinan apapun, kebersihan dan keindahan sekitar trotoar. Tujuan dari dilakukan penelitian ini untuk mengetahui kondisi eksisting disepanjang trotoar di Jalan Pajajaran, mengetahui pendapat responden dan pakar menyangkut kenyamanan pejalan kaki disepanjang Jalan Pajajaran, mengetahui kebijakan yang terkait dengan kenyamanan pejalan kaki di sepanjang Jalan Pajajaran, mengetahui kenyamanan pejalan kaki disepanjang Jalan Pajajaran Kota Bogor. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan pembagian kuesioner secara accidental sampling kepada pejalan kaki yang melewati jalan pajajaran sebanyak 100 responden, dokumentasi kebijakan, survey lapangan, perhitungan volume pejalan kaki, dan wawancara terkait variabel penunjang kenyamanan pejalan kaki yang terpenting.   Sedangkan untuk metode analisis data menggunakan analisis perhitungan tabulasi hasil angket dan analisis tabel silang (crosstab). Hasil yang diperoleh berdasarkan analisis deskriftif persentase mengenai persepsi pejalan kaki tentang kenyamanan ditinjau dari seluruh faktor diketahui dari jumlah 100 responden, menghasilkan zona 1 cukup baik 62,25%, zona 2 kurang baik 63,73%, dan zona 3 kurang baik 76,04%. Kondisi ini terkait pula mengenai tidak sesuainya antara kondisi trotoar dengan berbagai standar kebijakan teknis menyangkut trotoar. Adapun variabel yang paling penting menurut para pakar adalah faktor keamanan sedangkan menurut para responden adalah kebersihan.  Kata kunci: trotoar, kenyamanan, pejalan kak

EVALUASI TROTOAR KOTA BOGOR (STUDI KASUS: JALAN KAPTEN MUSLIHAT DAN JALAN VETERAN)

ABSTRAK Sirkulasi pejalan kaki adalah ekspresi elemen transportasi yang penting dari pusat kota dan akan melibatkan berbagai aktivitas lainnya. Semua aktivitas transportasi akan saling mempengaruhi satu sama lain (Dewar, 1992). Sedangkan besar kecilnya potensi akan timbulnya pejalan kaki sangat tergantung pada faktor lokasi penggunaan lahan sekitar trotoar. Timbulnya potensi pejalan kaki di suatu lokasi akan berdampak pada berkembangnya aktivitas-aktivitas baru di antaranya adalah pedagang kaki lima (untuk selanjutnya disebut PKL) dan mobilitas kendaraan. Memperhatikan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah melihat permasalahan kondisi eksisting trotoar di sepanjang Jalan Kapten Muslihat dan Jalan Veteran Kota Bogor; mengidentifikasi pendapat masyarakat pengguna trotoar terhadap kondisi dan permasalahan trotoar; mengidentifikasi kebijakan pemerintah terkait trotoar. Disarankan dalam Evaluasi Trotoar ini adalah sebagai berikut: 1. Dalam pembangunan suatu fasilitas publik salah satunya trotoar, agar dibangun sesuai dengan aturan dan standar-standar teknis yang telah dikeluarkan oleh pemerintah agar kondisi kenyamanan pada trotoar dapat lebih terjamin. Selain itu, perlunya ketegasan pemerintah terhadap berbagai bentuk pelanggaran terhadap aturan yang telah dibuat sehingga tujuan penciptaan ketertiban umum dapat terpenuhi.  2. Perlu adanya koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah, baik khsusnya pemerintah Kota Bogor, dalam hai ini Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bogor dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor serta perlunya koodinasi pemerintah dengan pejalan kaki   agar berbagai kebijakan yang dikeluarkan tidak saling tumpang tindih dan dapat memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat khususnya pengguna trotoar di sepanjang Jalan Kapten Muslihat dan Jalan Veteran Kota Bogor. Kata kunci: kebijakan, kenyamanan, rencana kota, trotoar, ABSTRACT Pedestrian circulation is an expression of an important transportation element from the city center and will involve many other activities. All transportation activities will affect each other (Dewar, 1992). While the size of the potential for the emergence of pedestrians is very dependent on the factor of the location of land use around the sidewalk. The emergence of potential pedestrians in a location will have an impact on the development of new activities, including street vendors (hereinafter referred to as street vendors) and vehicle mobility. Taking into account the existing problems, the purpose of this study is to look at the problems of the existing condition of the sidewalks along Captain Muslihat Street and Veteran Street in Bogor City; identify the opinion of the community using the sidewalk on the condition and problems of the sidewalk; identify government policies related to sidewalks. It is recommended in this Sidewalk Evaluation as follows: 1. In the construction of a public facility, one of which is a sidewalk, so that it is built according to the rules and technical standards that have been issued by the government so that the condition of comfort on the sidewalk can be more guaranteed. In addition, the government needs firmness against various forms of violations of the rules that have been made so that the purpose of creating public order can be fulfilled. 2. There needs to be good coordination between various government institutions, especially the Bogor City Government, in this case the Bogor City Highways and Irrigation Service and the Bogor City Parks and Hygiene Service and the need for coordination between the government and pedestrians so that the various policies issued do not overlap and can provide service satisfaction to the community, especially sidewalk users along Captain Muslihat Street and Veteran Street in Bogor City. Key words: city plan, comfort, policy, sidewalk

ANALISIS FUNGSI HALTE DALAM SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN KOTA BOGOR

Perlu mengetahui lokasi halte di Koridor II Trans Pakuan jalur Cidangaiang Ciawi Harjasari dilihat dari penggunaan lahan, jumlah naik dan turun penumpang serta persepsi masyarakat, sehingga dapat memberi akses yang layak kepada penumpang dan dapat menunjang BRT agar lebih efektif dan aman, sehingga pengguna Bus Trans Pakuan dapat dioptimalkan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui: Menganalisis penggunaan lahandi sekitar halte pada jalur koridor II Bus Trans Pakuan yaitu Cidangiang Ciawi - Harjasari.Menganalisis sebaran lokasi exsisting halte Bus Trans Pakuan di Koridor II.Menganalisislokasihalte Trans Pakuanpada segmen jalan, yang dapatberfungsi optimal bagi BRT Trans Pakuan berdasarkan jumlah naik dan turun penumpang, serta persepsi masyarakat di sekitar lokasi halte Koridor II Trans Pakuan. Ada beberapa saran dari penelitian, yakni : Didasarkan identifikasi dampak yang akan timbul, maka perlu dilakukan pengaturan dan penataan ruang sepanjang koridor Blackspot, pengelolaan kawasan, dan penegakkan hukum (monitoring dan pengendalian ruang secara ketat.Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam studi dan perencanaan blackspot selanjutnya. Dibutuhkan waktu studi yang lebih lama agar terwuud penelitian yang sempurna. Kata kunci : Kenyamanan, Pejalan Kaki, Trotoa

PENGEMBANGAN TRANSPORTASI SUNGAI DAN DANAU DI WILAYAH JAWA TENGAH

Transportasi sungai dan danau di Provinsi Jawa Tengah, masih dapat dilangsungkan dan perlu difasilitasi agar tetap dapat berlanjut. Hal ini dimaksudkan sebagai alternative bagi transportasi barang, dan upaya untuk mengurangi beban lalulintas di jalan.Angkutan Sungai dan Danau yang yang ada di Jawa Tengah yang cukup potensial untuk dikembangkan :Sungai SerayuSungai Bengawan SoloPerairan Cilacap (Loh Manis, Jojok, Alas Malang, Prenca dan Sleko)Waduk Kedung OmboWaduk Gajah MungkurWaduk WadaslintangBeberapa dari potensi angkutan sungai dan danau bahkan sudah beroperasi. Kata Kunci: Tata Ruang, Transport Sunga

IDENTIFIKASI KERJASAMA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DENGAN POLA PARTISIPATIF DI KOTA PAMANUKAN KABUPATEN SUBANG

Identifikasi Kerjasama Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Pola Partisipatif di Kota Pamanukan Kabupaten Subang. Ada dua hal yang perlu mendapat perhatian utama dalam konsteks penataan ruang, yaitu hak kepemilikan atas sebidang tanah, maka kepada yang bersangkutan harus mendapat perlindungan hukum untuk memanfaatkannya. Namun persoalan timbul manakala :Kebutuhan untuk memanfaatkan sebidang tanah untuk kepentingan pribadi ternyata berbeda dengan apa yang ditetapkan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).Hak untuk memanfaatkan sebidang tanah yang sudah sah dimilikinya ternyata “hilang” atau tereduksi karena tanah tersebut menurut RTRW ditetapkan untuk kepentingan umum (misalnya untuk fasos-fasum, jalan dan sebagainya).Sekelompok bidang tanah yang di tempatinya (baik telah mempunyai status kepemilikan yang jelas atau tidak) ternyata diminati oleh investor untuk di bangun dan dirubah pemanfaatannya sesuai dengan RTRW.Pada Kasus diatas menunjukan bahwa di Kabupaten Subang belum ada fungsi mediasi, advokasi dan evaluasi yang baik, sehingga persoalan tersebut timbul. Berbagai institusi yang ada nampaknya kurang efektif dalam menanggapinya, selain pihak DPRD-nya.Dari hasil rumusan kesepakatan tentang program pengembangan kawasan lindung dan budidaya selanjutnya diinformasikan kepada seluruh instansi/lembaga terkait khususnya lembaga yang bertanggungjawab dan berwenang dalam pemberian ijin pemanfaatan ruang.Untuk itu perlu dilakukan :Identifikasi instansi yang memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang;Identifikasi sistem perijinan pemanfaatan ruang;Menyiapkan rumusan pengaturan koordinasi dan keterpaduan pemberian rekomendasi dan ijin pemanfaatan ruang.Dalam kegiatan pemberian rekomendasi ini instansi daerah (kabupaten dan propinsi) wajib melakukan koordinasi dengan TKPRD. Selanjutnya kepala daerah/bupati menerapkan standar perijinan pemanfaatan ruang.Tugas pokok dan fungsi Dinas Penataan Ruang agar disesuaikan dengan semangat upaya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten.Sistem partisipasi masyarakat secara luas dan menyeluruh dari komponen partisipan pembangunan di Kabupaten Subang. Untuk membangun sistem dan pola partisipasi yang konstruktif diperlukan dana yang cukupDisarankan, materi hasil studi ini agar ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang “Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Subang”. Kata Kunci : Tata Ruang, Pengendlian, Pemanfaatan Ruang, Pola Partisipas

EVALUASI KINERJA JALAN RAYA LEUWILIANG - KABUPATEN BOGOR

Tujuan penelitian adalah mengevaluasi konerja pengaruh penggunaan lahan terhadap kemacetan,  gangguan samping jalan dan titik konflik persimpangan, dan kondisi lalu lintas serta tingkat pelayanan jalan di Jalan Raya Leuwiliang – Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil analisis diketahui penggunaan lahan yang paling tinggi menghasilkan bangkitan lalu lintasnya adalah pasar Leuwiliang yang merupakan pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian maupun peternakan dalam kota maupun dari luar Kota Kecamatan Leuwiliang, khususnya bagian Wilayah Pengembangan (WP) Barat. Gangguan samping yang terjadi di Jalan Raya Leuwiliang diakibatkan oleh PKL (pedagang kaki lima) yang berada di kiri kanan jalan yang menempati trotoar dan bahu jalan untuk tempat berjualan. Disamping itu adanya parkir on street di kiri kanan jalan Raya Leuwiliang dengan sudut parkir 0º yang dapat mengurangi kapasitas jalan sebesar 32 % atau 1,44 meter. Terjadinya titik konflik pada ketiga persimpangan yaitu persimpangan Puraseda, persimpangan Karehkel, dan persimpangan Setu yang ada pada jalan Raya Leuwiliang akibat dari tingginya  pergerakan kendaraan dan geometri persimpangan yang tidak sesuai dengan standar. Rekomomendasi studi, meningkatkan kapasitasjalan Leuwiliang dan perbaikan geometri dari persimpangan yang ada, serta perlu jalan lingkar pada jangka panjang. Kata kunci : Transport, lalu lintas, kemaceta

EVALUASI TINGKAT PELAYANAN JALAN ARTERI PRIMER RAYA SERANG (KASUS: BALARAJA TANGERANG)

Kecamatan Balaraja dengan luas wilayah 35.140 Ha memilikijumlah penduduk sebesar 118.508 jiwa berkembang dengan pesat. Pesatnya perkembangan Kecamatan Balaraja dapat dilihat dengan banyaknya penggunaan lahan seperti kegiatan perdagangan dan jasa meningkat, ditambah lagi denganbercampurnya kegiatan industri, sekolah dan lain-lain sehingga menimbulkan kemacetan di Jalan Raya Serang yang merupakan Jalan Arteri Primer.  Tingginya intensitas penggunaan lahandan aktivitas samping jalan di Kecamatan Balaraja, yaitu di sepanjang ruasJalan Raya Serang akan mengundang bangkitan dan tarikan lalu lintas yang tinggi yang melayani pergerakan lokal maupun regional, sehingga menyebabkan ruas jalan Raya Serang mengalamipermasalahan kemacetan lalu lintas. Banyaknya tarikan lalu lintas di sepanjang ruas jalan Raya Serang yaitu kegiatan industri, perdagangan dan jasa dan aktivitas samping lainnya sehingga menimbulkan kemacetan. Jumlah kendaraan yang melintas di jalan Raya Serang didominasi oleh kendaraan sepeda motor yaitu sebesar 66,27% dari total kendaraan di jalan Raya Serang. Kata Kunci : kemacetan, transportasi, industr