EKSISTENSI JAMINAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM SISTEM DEMOKRASI DI ERA REFORMASI INDONESIA

Dalam penelitian ini yang melatarbelakangi penulis tertarik membuat skripsi ini adalah adanya penurunan persentasi indeks demokrasi yang berdasarkan data dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam indikator kebebasan berpendapat, bahwa pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009 sampai 2014 mencapi indeks persentasi sebesar 70%. Sedangkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2015 sampai 2020 persentasi indeks demokrasi dari indikator kebebasan berpendapat mengalami penurunan menjadi 64%. Adapun penelitian ini berfokus terhadap dua rumusan masalah yaitu bagaimana kebijakan peraturan perundang-undangan terkait dengan kebebasan berpendapat dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penurunan indeks demokrasi bidang kebebasan berpendapat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan peraturan perundang-undangan terkait kebebasan berpendapat dan faktor-faktor yang menyebabkan penurunan indeks demokrasi bidang kebebasan berpendapat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (library research). Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan perbandingan (Comperative Approach). Sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, Pertama, kebijakan pengaturan perundang-undangan terkait kebebasan berpendapat telah diatur secara sah dalam Pasal 28 E ayat (3), bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat dimuka umum Pasal 1 ayat (1) kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan penurunan indeks demokrasi bidang kebebasan berpendapat yaitu banyaknya mahasiswa dan masyarakat yang ditangkap ataupun dipidana setelah mengkritik Presiden, hal tersebut berkaitan dengan Undang-Undang ITE, sehingga menyampaikan kritik dan pendapat dikatakan telah dibungkam. Tidak hanya itu, banyak terjadi peristiwa demonstrasi yang berakhir dengan tindak kriminalisasi, baik dari pemerintah maupun aparat negara