Persepsi Masyarakat terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Bone Selatan

This study aims to determine how the public perception of late kabupateb Bone pemekar south. In general, community leaders know the plan establishmen-Tukan Bone District; Community leaders is very great hopes to its efforts to establish the district of Bone South, due to the formation of new districts in the future, will create employment opportunities were great, they also expect the government to get closer to the people, pay more attention to their fate, the service can be enjoyed with easy, free of corruption, equitable growth, the potential of the area can be managed properly and a decent future for their offspring would be wide open; High public approval rate, can not be separated from the ladder-pan / understanding of the benefits of a granting autonomy to the region.Keywords: South Bone Splitting District, Autonomous Rights, Local GovernmentPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemekaran kabupateb Bone selatan. Pada umumnya tokoh masyarakat mengetahui rencana pembentukan Kabupaten Bone; Tokoh masyarakat sangat menaruh harapan besar terhadap upaya pembentukan daerah Kabupaten Bone Selatan, karena dengan terbentuknya kabupaten baru ini kelak, akan menciptakan peluang lapangan pekerjaan yang besar, mereka juga berharap agar pemerintah lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, lebih memperhatikan nasib mereka, pelayanan dapat dinikmati dengan mudah, bebas KKN, pembangunan yang merata, potensi daerah dapat dikelola dengan baik dan masa depan yang layak bagi keturunan mereka akan terbuka lebar; Tingkat persetujuan masyarakat yang tinggi, tidak terlepas dari tanggapan/pemahaman akan manfaat sebuah pemberian hak otonomi kepada sebuah daerah

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kesenian Tradisional di Kota Makassar

: This writing intend to know and describes the policy of local government in case to conserve traditional art on Makassar city and what kind of factors that influence the conserve of traditional arts of Makassar city. The result of the research showing that the local government Makassar city have a policy in case to conserve traditional arts of Makassar city. The local government policy in case to conserve the traditional arts in Makassar city is : (1) Held a group arts development; (2) became a facilitators of facilities and infrastructure to art group at traditional arts event; (3) Became a mediator to all people to develop touring potential for get a fund assistance from the private agencies; (4) cooperate with arts group in Makassar city; (5) Held a daily event, traditional arts show. the supporting factors of executioning the conserve of traditional arts in Makassar city are : (1) government, (2) Society. And the obstacles factors to execute the conserve is : (1) modernization, (2) lack of teenager interest to learn traditional arts; (3) the media raise less information about traditional arts; (4) Sosial change; (5) All traditional artist that lack in creativity and innovation

Implementasi Kebijakan Transparansi Bidang Pendidikan di Kota Makassar

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan transparansi bidang pendidikan di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam penelitian lapangan data diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara dari sejumlah informan yang dipilih secara proporsional sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan transparansi bidang pendidikan di Kota Makassar belum dilaksanakan secara efektif, hal ini dapat dilihat dari: (1) Kurangnya dukungan dari lingkungan implementasi, yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat kurang menunjang dan rendahnya kepatuhan serta daya tanggap dari petugas terhadap fungsi dan wewenangnya sebagai implementor. (2) Dari segi pelaksanaan program belum dilaksanakan sesuai designnya. (3) Dari hasil kebijakan yakni kurangnya keberterimaan kelompok sasaran terhadap pengimplementasian kebijakan ini. Untuk itu hendaknya Dinas Pendidikan mengusulkan kepada Walikota agar segera dibuatkan SK PPID Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Standar Biaya Umum (SBU) mengenai anggaran terkait pelaksanaan PPID, serta Dinas Pendidikan Kota Makassar aktif melakukan sosialisasi terkait kebijakan transparansi ini baik kepada intern organisasinya maupun kepada masyarakat sebagai stake holders bidang pendidikan di Kota Makassar