KAJIAN HUKUM TERHADAP FASILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab negara terhadap jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bagaimana aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat dsimpulkan: 1. Pelayanan publik merupakan hak dasar warga negara dan tanggung jawab negara untuk memenuhinya dalam rangka kesetaraan Hak Asasi Manusia termasuk dalam bentuk fasilitas pelayanan publik yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Pemerintah telah menjamin aksesibilitas terhadap fasilitas publik bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam beberapa kebijakan. 2. Aksesibilitas  merupakan  syarat  penting bagi penyandang disabilitas untuk menjalankan aktivitas kehidupannya sesuai  dengan standard yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah. Kata kunci: Fasilitas, pelayanan publik, penyandang disabilita

Kajian Hukum terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab negara terhadap jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan bagaimana aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat dsimpulkan: 1. Pelayanan publik merupakan hak dasar warga negara dan tanggung jawab negara untuk memenuhinya dalam rangka kesetaraan Hak Asasi Manusia termasuk dalam bentuk fasilitas pelayanan publik yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Pemerintah telah menjamin aksesibilitas terhadap fasilitas publik bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam beberapa kebijakan. 2. Aksesibilitas merupakan syarat penting bagi penyandang disabilitas untuk menjalankan aktivitas kehidupannya sesuai dengan standard yang telah ditetapkan oleh pemerintah

PENGATURAN ABORSI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Penelitian ini berjudul Pengaturan Aborsidi Dalam Hukum Pidana Indonesia. Aborsi saat ini bukan merupakan sesuatu yang tabu untuk di bahas dan di bicarakan, karena aborsi sudah terjadi dimana-mana. Aborsi menjadi isu yang kesehatan yang mendapatkan perhatian saat ini di Indonesia. Pengaturan aborsi di Indonesia diatur oleh 2 (dua) Undang-Undang yaitu KUHP dan Undang-Undang Kesehatan, yang dimana terjadi konflik norma bahwa KUHP melarang celah untuk aborsi oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. Sedangkan Undang-Undang Kesehatan memberikan ruang untuk dilakukan aborsi untuk wanita dengan kehamilan yang membahayakan nyawanya dan wanita dengan kehamilan karena pemerkosaan. Penelitian ini membahas pengaturan aborsi di Indonesia dan pengaturan aborsi dalam pembaharuan KUHP. Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum normatif. Pengaturan aborsi di Indonesia diselesaikan dengan teori hukum yaitu teori hukum Lex Specialis Derogat Legi Generalis, artinya jika terjadi kasus aborsi di Indonesia maka yang menjadi sumber rujukan atau dasar hukumnya adalah Undang-Undang Kesehatan karena lebih khusus daripada KUHP. Pengaturan aborsi di Indonesia pembaharuan KUHP juga telah memberikan rasa keadilan bagi korban perkosaan dan kedaruratan medis

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELUNDUPAN BARANG ILEGAL BAJU BEKAS IMPOR DI PROVINSI BALI

Peraturan Menteri Perdagangan Nomo 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas tidak sesuai dengan kenyataan perkembangan perdagangan impor khususnya di Povinsi Bali karena masih banyak beredarnya pakaian bekas impor yang diperjual belikan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyelundupan barang ilegal baju bekas impor di provinsi bali dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap penyelundupan barang ilegal baju bekas impor di provinsi bali. Penegakan hukum terhadap penyelundupan barang ilegal baju bekas impor di provinsi bali belum efektif dikarenakan meskipun sudah secara jelas peraturan terkait larangan impor pakaian bekas telah diatur beserta dengan sanksinya, namun dalam implementasinya tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan barang ilegal baju bekas impor ialah, faktor Undang-undang, kurangnya SDM di Ditreskrimsus Polda Bali dan Bea Cukai Denpasar, serta minimnya kesadaran hukum masyaraka

PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PRESIDENSIAL

Adanya perbedaan yang signifikan antara Indonesia dan Filipina perihal pelaksanaanpemilihan presiden dan wakil presiden. Perbedaan tersebut didasarkan oleh Konstitusi yangberbeda antar kedua negara tersebut. Adapun permasalahannya yaitu: (1) Bagaimanakahpemilihan presiden dan wakil presiden dalam perspektif sistem presidensial di Indonesiadan (2) Bagaimanakah pemilihan presiden dan wakil presiden dalam perspektif sistempresidensial di Filipina.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum doctrinaldengan pendekatan perundang-undnagan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis.Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, Indonesia menganut sistem pemerintahanpresidensial. Sebagai wujudnya salah satunya yaitu pemilihan presiden dan wakil presidensecara langsung oleh rakyat melalui pemilu dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dansesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Hal ini dipertegasdi dalam UUD NRI 1945 sebagai perwujudan asas demokrasi dan welfare state. Selain itujuga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden. Kedua, Filipina merupakan negara di Asia Tenggara yang jugamenganut sistem presidensial dengan berpedoman pada Konstitusi 1987 (Konstitusyon ngPilipinas/Constitucion de la Republica de Filipinas). Sebagai wujudnya adalah dilakukannyapemilihan umum terhadap presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat denganmasa jabatan 6 (enam) tahun dan tidak dapat dipilih kembali

LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMER FUNDS AT VILLAGE CREDIT INSTITUTIONS (LPD) THROUGH A DEPOSIT GUARANTEE SCHEME BY THE EMPOWERMENT INSTITUTION FOR LPD

In the relevant Governor’s Regulations regarding LPD, it is not regulated regarding the value of guaranteed deposits for each customer at an LPD that is a participant in the deposit guarantee. The absence of legal regulations governing the value of deposits guaranteed through the LPD customer fund guarantee scheme has led to the need for a study of the extent of protection obtained by LPD customers for their deposit funds under this scheme. This research aims to examine deposit guarantee schemes for LPD customers and legal protection for customer funds at LPD through the loan fund scheme organised by LPLPD. This research is conducted using a normative juridical research method by conducting an analysis on primary legal materials and secondary legal materials related to the present research problems. Based on the analysis, it was found the LPD customer deposit guarantee scheme has not been able to provide legal protection to the customers. This is because in the deposit guarantee scheme, membership is discretionary so not all LPD customers in Bali get protection. The absence of regulation regarding the criteria to determine the amount of contribution and guarantee premium paid and the amount of customer deposits protected by the LPD customer deposit guarantee scheme has resulted in the absence of legal certainty regarding the amount of protected LPD customer funds. &nbsp