The Potential in Expanding the Authority of Religious Court in Settling the Lowest Level of Domestic Battery Cases between Married Couple

This article discusses about the pontential in expanding the authority of Religious Court in settling the lowest level of domestic battery cases between married couple. This issue is remarkable in a sense that as far as it concerned, the settlement of domestic battery cases in Indonesia is the authority of District Court. According to the regulation in Article 49, Constitution Number 3 year 2006 about the ammendement of Constitution Number 7 year 1989 about Religious Court, stating that the authority is merely limited to marriage affairs (including about divorce), inheritance, will, hibah, wakaf, zakah,infaq, shadaqah, and Sharia economy. Meanwhile, domestic abuse cases are known to be the prominent factor of divorce in Indonesia. Therefore, it is such an unfortunate when Religious Courts are responsible for to judge the final result but not with the process (background of the problem). This study is being discussed based on several theories, those are the theory of National Law of Pancasila, theory of authority, objective theory of law and theory of Maslahah Mursalah (Hifzun Nasl). Finally, it can be concluded that, ideally, Religious Court shall possess the authority to conduct a court on domestic battery case since it is the reason why divorce usually happen. It is basically peculiar when religious court only able to decide the divorce statement of a marriage couple without considering the background of the divorce (domestic battery). Keywords: Low level of domestic batter

Pendidikan Islam Multikultur: Relevansi, Tantangan, dan Peluang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi, tantangan dan peluang pendidikan Islam Multikultural di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan agama dan sosiologi. Data penelitian yang diperoleh dari wawancara mendalam, konten dokumen  dan dokumentasi akan diolah melalui analisis data model interaktif dari Mile & Hubberman yang terdiri dari langkah reduksi, tampilan, dan verifikasi/ kesimpulan. Adapun hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat kesesuaian antara nilai multikultural dengan nilai pendidikan dalam perspektif Islam seperti demokrasi, toleransi, keadilan, kesetaraan, menghargai perbedaan dan menjungjung hak asasi manusia. Adapun tantangan dan hambatan dalam merumuskan dan mengadopsi nilai multikultural dalam pendidikan Islam adalah perbedaan persepsi batasan multikultural sebagai sebuah Ideologi, ambigunya batasan toleransi yang berpotensi pada ego-sentrisisme, pemilihan model dan jenis multikultur yang cocok untuk bangsa Indonesia, kecenderungan ekslusifitas pada kelompok homogen, kelayakan dan kesiapan setiap komponen-komponen dari sistem pendidikan Islam. Pengembangan pendidikan Islam multikultur memiliki peluang yang besar dan masih sangat terbuka berdasarkan adanya relevansi dan inherensi konsep multikultural dalam pendidikan Islam. Pengembangan pendidikan Islam berbasis multikultur merupakan respon dan jawaban akan tantangan keragaman, modernisasi, globalisasi, solusi dari banyaknya konflik dan ketegangan- ketegangan bermotif SARA di Indonesia dan sekaligus sebagai wadah pengalihan budaya antar generasi