Peluang Dan Tantangan Penerapan Corporate Social Responsibility Pada Hutan Tanaman Industri: Sebuah Analisis Yuridis

Selain berdampak positif, operasi Perusahaan-Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) juga berpotensi memberikan dampak negatif terhadap aspek sosial dan lingkungan. CSR adalah salah satu strategi yang ditempuh untuk mengatasi dampak negatif operasi Perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Saat ini terdapat berbagai regulasi yang mengatur implementasi CSR baik di sektor kehutanan maupun di luar sektor kehutanan. Namun sejauh ini belum diketahui peluang dan tantangan yang berasal dari berbagai regulasi tersebut terhadap implementasi CSR oleh Perusahaan HTI. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif terhadap berbagai produk hukum di sektor kehutanan dan non-kehutanan, hasil penelitian menunjukan adanya peluang dan tantangan yang berasal dari regulasi yang dihadapi oleh Perusahaan HTI dalam pelaksanaan CSR

Analisis Finansial dan Kelembagaan Rantai Nilai Mebel Mahoni Jepara

Industri mebel umumnya termasuk dalam industri kecil dan menengah. Selain berperan dalam penerimaan devisa, bisnis di bidang mebel ini juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat terutama di Kabupaten Jepara. Adanya hubungan (pemberi kepercayaan) - (penerima kepercayaan) yang terjadi antar aktor atau pelaku di dalam rantai berpengaruh terhadap besarnya distribusi nilai tambah yang diperoleh oleh masingmasing pelaku di sepanjang rantai nilai Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kelembagaan (aturan) yang terjadi antar pelaku di sepanjang rantai nilai mebel mahoni Jepara dan menentukan skenario kebijakan yang dapat mendukung bagi kelestarian industri mebel Jepara. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Analisis data meliputi identifikasi aktor dan kelembagaan (aturan) yang terjadi antar pelaku serta analisis manfaat biaya yang terdiri dari NVP, BCR dan IRR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) para pengrajin ( ) memproduksi mebelnya lebih didasarkan pada pesanan pembeli ( ). agent principal Asymetic information yang terjadi antara pedagang kayu dan petani juga telah mengakibatkan posisi petani sebagai (2) Nilai NPV, BCRdan IRR untuk tiap pelaku berbeda-beda tetapi nilai-nilai tersebut mengindikasikan bahwa pola kemitraan yang terjadi antar pelaku dalam rantai nilai mebel mahoni saat ini sudah efektif. Skenario kebijakan yang dapat diterapkan adalah kebijakan yang bersifat insentif bagi petani hutan rakyat, peningkatan kemampuan pengrajin di bidang pemasaran; dan membangun aksi kolektif diantara pengrajin. price taker

Analisis Distribusi Margin Tataniaga Minyak Kayu Putih

Intervensi pemerintah dalam memperbaiki kinerja USAha minyak kayu putih (MKP) diperlukan dalam upaya memperkuat peranannya dalam perekonomian nasional. Salah satu permasalahannya adalah apakah sistem tataniaga MKP memungkinkan upaya pengembangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis distribusi margin tataniaga MKP. Lembaga (rantai) tataniaga MKP yang dikaji terdiri atas: (1) produsen daun kayu putih, (2) pabrik penyuling kayu putih, dan (3) pabrik pengolah dan pengemas kayu putih. Berdasarkan distribusi margin tataniaganya, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tataniaga MKP selama ini tidak efisien. Dalam jangka panjang ketidakefisienan ini akan dapat merugikan keberlanjutan industri dan perdagangan MKPsendiri. Untuk itu pungutan PSDH dan retribusi perlu dinaikkan untuk membiayai peremajaan, pemeliharaan dan pengembangan tanaman kayu putih

Analisis Kebijakan Sistem Insentif Bagi USAha Kehutanan

Menjelang tahun 1990-an, ekspor hasil hutan menduduki peringkat satu ekspor non-migas namun sekarang menurun menduduki peringkat ketiga setelah elektronika dan tekstil. Perkembangan kinerja HPH cenderung menurun namun degradasi sumberdaya hutan tetap meningkat, sementara kinerja HTI dan HKm tergolong lamban. Kenyataan menunjukkan dampak pengganda (multiplier effect) sektor kehutanan tergolong tinggi dan penurunan kinerjanya berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Karenanya suatu kebijakan yang efektif perlu diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam hal ini kebijakan sistem insentif merupakan salah satu kebijakan yang dapat diadopsi. Melalui kebijakan sistem insentif, pelaku ekonomi dan masyarakat yang terlibat dalam USAha (bisnis) kehutanan diharapkan lebih bergairah untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Indikator dari situasi yang diharapkan ini akan ditunjukkan oleh terwujudnya efisiensi dan daya saing serta green market hasil hutan. Secara teknis, efektivitas kebijakan sistem insentif bergantung pada ketepatan jenis, bentuk, dan besaran insentif yang diberikan. Secara politis, efektifitas kebijakan sistem insentif bergantung pada kapasitas, kapabilitas dan akuntabilitas instansi yang terlibat. Keberhasilan pelaksanaankebijakan harus didasarkan pada hasil MONEV, yang keakuratannya bergantung pada ketepatan ukuran-ukuran dampak yang dikembangkan dan digunakan

Distribusi Nilai Tambah Dalam Rantai Nilai Kayu Sengon (Paraserianthes Falcataria) Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Indonesia

Hutan rakyat memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga dan kegiatan ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari rantai nilai kayu sengon (Paraserianthes falcataria) dari Kabupaten Pati dan secara khusus mengidentifikasi para pelaku yang terlibat, distribusi nilai tambah dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani. Metode yang digunakan adalah analisis rantai nilai yang melibatkan 21 responden, terdiri dari responden individu dan kelompok. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa nilai tambah kayu sengon terdistribusi secara tidak merata antar pelaku. Petani yang memiliki akses langsung ke industri memperoleh finansial yang lebih baik dibandingkan petani yang menjual kayunya melalui pedagang perantara. Beberapa strategi yang direkomendasikan untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani yaitu meningkatkan kapasitas petani dan kelompok tani, membangun informasi pasar untuk membuka akses pasar dan menciptakan kemitraan antara petani atau kelompok tani dengan industri

Pengembangan Sistem Pendanaan REDD+ Berdasarkan Pembelajaran dari Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan

Daratan Indonesia dengan 70% berupa hutan berpeluang untuk menerapkan REDD+. Penelitian ini menganalisis mekanisme pendanaan CDM dan peran para aktor dalam rantai pendanaan. Metode yang digunakan dengan pendekatan rantai pemasaran barang, jasa dan modal (ILO, 2009); biaya kegiatan CDM dihitung berdasarkan biaya penanaman per hektar dan estimasi profitabilitasnya dengan Present Value (PV) serta telaah pembelajaran mekanisme pembayaran jasa air. Hasil studi menunjukkan program CDM didanai oleh hibah non-publik yang bersumber dari CSR dengan kegiatan rehabilitasi pada lahan yang tidak ditanami selama lebih dari 30 tahun, dilakukan oleh kelompok tani, investornya adalah lembaga konsultan, dan difasilitasi oleh perantara yaitu pengurus petani atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), namun tidak melibatkan pemerintah. Monitoring, pelaporan, dan verifikasi (MRV) dilakukan sesuai masa kontrak 10 tahun, berdasarkan jumlah tanaman 1.000 batang/ha pada tahun ke-10, dan pembayaran dilakukan berdasarkan keberhasilan tanaman. Pembelajaran dari pembayaran jasa air bahwa mekanisme pembayaran dari industri pengguna kepada kelompok tani dilakukan melalui lembaga perantara dengan biaya operasionalnya diperoleh dari lembaga Internasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), kontrak pembayaran 5 tahun dilakukan dengan aspek legal yang lengkap, jumlah tanaman 500 batang/ha tersebar di seluruh lahan, dan petani dapat memanen pohon lainnya. Hal yang sama untuk keduanya bahwa petani harus mengikuti syarat dari investor

Dampak Pengganda Industri Pembibitan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Salah satu upaya pemerintah mengatasi kerusakan hutan dan lahan kritis adalah melaksanakan program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan). Secara keseluruhan dampak Gerhan diharapkan dapat menimbulkan Perubahan perilaku sosial masyarakat menuju terbangunnya kesadaran nasional untuk menanam pohon. Namun kecenderungan demikian tidak dapat diramalkan selama dampak sosial, dampak lingkungan dan dampak ekonominya tidak diketahui dengan pasti. Idealnya ketiga dampak tersebut perlu dikaji secara simultan. Namun penelitian ini lebih memfokuskan pada dampak ekonomi khususnya dampak pengganda industri pembibitan Gerhan, yang bertujuan untuk mengkaji dampak pengganda terkait dengan output, pendapatan dan tenaga kerja. Penelitian dilaksanakan di tiga desa contoh yang terlibat dalam program Gerhan: Desa Sirnajaya, Kabupaten Garut, Jawa Barat; Desa Margomulyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah; dan Desa Golo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dengan menggunakan model I-O, hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pengganda industri pembibitan Gerhan dalam perekonomian masing-masing desa contoh adalah kecil. Hal ini menyarankan bahwa kebijakan Gerhan perlu diperbaiki terutama terkait dengan pentingnya menggunakan sumberdaya lokal seperti pupuk kandang dan pembangunan benih sendiri di masing-masing desa yang akan melaksanakan Gerhan

Implications of Property Rights and Small-scale Forestry Conversion: Case Study at Jatigede Reservoir Catchment Area

Small-scale forest as private property has implications on autonomous management decisions, including whether it will be preserved or converted. Changes in land management at the water catchment area of Jatigede reservoir will impact on the dam condition. The purposes of this study are to determine the financial feasibility level of the small-scale forest business compare to other forms of land management, to identify factors influencing farmer's decisions, and to evaluate implication of property rights to the conversion of small-scale forest. The results show that small-scale forest management in Jatigede catchment area is generally found in the form of woodlands and agroforestry. Other forms of land management are rice fields and crops. Financial analysis shows that all land management patterns are feasible. The economic factors in the form of profits, savings, and selffulfillment are the dominant motivations for timber planting. The financial benefit difference between agroforestry and crops management is not very large, but the potential for conversion is still exists due to daily need fulfillment. One approach that can be applied to prevent small-scale forest conversion is through policy interventions on payment for environmental services, where the target is more intended for empowerment activities to meet the needs of daily living