Pengaruh Pengawasan terhadap Disiplin Kerja Pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut antara pengawasan. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian dan studi pustaka dan penelitian lapangan yang meliputi observasi, wawancara dan angket. Adapun objek yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut sebanyak 67 orang. Berdasarkan hasil analisis bahwa Pengawasan oleh pimpinan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut secara keseluruhan sudah dilaksanakan. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yaitu waktu penyelesaian pekerjaan belum optimal dan faktor produksi belum menjadi objek pengawasan yang dilakukan pimpinan. Disiplin kerja pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut yang meliputi dimensi ketaatan pegawai terhadap prosedur dan peraturan dan dimensi kesadaran tanggung jawab pegawai untuk meningkatkan kualitas dan mutu kerja dan orientasi pada tujuan secara keseluruhan masih belum optimal. Berdasarkan analisis statistik, terbukti adanya hubungan yang signifikan antara pengawasan dengan disiplin kerja pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut. Hal tersebut terlihat dari besarnya koefisien korelasi sebesar 0,73. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (KD) terlihat bahwa pengaruh variabel pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai sebesar 53,29%, sedangkan sisanya sebesar 46,71% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti diantaranya motivasi kerja. Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh thitung sebesar 8,61 sedangkan ttabel untuk α = 0,05 dan dk n-2 adalah 1,9971. Hal ini menunjukkan bahwa thitung lebih besar dari ttabel. Dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut

EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN KEGIATAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH OLEH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN GARUT

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah banyak yang belum melengkapi izin usaha, juga terbatasnya sumber daya manusia di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Garut membuat proses pendataan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Garut tersebut menjadi terhambat,  Padahal program pembinaan dari tahun 2017 sampai 2021 sudah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Garut. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi program Ppembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten. Garut dengan Model Evaluasi Contetxt, Evaluasi Input, Evaluasi Process dan Evaluasi Product (CIPP) dan dampak program pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Karangpawitan.. Metode penelitian  menggunakan pendekatan kualitatif, data didapatkan melalui studi dokumentasi, observasi dan wawancara. Informan penelitian 2 orang pegawai Dinas Koperasi dan UMKM, 1 orang Kepala Seksi PMD di Kecamatan Karangpawitan, 6 orang pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai sasaran program, Hasil penelitian dengan menggunakan metode Evaluasi Model CIPP yaitu  Evaluasi Konteks menyebutkan bahwa program ini sejalan dengan tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Evaluasi Masukan meliputi Perencanaan program, SDM Aparatur, Sarana dan Fasilitasi. Evaluasi Proses meyebutkan bahwa proses pelaksanaan sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan PUMKM. Evaluasi Hasil menyebutkan Munculnya Ide-ide baru menandakan hasil program pembinaan sudah dapat dirasakan oleh PUMKM. Kata Kunci : Evaluasi,  Pembinaan, Usaha Mikro  Kecil  Menengah, Evaluasi Process dan Evaluasi Product (CIPP

STRATEGI OPTIMALISASI PENGELOLAAN IZIN MINIMARKET

Pelaksanaan pengelolaan izin minimarket di Kabupaten Garut memiliki banyak permasalahan antara lain dalam pelaksanaan pemberian izin jarak minimarket yang terlalu dekat, pelaksanaan pemberian izin jam operasional melebihi waktu yang ditetapkan dan kurangnya pengawasan dalam operasional pengelolaan izin minimarket. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan izin minimarket, perlu strategi yang tepat agar tercipta bahan pertimbangan bagi kantor DPMPT dalam pengelolaan izin minimarket yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sumber data yang diperoleh berasal dari data primer dan sekunder dengan Time Series Analysis. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Instrumen yang digunakan adalah pedoman pengamatan dan kamera. Selanjutnya, metode AHP sebagai teknik analisis dalam menyelesaikan permasalahan dengan alat analisis Expert Choice 2011 untuk membantu pemilihan alternatif. Penelitian ini menghasilkan beberapa alternatif yakni sosialisasi, kebijakan, dan kerja sama. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software expertchoice, diketahui bahwa alternatif yang terpilih sebagai strategi optimalisasi pengelolaan izin minimarket adalah alternatif kebijakan dengan jumlah nilai 0,356 dan nilai konsistensi 0,00 sehingga dapat dikatakan konsisten, karena kurang dari 0,1. Kemudian, temuan berdasarkan analisis hierarki proses dalam penelitian ini yakni: kriteria pengelolaan izin minimarket menjadi kriteria yang paling penting, alternatif yang menjadi peringkat pertama yaitu kebijakan dengan nilai paling tertinggi, alternatif kerja sama menjadi peringkat kedua, dan alternatif dengan peringkat ketiga yaitu sosialisasi.Kata kunci : Strategi Optimalisasi, Pengelolaan,  Izin Mini Market, Analisis Hirarki Prose

PENGUATAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DAN JARINGAN SOSIAL UMKM BUMDES BINA LAKSANA SAMARANG KABUPATEN GARUT

Pada tahun 2020 di Kabupaten Garut terdapat 150.176 UMKM peringkat kedua setelah Kota Bandung 150.557 UMKM dari seluruh perkotaan di Jawa Barat dengan jumlah 1.729.966 UMKM serta mampu menyerap 374.017 orang tenaga kerja yang menjadi daya serap peluang kerja. Namun demikian, di pelosok daerah belum tersentuh oleh pengetahuan pendamping seperti inovasi,  kolaborasi dan keteraturan pengelolaan keuangan. Kewirausahaan sangat penting mengingat Indonesia saat ini memiliki bonus demografi berupa angkatan kerja produktif yang tinggi dan masih rendahnya jumlah wirausahawan. Sejalan dengan dinamika entrepreneurship saat ini perlu adanya network (jaringan antaranggota) untuk memperluas pasar yang merupakan model hubungan di antara lingkungan masyarakat atau organisasi sosial. Penguatan UMKM tentu harus pula disertai dengan laporan keuangan yang merupakan aspek penting bagi kemajuan perusahaan melalui akuntansi untuk pengambilan keputusan bagi penggunanya. Tim PKM melaksanakan pengabdian masyarakat pada Bumdes Bina Laksana Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut dengan melihat potensi yang besar dari inovasi produk Teh Kewer yang disajikan pada area saung Wisata Saung Ciburial. Sebuah potensi agroindustri yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kegiatan PKM ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi UMKM

ANALISIS KEBERHASILAN IMPLEMANTASI KEBIJAKAN PRIORITAS DANA DESA

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Menteri Keuangan menyebutkan bahwa penggunaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Desa Teringgal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan dana desa di atur dalam Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 menyebutkan bahwa SDGs (Sustainable Development Goals). Dalam pengelolaan dan penerapan dana desa ditemukan permasalahan dalam penyusunan dan penetapan prioritas dana desa Pemerintah Desa Kadongdong, tidak melibatkan semua unsur masyarakat dan tidak adanya keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat sehingga menimbulkan ketidak pahaman masyarakat dengan bagaimana dan apa saja program prioritas dana desa tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait Analisis Keberhasilan Implementasi Kebijakan Prioritas Dana Desa di Desa Kadongdong Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Edward III yang terdapat empat variabel keberhasilan implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif kulitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan dana desa di Desa Kadongdong dalam pelaksanaannya yang telah peneliti amati di lingkup Desa Kadongdong belum optimal, diihat keberhasilan implementasi kebijakan dari komunikasi bahwa pemerintah desa kadongdong tidak melibatkan seluruh tokoh masyarakat dalam menetapkan prioritas dana desa, faktor kedua sumberdaya bahwa sumber daya staf dan fasilitas yang kurang memadai, selanjutnya faktor disposisi dimana pemerintah desa dalam mengelola dana desa tidak dilakukan dengan transparan anggaran, hal ini akan memberikan indikasi memanipulasi insentif, dan dilihat dari faktor struktur birokrasi pemerintah desa sudah mempunyai SOP sebagai acuan kerja mereka seperti RKPDesa dan Permendes PDTT. Maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dana desa di Desa Kadongdong belum berjalan dengan maksimal. Pengelolaan dana desa tidak dikelola sesuai dengan mekanisme PermendesPDTT dan program dari prioritas dana desa tidak terealisasi dengan optimal

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT

Permasalahan kualitas pelayanan pada  Kantor Kecamatan Tarogong Kaler terdapat dalam nilai kesenjangan (gap) negatif sebesar -0,62 (Firmansyah, 2019)  yang mengindikasikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Tarogong Kaler masih relatif rendah karena dari seluruh unsur yang diukur, hasil penilaian kinerja terhadap setiap unsurnya masih di bawah nilai harapan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan antara harapan masyarakat dengan persepsi masyarakat dengan menggunakan model pengukuran kualitas jasa melalui analisis gap atau kesenjangan yaitu model SERVQUAL (service quality). Analisis Pelayanan Publik di Kecamatan Tarogong Kaler didukung dengan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan pada tahun 2019. Pengumpulan data   dilakukan dengan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi, data selanjutnya diolah menggunakan aplikasi Nvivo dan ditampilkan dalam bentuk word cloud, tree map. Hasil menunjukan bahwa Gap 1 Knowledge Gap, Gap 4 Communication Gap, dan Gap 5 Service Gap tidak terjadi Gap, dan Gap 3 Delivery Gap, terjadi kesenjangan dikarenakan Kecamatan belum mampu melaksanakan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Tarogong Kaler masih perlu adanya perbaikan. Selain itu persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan  Tarogong Kaler Sudah Baik. Kata Kunci : Kualita,  Pelayanan, Kualitas Pelayana