Monitoring and Evaluation of Development Programs in Five Ministries: a Study on the System and Implementation

The system of planning and budgeting in Indonesia is undergoing a change, from an input-based system to one based on output and outcome. information accountability in monitoring and evaluation is a must to support the implementation of a performance-based system as mandated by law no. 17/2003 on state finance, and government regulation no. 21/2004 on formulating ministerial/institutional work plans and budgets. an evaluation needs to be conducted on government regulation no. 39/2006 on procedure of monitoring and evaluation of development plan implementation to accommodate the output – and outcome –based planning and budgeting system. this study presents snapshots of the monitoring and evaluation system of government programs which have been implemented in five selected ministries. the methods used include conducting in-depth interviews with staff members and collecting secondary ministerial-level data at both the planning bureau (bpkln) and directorate general/program executing directorate; distributing questionnaires on budget absorption and achievement of targeted output/outcome indicators of selected programs; and conducting a field study on monitoring and evaluation systems and processes of data validation at the local level. this study recommends that the monitoring and evaluation process should be placed parallel with the planning, budgeting, and implementation processes of the programs/activities. therefore a regulation regarding monitoring and evaluation management in national and local level government agencies is needed. it should provide clear definitions of monitoring and evaluation and address the need for an independent monitoring and evaluation unit; reward and punishment mechanisms; a feedback mechanism; and simplification of forms, number of reports, and indicators of programs/activities. keywords: monitoring, evaluation, programs, ministr

Verifikasi Lapangan Peta Kemiskinan Indonesia 2010

Laporan studi verifikasi lapangan ini merupakan salah satu bagian dari studi peta kemiskinan dan penghidupan Indonesia. studi ini bertujuan untuk membuat estimasi angka kemiskinan di wilayah kecil, hingga tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, serta menyusun peta kemiskinan dan penghidupan masyarakat. estimasi angka kemiskinan dibuat untuk seluruh Indonesia berdasarkan pendekatan pengeluaran rumah tangga dengan menggunakan data-data dari survey sosial-ekonomi nasional (susenas) 2010, potensi desa (podes) 2011, dan sensus penduduk (sp) 2010. studi verifikasi lapangan peta kemiskinan Indonesia 2010 ini dilakukan untuk mengetahui apakah estimasi kemiskinan yang telah dilakukan sesuai dengan kondisi kemiskinan masyarakat sebenarnya. studi ini dilakukan di tiga provinsi (Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan bangka belitung) dan dilaksanakan pada tiga kabupaten/kota di setiap provinsi sebagai sampel (kota parepare, kabupaten sumbawa barat dan kabupaten bangka barat). pengumpulan data dilakukan melalui focus group discussion (fgd) di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa untuk mengetahui gambaran kondisi kemiskinan di masing-masing wilayah. selain itu, juga dilakukan wawancara dengan aparat pemerintah, tokoh masyarakat dan penduduk desa/kelurahan untuk memperkaya informasi kondisi kemiskinan masyarakat. analisis data dilakukan dengan menggunakan rank correlation dan pairwaise correlation sebagai alat untuk mengetahui kesesuian antara hasil estimasi kemiskinan dengang hasil fgd dan wawancara. secara rata-rata, lebih dari 55% ranking antardaerah berdasarkan estimasi kemiskinan 2010 sesuai dengan hasil fgd untuk kondisi tahun 2010 dan 2013. tingkat kesesuaian ranking 2010 lebih baik dari pada tahun 2013. di kabupaten yang sama, kecamatan yang memiliki nilai relative standard error (rse) yang tinggi memiliki rank correlation dan tingkat kesesuaian (match) yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kecamatan yang memiliki rse rendah. perbandingan antara kondisi kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional (gkn) dengan garis kemiskinan $2 purchasing power parity (ppp) pada 2010 dan 2013 memperlihatkan bahwa persepsi masyarakat terhadap proporsi penduduk miskin berdasarkan standar lokal lebih mendekati angka proporsi penduduk di bawah$2ppp daripada proporsi penduduk di bawah gkn. oleh karena itu, estimasi angka kemiskinan 2010 di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan ini perlu digunakan dengan kehati-hatian, dengan memperhatikan nilai rse, Perubahan kondisi saat ini dibandingkan dengan kondisi 2010 dan karakteristik lokal yang ada. kata kunci: peta kemiskinan, verifikasi, fgd, rank correlation, pairwaise correlatio