HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA DAGANG ANTAR PERUSAHAAN MENURUT HUKUM PERDATA

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah hubungan hukum para pihak  dalam suatu perjanjian kerjasama dagang antar perusahaan  dan bagaimana konsekwensi hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Hubungan hukum para pihak  dalam suatu perjanjian kerjasama dagang antar perusahaan yaitu bahwa ketika melakukan suatu perjanjian, ada hak & kewajiban yang melekat masing-masing pihak yang harus dilaksanakan supaya perjanjian tersebut terlaksana, bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana satu pihak berjanji untuk mengikatkan diri kepada pihak lain, perjanjian tersebut berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata. 2. Dalam melaksanakan suatu perjanjian yang menjadi sasaran pokok suatu perjanjian atau persetujuan adalah prestasi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pemenuhan perjanjian atau hal-hal yang harus dilaksanakan disebut prestasi, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata Pasal 1234, prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Konsekwensi hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dapat berupa pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi dan pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1243 KUHPerdata.Kata kunci: hubungan hukum; perjanjian kerja sama; antarperusahaan

ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN LEASING MENURUTKITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagimana pengaturan perjanjian leasing menurut KUHPerdata dan bagaimana akibat hukum yang dapat timbul dari perjanjian leasing sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana dengan metode penelitianhukum normatif disimpulkan: 1. Perjanjian menurut KUHPerdata. Istilah perjanjian disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa belanda yakni overeenkomst. “perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. menurut subekti perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketikta seorang atau lebih berjanji melaksanakansuatu hal. Dari ketentuan mengenai perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata serta syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata dapat diambil pengertian bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan pihak lain. Dimana perjanjian tersebut dilakukan dengan sepakat tanpa ada suatu paksaan baik itu dari salah satu pihak yang mengadakan perjanjian maupun dari pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut. 2. Penyelesaian masalah apabila terjadi kredit bermasalah di perusahaan pembiayaan ditempuh dengan dua cara yaitu dengan jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur non-litigasi,  penyelesaian kredit bermasalah ditempuh di luar jalur hukum seperti negosiasi, mediasi, konsultasi, penilaian/meminta pendapat ahli, evaluasi netral dini (early neutral evaluation), pencarian fakta netral (neutral fact finding). Yang banyak dilakukan perusahaan untuk menyelesaikan masalah adalah negoisasi dan musyawarah yaitu perusahaan pembiayaan selalu berusaha untuk menyelesaikan kredit bermasalah dengan cara persuasif yaitu melakukan pendekatan kepada konsumen untuk membayar angsuran atau menyelesaikan kreditnya dengan perusahaan pembiayaan. Sedangkan jalur litigasi, penyelesaian masalah ditempuh melalui jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.Kata kunci: leasing

HUBUNGAN ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI DALAM SISTEM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan alat bukti dan barang bukti dalam KUHAP sehubungan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dan bagaimana hubungan antara alat bukti dan barang bukti dalam sistem KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan alat bukti dan barang bukti dalam KUHAP dalam hubungannya dengan istilah “alat pembuktian†dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yaitu baik alat bukti dan maupun barang bukti tercakup di bawah istilah “alat pembuktianâ€. 2. Hubungan antara alat bukti dengan barang dalam sistem KUHAP yaitu alat bukti dipandang merupakan bukti yang dapat berdiri sendiri sedangkan barang bukti merupakan bukti yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diterangkan dengan alat alat bukti yang lain seperti diterangkan melalui keterangan saksi.Kata kunci: Hubungan Alat Bukti dan Barang bukti, Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

TINGKAT PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN TAX AMNESTY PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan Tax Amnesty pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diukur dengan Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Return on Equity. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling dan diperoleh 37 perusahaan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan kwartal II 2016 dan 2017 yang di ambil dari website www.idx.co.id. Penelitian ini menggunakan analisis perbedaan berpasangan atau Paired t-test, dan di dapati tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan Tax Amnesty jika diukur dengan Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Assets Turn Over, dan Return on Equity. Kata Kunci: Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Equity, Tax Amnesty, Total Assets Turnover             &nbsp

BUNUH DIRI: PERAN GEREJA DAN TINDAKAN SOSIAL MASYARAKAT DI DESA TALAWAAN KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kematian merupakan hal yang tidak terelakan di mana itu dialami oleh setiap orang di dunia ini. Itu menjadi controversial Ketika orang-orang memutuskan untuk membunuh diri, apalagi tinggal di daerah terpecil. Di Desa Talawaan yang terletak di Kabupaten Minahasa Utara, orang yang memilih untuk membunuh diri diperlakukan secara berbeda oleh masyarakatnya, terlebih setelah meninggal akibat membunuh diri. Artikel ini, kemudian, menandakan peran-peran gereja dalam kaitannya dengan tindakan sosial dalam masyarakat terhadap orang yang memutuskan untuk membunuh diri di desa Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara. Menggunakan metode analisis dan deskriptif serta Teknik wawancara untuk mengumpulkan data, artikel ini memperlihatkan bahwa masayarakat menyadari pentingnya Tindakan dan nilai-nilai luhur yang lahir dari agama dan masyarakat dalam sebuah interaksi komunitasnya

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DALAM MENUNJANG AKTIVITAS PEREKONOMIAN MASYARAKAT (Studi di Desa Tempok Selatan Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa)

Desa merupakan enitas penting dalam Negara kesatuan Indonesia, salah satu instrumen penting dalam desa yaitu pembangunan infrasrtuktur untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarkat sehari-hari, penelitian ini berutujan untuk mengetahui implementasi pembangunan serta faktor yang menghambat dalam pembangunan, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi wawancara degan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pembangunan desa tempok sudah sesuai. Namun dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur masih perlu untuk ditingkatkan dilihat dari pelaksanaannya di tahun anggaran 2016 masih terdapat beberapa kendala yang di alami namun itu bisa berjalan dengan baik, ada beberapa pembangunan infrastruktur yang dibangun di tahun 2016 namun yang difokuskan adalah perbaikan jalan kebun untuk aktivitas perekonomian masyarakat di perkebunan sehingga bisa meningkatkan pendapatan kesejateraan hidup, namun dalam pembanguan masih terdapat kendala yang menghambat dalam pembangunan, tapi semua pembangunan infrastruktur bisa terlaksana dengan baik. Kata Kunci : Implementasi, Pembangunan Infrasturuktur, Aktivitas Perekonomian

PROFESIONALISME KERJA PERANGKAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA TONSEWER SELATAN KABUPATEN MINAHASA

AbstrakPerubahan signifikan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa menuntut perangkat desa yang benar-benar paham dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dan kerja sebagai penyelenggara pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat, dengan kata lain profesionalisme perangkat desa perlu menjadi perhatian utama demi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profesionalisme kerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tonsewer Selatan Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan dapat lebih menggali informasi untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang kreatifitasnya pemerintah desa Tonsewer dalam memberikan pelayanan dan memberdayakan masyarakat, sehingga di anggap kaku dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat, kurangnya inovasi atau cara kerja baru yang di lakukan dalam mengikuti kemajuan teknologi untuk pelaksanaan tugas pemerintah, serta kurangnya pemahaman dari beberapa pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.Kata Kunci : Profesionalisme, Perangkat Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan

Pembentukan perilaku berwirausaha pasca program pelatihan kewirausaan masyarakat (PKM) pada peserta kursus menjahit di LKP dress making

Kurangnya SDM dan ketidak merataan pendidikan di Indonesia menyebabkan banyak terjadi pengangguran. Salah satu upaya pemerintah mengatasi hal ini melalui pendidikan kewirausahaan masyarakat (PKM). Banyak pelatihan yang sudah di laksanakan oleh pemerintah dengan kerjasama dengan lembaga-lembaga kursus yang outputnya masih belum maksimal. Penulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana kemandirian yang dilakukan oleh peserta pelatihan untuk membentuk perilaku dalam berwirausaha. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Mix Method Research Design. Dengan megkombinasikan dua metode penelitian yang pertama untuk melihat kompetensi yang dimiliki pasca program pelatihan, dan tahap kedua untuk melihat bagaimana pembentukan perilaku berwirausaha pasca pelatihan. Dari hasil yang diperoleh kompetensi yang di miliki sesuai dengan standar kelulusan yang ditetapkan oleh, dan pembentukan perilaku di lakukan melalui kemandirian belajar LKP, yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, sehingga dapat membentuk perilaku berwirausaha bagi peserta pelatihan

EFEKTIFITAS PEMEKARAN KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN TOMPASO BARAT KABUPATEN MINAHASA

Kecamatan merupakan unit pemerintahan yang berada di bawah kabupaten yang tugas dan kewajibannya lebih berat dibandingkan desa/kelurahan yang mempunyai beberapa alasan kenapa pemekaran wilayah dapat dianggap sebagai salah satu pendekatan dalam kaitannya dengan penyelengaraan pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan publik, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemekaran kecamatan dalam meningkatkan pelayanan publik, penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dimana objek atau masalah yang diteliti kemudian dianalisis secara menyeluruh sebagai suatu kesatuan yang terintegritas bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode pada umumnya yaitu observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data dilakukan sepanjang penilitian ini berlangsung, berdasarkan hasil penelitian efektivitas pemekaran kecamatan dalam meningkatkan pelayanan publik sudah sangat baik dan membantu setiap masyarakat yang perlu dalam mengurus setiap urusan baik individu ataupun keluarga, pemerintah kecamatan juga harus memperhatikan program-program kecamatan agar masyarakat harus mengetahui perubahan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan juga konsisten waktu dalam melayani setiap masyarakat agar setiap pelayanan berjalan dengan baik.Kata Kunci :Efektivitas, Pemekaran Kecamatan, Pelayanan Publik