IZIN LOKASI PERAIRAN SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP): Studi Kasus Wisata Bahari di Pulau Maratua

Kegiatan wisata bahari di Pulau Maratua memiliki beberapa permasalahan, yaitu kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban izin lokasi perairan, kurangnya infrastruktur pendukungwisata bahari, dan rendahnya nilai penerimaan negara yang diperoleh oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi izin lokasi perairan kegiatan wisata bahari di Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) Pulau Maratua terhadap PNBP yang diterima oleh KKP. Penelitian dilakukan di seluruh perairan KSNT Pulau Maratua pada bulan April 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dari 15 (lima belas) pelaku usaha wisata bahari. Data primer dikumpulkan melalui wawancara untuk menggali informasi mengenai kewajiban izin lokasi perairan, kegiatan wisata bahari dan pembayaran PNBP, sedangkan data sekunder didapatkan dari kepustakaan dengan mempelajariliteratur, peraturan perundang-undangan, dan laporan yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa kegiatanyang dilakukan KKP untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dengan melakukan sosialisasi perizinan pemanfaatan ruang laut, pengambilan keterangan, dan pembukaan loket pelayanan perizinanbelum mampu menggerakkan seluruh pelaku usaha wisata bahari untuk mengajukan izin lokasi perairan. Selama kurun waktu 1 (satu) tahun hanya 40 % atau sebanyak 6 (enam) pelaku usaha dari total 15(lima belas) yang telah mengajukan permohonan dan mendapatkan izin lokasi perairan dari Menteri Kelautan dan Perikanan dengan nilai PNBP sebesar Rp238.200.000,00. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kontribusi PNBP, perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan yang lebih intensif, perbaikan inovasi dan kualitas pelayanan perizinan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengelolaan PNBP, menetapkan target dan optimalisasi realisasi PNBP, dan pemberian sanksi.Title: The Water Location Permit as the Non-Tax State Revenue (NTSR): Case Study on Marine Tourism in Maratua Island Marine tourism on Maratua Island has been suffered from several problems, including less understanding of water location permit, lack of adequate infrastructure of marine tourism, and small amount of non-tax state revenue (NTSR) earned by Ministry for Marine Affairs and Fisheries (MMAF) This study aimed to determine the contribution of National Strategic Spesific Area (NSSA) permit to NTSR earned by MMAF. The study was conducted on all waters of NSSA in Maratua Island fromApril 2019 to March 2020 with a qualitative approach. Primary data were collected through interviews from 15 (fifteen) marine tourism entrepreneurs to explore more information on the compulsory oflocation permit, marine tourism activities and NTSR. Secondary data were collected from literature study, regulations, and relevant reports. Data were analyzed with qualitative descriptive method. The results found that MMAF efforts to provide more understanding on water location permit, information gathering, and permit offices have not been able to encourage all marine tourism entrepreneurs to apply water location permit. There were only 40% in 1 (one) year or 6 (six) from a total of 15 (fifteen) entrepreneurs who submitted application and obtained water location permit from the MMAF.Total amount of NTSR collected from those application was IDR238,200,000.00. Therefore, in order to raisethis revenue, it is necessary to provide more intensive assistance, innovation, better quality of permit services, human resource empowerment, management of NTSR, optimum target and expenditure ofNTSR, and punishment for breaches of permit regulation

NILAI PENTING DAN STRATEGIS NASIONAL RENCANA ZONASI KAWASAN TAMAN NASIONAL KOMODO

Kawasan Taman Nasional Komodo dan sekitarnya merupakan salah satu kawasan strategis nasional. Penetapan kawasan ini dikarenakan kawasan Taman Nasional Komodo dan sekitarnya yang terletak di Pulau Flores dan Pulau Sumbawa memiliki potensi dan nilai penting strategis untukdikembangkan sebagai penggerak ekonomi nasional berbasis perlindungan keanekaragaman hayati. Penelitian bertujuan untuk mengkaji nilai penting dan strategis nasional rencana zonasi kawasanstrategis Taman Nasional Komodo. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Metode penentuan nilai penting dan strategis nasional yang diwujudkan dalam struktur dan pola ruang RencanaZonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) menggunakan teknik analisis multikriteria yang terdiri dari kebijakan yang bersifat mutlak, scoring/pembobotan dan kesepakatan para pihak. Hasil analisispola ruang laut bernilai penting dan strategis nasional, terdiri dari: Kawasan Pemanfaatan Umum (Pariwisata, Pelabuhan, Pelabuhan Perikanan, Pengelolaan Energi) dan Kawasan Konservasi yangberupa Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Taman Nasional Komodo yang merupakan inti dari KSN Taman Nasional Komodo serta Alur Laut. Analisis Nilai Penting dan Strategis Nasional yang telah dilakukan menghasilkan Perencanaan Ruang Laut yang bertujuan untuk: (i) mewujudkan kawasan yang dikembangkan untuk perlindungan dan pelestarian Taman Nasional Komodo dan konservasi perairan; dan (ii) kawasan yang berdaya saing berbasis pengelolaan SumberDaya Kelautan dan pariwisata dengan prinsip berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Hasil Kajian direkomendasikan menjadi bahan utama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden danpengaturannya dapat dilaksanakan dalam satu ketetapan berupa Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Taman Nasional Komodo.Title: National Strategic and Important Value For Zoning Planof the Komodo National Park The Komodo National Park area and its surroundings are some of the national strategic areas. The designation of this area is due to its location on Flores Island and Sumbawa Island which have potential and importance value to encourage national economy based on biodiversity protection. The research aimed to examine the national strategic and important value of the zoning plan of the Komodo National Park strategic area. Primary and secondary data were used in this study. The method to determine national strategic and important value is embodied in the spatial structure and pattern of the National Strategic Area Zoning Plan (RZ KSN). It used a multi criteria analysis technique consisting of absolute policies, scoring/weighting, and agreement of the parties. The results of the analysis of marine space pattern for national strategic and important value consisted of public areas (tourism, ports, fisheries ports,and energy management) and conservation areas including marine conservation areas for coastal and small Islands, and Komodo National Park which are the core of the National Strategic Area, and the SeaLanes. The analysis of national important and strategic values suggested marine spatial planning that aims to: (i) develop protection and conservation of the Komodo National Park and marine conservationareas; and (ii) establish competitive region based on management of sustainable marine resources and tourism for the welfare of the community. The results of the Study are recommended to be the main ideas in the drafting of the presidential regulation and its arrangements can be carried out in one stipulation in the form of a Presidential Regulation on Spatial Planning and Zoning Plans for the Strategic NationalArea of Komodo National Park