Kajian Sosial Kemiskinan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Belang

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir, menganalisis tingkat pendapatan, pengeluaran dan kondisi daerah serta fasilitas tempat tinggal masyarakat pesisir di Kecamatan Belang. Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga hampir di seluruh negara di belahan dunia. Kemiskinan merupakan masalah yang tidak bisa dipisahkan apabila kita hendak membicarakan mengenai kesejahteraan. Kesejahteraan rakyat khususnya di negara dunia ketiga sampai saat ini masih dihantui oleh masalah kemiskinan yang tidak kunjung terselesaikan. Oleh karena itu, tidak mengherankan tentunya apabila banyak negara dunia ketiga terus berupaya menyelesaikan dan mencari solusi untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunujkkan bahwa Hasil analisis tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir di Kecamatan Belang menunjukkan bahwa 53% dari responden dikategorikan “rendah” atau tergolong keluarga miskin, Kondisi tempat tinggal masyarakat pesisir di Kecamatan Belang pada umumnya memiliki bentuk rumah non permanen, Kondisi kesehatan keluarga masyarakat di daerah ini secara umum sudah berada kategori cukup.     Kata Kunci : Kajian Sosial, Masyarakat, Pesisi

Pengelolaan Pasar 66 Tagulandang Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sitaro

Tujuan dalam penelitian ini adalah Mengetahui pengelolaan pasar 66 Tagulandang oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Sitaro. Kabupaten Sitaro mempunyai pasar tradisional dikenal dengan sebutan pasar 66 Tagulandang. Pasar ini merupakan sentra ekonomi bagi masyarakat Tagulandang karena sebagian dari masyarakat Tagulandang bermata pencarian sebagai pedagang. Pasar 66 Tagulandang ini menjadi tempat pertemuan antara masyarakat dari Tagulandang Utara, Tagulandang Selatan dan Tagulandang Induk. Pasar tradisional ini terletak di Kelurahan Balehumara. Sebelum diresmikannya pasar 66 Tagulandang dahulunya disebut oleh masyarakat dengan sebutan pasar Buhias. Dalam pengelolaannya masih terdapat beberapa masalah yang belum dibenahi terutama kenyamanan dalam melakukan transaksi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitiak disimpulkan bahwa Yang menjadi permasalahan saat ini adalah Pedagang Pasar 66 Tagulandang belum bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Sikap tak peduli dan tak mau tahu dengan aturan yang ada masih jelas terlihat. Juga terdapat beberapa masalah tentang penataan yang belum berjalan dengan baik.   Kata Kunci : Pengelolaan, Pasar 66, Pemerintah Daera

Implementasi Kebijakan Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-Sakip) Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Manado

Salah satu bentuk akuntabilitas pada lembaga pemerintah adalah melalui aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam bentuk Elektronik (E-Sakip). Model ini merupakan sistem informasi kenerja yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi berbasis web sehingga memudahkan Instansi Pemerintah sebagai penghasil data untuk menginformasikan kinerja Instansi Pemerintah kepada masyarakat dimana saja dan kapan saja dengan adanya koneksi internet. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Manado juga sebagian besar telah menggunakan e-Sakip, termasuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Manado. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan E-Sakip dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Komunikasi internal yang terjalin di dalam Dinas PP dan KB Kota Manado sudah terjalin dengan baik, Disposisi/Sikap yang ditunjukkan implementator dalam internal Dinas PP dan KB Kota Manado telah menunjukkan hasil yang baik, tetapi berbeda dengan Bagian Organsiasi Bapeda dan Kepegawaian Sekretariat Daerah yang masih terdapat kendala, sehingga evaluasi hasil pelaporan esakip belum optimal     Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, E-Sakip, Kinerja &nbsp

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI WILAYAH PERBATASAN (Studi Di Pulau Marampit Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud)

ABSTRAK                      Wilayah perbatasan sebagai batas kedaulatan suatu negara secara universal memiliki peran strategis dalam penentuan kebijakan pemerintah baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan antar negara (internasional). Pengelolaan wilayah perbatasan merupakan bagian integral dari manajemen negara, yang secara operasional merupakan kegiatan penanganan atau mengelola batas wilayah dan kawasan perbatasan. Dengan begitu keberadaan pulau terluar termasuk Pulau Marampit yang berada di utara wilayah Indonesia, harusnya menjadi wilayah yang diprioritaskan dalam pembangunan khsusnya infrastruktur yang maju. Dan diharapkan dengan adanya pembangunan tersebut, akan berdampak pada perekonomian desa, daerah, bahkan tingkat nasional. Namun disayangkan pembangunan infrastruktur di pulau ini tergolong tertinggal. Keberadaan Badan Pengelola Perbatasan (BPPD) Sulawesi Utara yang memiliki tugas penting dalam pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan, seperti halnya Pulau Marampit, tidak menetapkan program seperti yang diharapkan. Padahal, kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan khususnya di Pulau Marampit sangat diperlukan. Selain itu pulau Marampit juga memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Kata Kunci : Kebijakan, BPPD; Infrastruktur, Wilayah Perbatasan.   ABSTRACTThe border area as the boundary of a nation's sovereignty universally has a strategic role in determining government policy for both national interests and international relations. Management of border areas is an integral part of state management, which is operationally an activity of handling or managing borders and border areas. Thus, the existence of the outer islands, including Marampit Island, which is located in the north of Indonesia, should be an area that is prioritized in the development of especially advanced infrastructure. And it is hoped that this development will have an impact on the economy of the village, region, and even the national level. However, it is unfortunate that infrastructure development on this island is classified as lagging behind. The existence of the North Sulawesi Border Management Agency (BPPD) which has an important task in infrastructure development in border areas, such as Marampit Island, does not set a program as expected. In fact, government policies in infrastructure development in border areas, especially on Marampit Island, are needed. Besides that, Marampit Island also has a lot of potential that can be developed. Keywords: Policy, BPPD; Infrastructure, Border Areas

Kinerja Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Wanea Kota Manado

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Kinerja Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kecamatan Wanea Kota Manado. Berdasarkan World Health Organization (WHO) kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan telah menjadi permasalahan kesehatan di seluruh dunia. Penyebaran epidemi ini terus berkembang hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab kluster pneumonia ini adalah Novel Coronavirus. Pandemi ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan kasus-kasus baru di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Kinerja pemerintah kecamatan dalam penanganan pandemic merupakan tugas yang penting dalam penanganan covid-19 di daerah, namun masalah koordinasi dan ketaatan masyarakat sering menjadi kendala. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan Kinerja Pemerintah Kecamatan Wanea dilihat dari Aspek Produktifitas dalam  rangka penanganan virus corona terlihat pada berbagai kegiatan seperti kegiatan patroli bersama dengan TNI dan Polri, sosialisasi dan juga turun langsung di tengah masyarakat agar dapat mematuhi protocol kesehatan, dari segi ini produktifitas kerja dapat dikatakan baik     Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah, Penanganan, Covid-1

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN LINGKUP KELURAHAN KLEAK KOTA MANADO

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Laporan Keuangan Lingkup Kelurahan Kleak Kota Manado. Upaya nyata untuk mewujudkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan cerminan dari hasil aktivitas tertentu. Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah harus berkualitas karena ada banyak pihak yang mengandalkan informasi keuangan dengan kegunaan yang berbeda-beda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei. Penelitain ini difokuskan pada Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Laporan Keuangan Lingkup Kelurahan Kleak Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh antara Kompetensi SDM dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap laporan keuangan. Sebagian responden memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi, serta masa kerja cukup lama untuk dijadikan pengalaman dalam pembuatan laporan keuangan.   Kata Kunci: : Pengaruh, Kompetensi, Kualitas Laporan , Keuanga

Fisherman Community Organizational Culture in Maintaining the Sustainability of the Bunaken Marine National Park, North Sulawesi Province

Bunaken Marine National Park which is very beautiful for its marine life needs to be maintained and preserved. Maintaining its sustainability requires the participation of all components of the nation, including the fishing community. This research was conducted using a qualitative design to explore the organizational culture of fishing communities in preserving the Bunaken Marine National Park in North Sulawesi Province. The research finding is that the organizational culture of fishing communities is considered to be able to support the government in preserving the national park. The fishing community organizational culture is meant to be an integrated life behavior based on norms and habits in maintaining kinship, applying deliberation and consensus processes in decision making and cooperation which in its implementation reflects local wisdom

PERAN SATUAN TUGAS KHUSUS MALEO KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA DALAM PENINDAKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DAN GANGGUAN MASYARAKAT DI KOTA MANADO

Penelitian ini melihat bagaimana Peran Satuan Tugas Khusus Maleo Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Dalam Penindakan Tindak Pidana Kejahatan Dan Gangguan Masyarakat Di Kota Manado. Fokus dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan teori peran dengan metode kualitatif. Secara umum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, tahun 2020 bulan maret Kapolda melaunching Tim Khusus (Timsus) Maleo yang beranggotakan sebanyak 50 personil pilihan, berasal dari gabungan Satker Polda dan Satuan Kewilayahan, dikoordinir oleh Direktur Reskrimsus Polda Sulut Kombes Pol Yandri Irsan dan Komandan Tim Kompol Prevly. Empat diantaranya adalah Polisi Wanita (Polwan). Adapun tujuan dibentuk Timsus Maleo ini sebagai pasukan pendobrak, pasukan pertama dan terakhir membasmi segala bentuk gangguan kejahatan, khususnya di depan umum, di jalan raya dan juga harus mampu menanggulangi gangguan kejahatan dalam bentuk apapun termasuk bencana. Saat ini ada bencana corona, Tim ini juga diharapkan harus mampu bekerja sama dengan Pemerintah, TNI dan masyarakat serta siapa saja. Tingkat kerawanan kejahatan di Sulawesi Utara ada di Kota Manado dimana factor ekonomi mendominasi motif dari para pelaku, selain itu tingkat kejahatan juga didominasi dengan gangguan kamtibmas seperti perkelahian antar kelompok, knalpot racing dan juga minuman keras. Tentunya dengan adanya potensi kejahatan tersebut kepolisian daerah Sulawesi utara wajib memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin untuk kenyamanan masyarakat. Oleh sebab itu dibentuklah tim khusus maleo sebagai garda keamanan provinsi sulawesi utara dari setiap tindakan kejahatan. Kata Kunci : Peran, Kepolisian, Satuan Tugas Khusus, Male

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanganan Masyarakat Yang Terdampak Abrasi Air Laut Di Pantai Amurang Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanganan masyarakat yang terdampak abrasi air laut di Pantai Amurang Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. Wilayah pantai merupakan bagian dari permukaan bumi yang selalu mengalami perubahan sebagai akibat proses geomorfologi seperti tenaga yang berasal dari luar bumi (eksogen) maupun tenaga yang berasal dari dalam bumi itu sendiri  (endogen ). Tenaga geomorfologi yang dimaksud yaitu semua proses alami yang mampu mengikis dan mengangkut material permukaan bumi seperti tanah, arus, tsunami, abrasi, dan angin. Proses alamiah ini berlangsung sangat lambat tanpa disadari oleh manusia sehingga hasil atau akibatnya baru terlihat setelah bertahun-tahun lamanya. Abrasi di di pantai amurang pada tahun 2022 merupakan sebuah bencana di wilayah pantai, dan hal tersebut membutuhkan  peran dari Badan penanggulangan bencana daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Peran Badan Penanggulangan Bencana dalam penanganan masyarakat yang terdampak abrasi air laut di Pantai Amurang Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, Peran yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum maksimal, karena masyarakat merasa bahwa BPBD Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal penanganan korban bencana abrasi air laut hanya bersifat sementara, apa yang diperlukan masyarakat korban abrasi air laut sudah tidak di perhatikan lagi, tidak adanya program dari BPBD untuk pelatiha kepada masyarakat tentang mitigas bencana, padahal itu merupakan program untuk meningkatkan SDM khususnya pada masyarakat.     Kata Kunci: Peran, BPBD, Abrasi, Panta

Structuring the Organization for the Management of Religious and Cultural Tourism Objects of Bukit Kasih Toar Lumimuut Minahasa, North Sulawesi Province

Organizational arrangement is needed so that the organization runs well and can make adjustments to the existing environment. Organizational structuring in the tourism sector is carried out not only for the benefit of tourism development but also related to the community and the environment where the tourist attraction is located. The research design used is qualitative, data collection is done through interviews, observation and secondary data collection. The process of data analysis is carried out from entering the research field to making conclusions with an interactive model. Research findings that organizational development in the management of tourism objects is related to the arrangement of human resources, the arrangement of the management organizational structure, the arrangement of infrastructure and technology of tourism objects, the arrangement of the natural environment around the tourist objects and the arrangement of the socio-cultural community