Membangun Kerangka Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Lahan Dan Air: Perspektif Sejarah Dan Politik

Indonesiatelah mengalami sejarah yang cukup panjang dalam politik pengelolaan air dengan adanya tiga generasi pembangunan. Oleh karena pengalaman dari generasi pertama dan kedua pada kakekatnya bersifat sentralistik dan sektoral, tantangan ke depan dalam melaksanakan generasi ketiga adalah bagaimana membangun kerangka kebijakan yang tidak saja memungkinkan pelaksanaan pendekatan keterpaduan pengelolaan sumber daya air secara efektif tetapi juga yang dapat menghasilkan hubungan yang seimbang dan serasi antara tiga pilar pengelolaan terpadu sumber daya lahan dan air. Ketiga pilar tersebut adalah efisiensi, pemerataan, dan keberlanjutan lingkungan.Adaempat Perubahan pola pikir yang diperlukan sebagai prasyarat untuk melaksanakan pendekatan keterpaduan termasuk didalamnya Perubahan pengelolaan air berwawasan sempit dari yang hanya dilakukan di daerah irigasi menuju pengelolaan air berspektrum luas. Untuk maksud tersebut perlu dilakukan penguatan kemampuan kelembagaan untuk menfasilitasi berlangsungnya proses keterpaduan

Menyoroti Sejarah Perkembangan Undang-Undang Tentang Air Pengairan Dan Sumber Daya Air

Dari perspektif sejarah, Indonesia telah mengalami tiga generasi undang-undang yang terkait dengan air, yaitu Algemene Water Reglement tahun 1936, Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Tulisan ini bertujuan mempelajari faktor-faktor penyebab munculnya undang-undang pada setiap generasi dan mengusulkan langkah-langkah kebijakan untuk mempersiapkan undang-undang generasi keempat. Berdasarkan konteks sejarah diidentifikasi faktor-faktor dominan yang menjadi pemicu munculnya undang-undang pemicu. Ketiga generasi undang-undang tersebut dipicu oleh berbagai faktor sebagai respons terhadap berbagai kepentingan politik yang muncul. Pada generasi pertama, politik etika, perkembangan teknologi hidrolika, dan kepentingan ekspor komoditas pertanian merupakan faktor-faktor pemicu. Pada generasi kedua, teknologi revolusi hijau dan kepentingan politik mencapai swasembada beras merupakan faktor dominan, sedangkan undang-undang generasi ketiga dipengaruhi oleh perkembangan birokrasi politik pasca krisis ekonomi tahun 1998, liberalisasi ekonomi sebagai persyaratan bantuan Bank Dunia, dan tekanan politik global untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air terpadu. Dengan dibatalkannya undang-undang generasi ketiga, Indonesia memerlukan undang-undang generasi keempat yang perlu disiapkan dengan lebih bertanggung jawab dan didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola air yang bai

Pengelolaan Infrastruktur Irigasi Dalam Kerangka Ketahanan Pangan Nasional

Pembangunan irigasi di Indonesia telah berlangsung ribuan tahun namun ada periode-periode tertentu yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan infrastruktur irigasi untuk dapat dijadikan pelajaran pada masa yang akan datang. Khususnya dalam kerangka pembangunan dan pengelolaan infrastruktur untuk mencapai tujuan ketahanan pangan nasional. Naskah ini merupakan tulisan gagasan kebijakan berdasarkan hasil review sejarah pengelolaan irigasi dari zaman kolonial hingga sekarang. Hasil analisis kebijakan menyarankan supaya ada langkah terobosan dalam pengelolaan irigasi untuk memastikan Indonesia tidak lagi pengimpor beras terbesar di dunia. Ada beberapa pendekatan yang diperlukan antara lain melakukan eksplorasi kawasan yang dianggap layak untuk membangun infrastruktur irigasi. Pengkajian terhadap kawasan ini dapat dilakukan secara cepat dengan melakukan karakterisasi wilayah dan berdasarkan pengalaman yang telah diperoleh selama ini pembangunan infrastruktur hendaknya dapat dilakukan secara bertahap termasuk pembangunan kelembagaan pengelolaan irigsi yang diperlukan

Analisis Harga Pokok Dan Bentuk Pasar Pakan Dan Kaitannya Dengan Pengembangan Agribisnis Ayam Ras Rakyat

One of the government central function is to ensure fair distribution of income more than 14 years, the government has tried to keep poultry industry as a source of income for small scale business under the Presidential Decree, No. 50/81 and No. 22/90. Meanwhile, poultry population had increased steadily, but the poultry industry has developed into a large scale business. The objective of this study is to analyze the role of feed factories under the condition that small scale poultry business has found difficult to develop. The empirical data were collected from poultry farms, feed factories, traders of raw material in West Java, East Java and Lampung. The result indicated that there are a trend toward monopolistic and conglomeration practices in feed and poultry industries. Based on these findings of the study, the government should control the poultry industry market mechanism and the role of enterprise permit should be organized