PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA DALAM PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DI KOTA MANADO

Penanganan masalah dugaan tindak pidana dengan menggunakan mediasi penal belum memiliki landasan yuridis berupa peraturan perundang-undangan namun fenomena ini telah banyak dilakukan pada proses penyidikan di Kepolisian sehingga issu yang kemudian muncul adalah penanganan kasus pidanadapat dilakukan “praktek” perdamaian yang menghapuskan unsur pidana sehingga penulis tertarik meneliti lebih jauh pelaksanaan mediasi penal oleh pihak Kepolisian sehingga perlu dilakukan penelitian dengan tujuan mengetahui eksistensi mediasi penal dalam penanganan tindak pidana di Kota Manado  dan  relevansi mediasi penal dengan upaya mewujudkan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana di Kota Manado.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi penal dalam penanganan tindak pidana di Kota Manado belum sepenuhnya diterapkan karena masih banyaknya perbedaan penafsiran terkait dengan mediasi penal. Penegak hukum dan masyarakat masih memandang mediasi penal merupakan upaya perdamaian yang bermuara pada peniadaan unsur pidana sehingga mediasi penal ini masih dianggap sebagai usaha yang dapat menghilangkan efek jera dari sanksi pidana.   Mediasi penal pada dasarnya merupakan upaya pemulihan hak-hak korban atas tindakan yang dilakukan pelaku dan perdamaian dalam mediasi penal untuk tindak  pidana tertentu yang tergolong tindak pidana ringan, pelanggaran ringan dan tindak pidana yang berkaitan dengan harta kekayaan memungkinkan untuk meniadakan unsur pidana sepanjang masih dalam tahap penyidikan sedangkan mediasi penal untuk tindak pidana yang berkaitan dengan nyawa dan kehormatan memungkinkan untuk dilaksanakan tetapi semata-mata untuk memberikan hak-hak korban yang seharusnya dilindungi dan tidak mempengaruhi proses pidana terhadap pelaku.Kata kunci: Penerapan Mediasi Penal, Tindak Pidana, Keadilan Restorati

POLA HUBUNGAN PRESIDEN DAN DPR MENURUT PERUBAHAN UUD 1945

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola hubungan Preisden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menurut Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan, bahwa UUD 1945 mengandung baik ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer maupun ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil secara bersama-sama, sehingga UUD 1945 tergolong sebagai Undang-Undang Dasar yang menganut sistem pemerintahan quasi, tetapi karena ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil di dalam UUD 1945 terlihat lebih dominan dibandingkan ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, maka tepatnya sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 disebut sebagai Sistem Pemerintahan Quasi Presidensiil. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat ditarik dari berbagai pengalaman menerapkan sistem yang bersifat campuran dibawah UUD 1945 adalah bahwa pilihan-pilihan mengenai sistem pemerintahan Indonesia di masa depan perlu dengan sungguh-sungguh dikaji kembali untuk makin disempurnakan sehingga dapat menjamin kepastian sistem pemerintahan: presidensiil atau parlementer.Kata kunci: Pola, hubungan, Presiden, DP

GOOD GOVERNANCE DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KETERBUKAAN INFORMASI

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan good governance dan hak asasi manusia dalam keterbukaan informasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: Hak asasi manusia dan keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri negara demokratis dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (good governance, sehingga pentingnya keterbukaan informasi dalam mewujudkan good governance diakomodasi oleh tujuan UU KIP untuk menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengolahan badan publik yang baik; mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.Kata kunci: Good governance, hak asasi manusia, keterbukaan infromas

EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI SULAWESI UTARA

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui sejauh mana penanganan pencegahan dan pemberantasan perdagangan perempuan dan anak di Sulawesi Utara. Mengetahui  pencegahan dan pemberantasan perdagangan perempuan dan anak berjalan secara efektif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Karena Tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisir maupun tidak terorganisir. Tindak pidana perdagangan perempuan dan anak bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi.Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan perempuan dan anak memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian dilakukan dengan  mengunakan  metode  Penelitian  Hukum Normative  dan didukung oleh survey  lapangan. Dari hasil penelitian ditemukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan perempuan dan anak  di Sulawesi utara telah  dilakukan namun masih terdapat kendala yaitu prilaku korban yang selalu ingin kembali kelokasi perdagangan perempuan karena pengaruh ekonomi, dan belum adanya efek jerah bagi para  pelaku sebagai mucikari (mami )mami)  karena sangksi hukuman tidak efektif. Hal ini didukung  data wawancara  secara langsung pihak kepolisian,  pemerintah setempat, serta Dinas pemberdayaan Perempuan Propinsi Sulawesi Utara,  Sebagai  Kesimpulan , maka hasil penelitian ini akan bermanfaat dalampenerapan peraturan perundangan yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan perempuan dan anak secara efektif dan optimal di Sulawesi UtaraKata Kunci : Pencegahan dan Pemberantasan, Perdagangan perempuan dan Anak

Dispute Resolution of State Auxiliary Institutions in Indonesia: Comparative Study in Several Countries

Common problems faced by countries that form state auxiliary institutions, including Indonesia are accountability mechanisms, positions in the state administration structure and patterns of working relationships. The research is normative legal research. The results show that the dispute resolution for state auxiliary institutions is an authority of the Constitutional Court as long as it obtains their authority in a delegative manner and not hierarchical, although the constitution confirms that the authority of the Constitutional Court is to decide disputes over the authority of state institutions whose authority is granted by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, for state auxiliary institutions whose establishment is a delegation through a law, it can be interpreted that these state institutions can become parties in dispute resolution at the Constitutional Court. It is necessary to establish a law in order to eliminate the legal void related to dispute resolution of state auxiliary institutions whose establishment is through a law. Keywords: Administrative Law; Constitutional Law; Dispute Resolution; State Auxiliary DOI: 10.7176/JLPG/134-07 Publication date:July 31st 202

IMPLEMENTASI PRINSIP RULE OF LAW DALAM PEMERINTAHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: IMPLEMENTASI PRINSIP RULE OF LAW DALAM PEMERINTAHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan prinsip rule of law di Indonesia dan bagaimana implementasi prinsip rule of law dalam pemerintahan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perkembangan prinsip rule of law di Indonesia dapat dilihat dari masih terdapat hukum-hukum dari masa kolonial Belanda yang masih berlaku, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945 yang telah diamandemen.  2. Implementasi prinsip rule of law dalam pemerintahan dan perlindungan hak asasi manusia di indonesia dapat dilihat dari hadirnya konstitusi dan instrumen-instrumen HAM nasional yang membentuk dan memuat perlindungan dan pemenuhan HAM dimana pengawasannya diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang independen sehingga dapat mewujudkan perlindungan, penghormatan serta pemenuhan HAM oleh negara. Hal ini sebagai bentuk perwujudan penjaminan hak asasi warga negara Indonesia dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kata kunci: rule of law; pemerintahan; perlindungan hak asasi  manusia