Pengembangan Agro-Industri Perdesaan dengan Pendekatan One Village One Product (OVOP)

EnglishAgro-industry development in rural areas could be implemented using an OVOP approach. As a people movement, this agro-industry needs active participation of all related institutions. The inter-related elements under the agribusiness system on this approach requests willingness of all related parties, from the upstream to the downstream of agricultural system cycle. The working steps for its application cover the selection of local specific product, identification of product strengths and associated constraints for development for higher quality and for global market, application of product development (processing and marketing) for added value and income improvement, and implementation of evaluation for better future product and business performances. The OVOP approach could be applied in rural areas of Indonesia if all stakeholders along with their respective institutions are in favor of the rural people\u27s interest. IndonesianSalah satu alternatif pengembangan agro-industri di perdesaan dapat dilakukan dengan pendekatan OVOP. Sebagai suatu gerakan masyarakat, pendekatan agro-industri ini membutuhkan partisipasi semua lembaga terkait. Hubungan yang saling mengkait antar elemen dalam sistem agribisnis pada pendekatan ini mengharapkan kesediaan semua pihak, dari hulu ke hilir dalam siklus sistem pertanian. Langkah-langkah operasional untuk pelaksanaannya mencakup pemilihan produk unggulan spesifik lokal, mengidentifikasi potensi dan kendala yang dihadapi jika akan mengembangkan produk tersebut hingga mampu meningkatkan kualitas dan menembus pasar global, melaksanakan kegiatan pengembangan (pengolahan dan pemasaran) untuk memperoleh nilai tambah dan meningkatkan pendapatan, dan melaksanakan evaluasi untuk meningkatkan kekuatan produk dan kinerja USAha. Pendekatan OVOP ini dapat dilaksanakan di Indonesia jika semua pemangku kepentingan bersama instansi masing-masing berpihak pada kepentingan masyarakat perdesaan

Revitalizing Institutions to Enhance Climate Forecast Application in East Nusa Tenggara Province, Indonesia

Climate prediction is important in the overall development.NTTProvinceis considered as the area to which climate data and information are very critical. This region needs to optimize its programs to enhance climate forecast application for better regional development. The available climate information is not adequately used for early warning information for agricultural planning and development. The climate equipment and tools are owned and maintained by several institutions with the data used for their own purposes. This paper suggests that the quality of climate information is necessary to improve, so are the climate equipment and tools. The establishment of Climate Forum is required to revitalize related institutions dealing with climate information and to integrate various related resources for development

Program Kemitraan Dalam Sistem Pertanian Terpadu

EnglishCollaboration pattern for productive activities in the form of public - private partnerships in the agricultural sector is very important and could be an alternative program to improve farmer's income. Public - Private Partnership (PPP) is a policy instrument to gear up rural resources toward competitive produces. This paper describes the concept of partne rships program for integrated farm i ng systems and discusses its development orientation. Nucleus - plasma and sub - contract partnership patterns are mostly suitable for agricultural sector. PPP has its potential to strengthen institutional relationships betwe en the farmers and private sectors through government facilities. PPP should be able to help the farmers to deal with agribusiness financial problems, improve product quality, and increase access to market. Energy and other high economic value products ob tained from this partnerships business activities are expected to support food self - reliance and improve farmer's welfare. IndonesiaPola kerja sama untuk kegiatan produktif dalam bentuk kemitraan (public-private partnership atau PPP) di sektor pertanian sangat penting sebagai alternatif program dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat. PPP adalah salah satu instrumen kebijakan yang mampu menggerakkan sumber daya perdesaan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing. Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep program kemitraan untuk sistem pertanian terpadu dan membahas orientasi pengembangannya. Pola kemitraan inti-plasma dan subkontrak dinilai relevan diaplikasikan untuk sektor pertanian. PPP berpotensi memperkuat hubungan kelembagaan antara petani dengan swasta yang difasilitasi pemerintah. PPP dapat membantu petani mengatasi masalah pembiayaan USAha pertanian, memperbaiki kualitas produk, dan meningkatkan akses pasar bagi produk yang dihasilkannya. Energi dan produk bernilai ekonomi tinggi lain yang dihasilkan dengan pola kerja sama ini diharapkan dapat mendukung kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani

Memahami Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Upaya Penanggulangannya: Kasus di Provinsi Kalimantan Barat

Land and forest fire have grabbed much concern and been considered as national issue. Theevent occurs repeatedly year by year, specifically in Sumatra and Kalimantan islands.Government institutions and local community, including farmers and estate enterprises have avery close linkage in such disaster. The smoke produced by the fire has been transformed intoa widespread of thick cloud and immediately affects health conditions of the community. Thesmoke also directly interfere river, land, and air transport systems, thus influencing basicsocio-economic life of human being. This paper is aimed at understanding about how forestfire occurs and its effect on agricultural sector. With rapid rural appraisal method, this papereventually comes to main results and findings as follows: (a) elaboration of five identifiedtypologies of land and forest fire, (b) analysis of direct and indirect impacts of the fire onagricultural sector, (c) identification of who and why land and forest fire occur, and (d)recommendation of programs to persuasively eliminate land and forest fire. Many partieshave its own share and proportion to contribute to land and forest fire. Imbalanced-natureoccurs and causes specific disaster with environment degradation. People have manydifficulties to recover from such situation. The successful to get rid of land and forest fire isheavily depending on how alternative applied technologies can easily be adopted and lawenforcement can widely be implemented

Beberapa Aspek Ekonomi Ubikayu Di Propinsi Jawa Timur

Di Jawa Timur selama 10 tahun terakhir (1966-1977) luas tanam ubikayu dan sahamnya terhadap nilai total keluaran tanaman pangan menurun. Telaahan ini ingin mengetahui beberapa aspek ekonomi ubikayu di daerah ini, khususnya yang berkaitan dua hal penting yang menjadi penyebabnya yaitu (a) pendapatan per hektar USAhatani ubikayu monokultur lebih rendah dibandingkan dengan USAhatani ubikayu dengan tumpangsari dan USAhatani tanaman pangan lainnya, (b) ubikayu merupakan bahan makanan pokok inferior pada golongan pendapatan tertentu, sehingga konsumsi ubikayu cenderung menurun dengan meningkatnya pendapatan. Telaahan ini menyimpulkan bahwa prospek pengembangan tanaman ubikayu di Jawa Timur tidak secerah alternatif pengembangan tanaman pangan lainnya

Strategi Percepatan Transformasi Kelembagaan Gapoktan dan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis dalam Memperkuat Ekonomi di Perdesaan

Tujuan makalah ini adalah merumuskan strategi transformasi kelembagaan gapoktan dan Lembaga Keuangan Mikro-Agribisnis (LKM-A) mendukung pengembangan agribsinis di perdesaan. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan studi kasus melalui kajian kelembagaan gapoktan dan LKMA di Kabupaten Bojonegoro dan Lumajang. Kelembagaan gapoktan dan unit USAha simpan pinjam/LKM-A di Kabupaten Bojonegoro dan Lumajang menunjukkan kinerja pada level moderat dan berpeluang untuk berkembang jika ditranformasikan ke arah kelembagaan yang lebih maju. Kinerja Gapoktan dan LKM-A dalam menciptakan dan membantu USAha-USAha di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lumajang terindikasi pada level menengah namun ada kesempatan untuk membaik bila ada USAha untuk transformasi dan memperbaiki institusi tersebut. Kinerja kelembagaan gapoktan dan LKM-A yang baik ditunjukkan oleh terbangunnya struktur organisasi gapoktan dan LKM-A secara cukup lengkap, peran masing-masing bagian telah dimainkan dengan baik, sistem koordinasi berjalan cukup efektif, berkembangnya dana BLM PUAP, dan makin beragamnya kegiatan USAha ekonomi produktif. Strategi transformasi kelembagaan gapoktan dan LKM-A dapat dilakukan dengan: 1) penambahan struktur baru, mengikuti sistem dan USAha agribisnis terpadu yang didukung oleh kelembagaan LKM-A yang handal; 2) perluasan dan atau pendalaman tujuan yang ingin dicapai kelembagan gapoktan dan LKM-A; 3) pembentukan ikatan-ikatan horisontal secara lebih kuat; 4) penambahan dan pendalaman aktivitas ekonomi baru pada aktivitas yang telah ada. Perlu dilakukan transformasi kelembagaan gapoktan menjadi kelembagaan yang berbadan hukum dengan akta notaris seperti badan USAha milik petani. Sementara itu, LKM-A dapat ditransformasikan menjadi koperasi simpan pinjam atau koperasi serba USAha

Efektivitas Kebijakan Perbenihan Kentang

Kebijakan sistem perbenihan kentang bertujuan untuk mendorong produksi dan peredaran benih kentang bermutu, serta mendorong petani lebih banyak mengadopsi penggunaan benih kentang bermutu. Berbagai produk hukum terkait sistem perbenihan kentang sudah dibuat. Sebagian besar peraturan yang ada ditujukan agar benih, termasuk benih kentang, diproduksi secara baik sesuai standar dan prosedur resmi. Walaupun demikian masih ada peraturan yang menghambat, misalnya pembatasan pemilikan modal asing dalam industri perbenihan yang merupakan disinsentif bagi investor asing. Dalam rangka otonomi maka pemerintah daerah diberi peran lebih besar dalam hal pengusulan varietas, impor dan ekspor benih, dan pendaftaran produsen benih. Berbagai daerah juga berupaya membuat kebijakan yang mendorong produksi benih kentang bermutu melalui pendirian pusat pengembangan benih kentang. Berbagai peraturan yang ada, lembaga-lembaga penghasil benih sumber, dan banyaknya produsen benih kentang belum bisa merangsang sebagian besar petani untuk menggunakan benih kentang bermutu. Disamping itu juga belum sepenuhnya peraturan ditegakkan, misalnya larangan peredaran benih tidak bersertifikat dan impor benih kentang yang berlangsung terus-menerus. Perlu kebijakan yang membuat industri benih kentang lebih efisien, yaitu produksi benih kentang lebih banyak, harganya lebih murah, dan tersedia sepanjang tahun bagi petani, tetapi produsen masih mendapatkan untung yang wajar