Memaknai Kebijakan dalam Perspektif Hukum Ekonomi

Menghadapi ancaman krisis keuangan global itulah pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan tiga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Pertama, Perppu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Tujuan Perppu ini adalah membantu bank yang mengalami kesulitan likuiditas dengan mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP). Persyaratan memperoleh FPJP semula sangat ketat sehingga sulit dipenuhi oleh bank pada masa krisis. Namun, menjadi catatan di sini, Undang-undang yang ada dalam mengatur kegiatan ekonomi sebagai dasar bagi pemerintah membuat kebijakan hanya ada apabila pemerintah menghadapi situasi yang normal. Sayangnya Undang-undang tidak memberi jawaban kepada pemerintah kalau terjadi krisis. Oleh karena itu, terjadi kekosongan hukum apabila pemerintah menghadapi krisis. Maka jawabannya pemerintah kembali ke Perppu. Disini Perppu menjadi dasar hukum yang lebih tinggi membolehkan pemerintah membuat kebijakan-kebijakan ekonomi menghadapi krisis

Eksistensi Lembaga Peradilan dalam Negara Hukum sebagai Bentuk Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

Lembaga peradilan yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum untuk menegakkan hak asasi manusia dituntut untuk mampu melahirkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan sosial dan pemberdayaan sosial melalui putusan-putusannya. Kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum telah mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Munculnya kritik-kritik terhadap keberadaan lembaga peradilan tidak lain karena peradilan tidak dapat secara maksimal memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Putusan pengadilan yang diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu tidak dapat terpenuhi.Adanya isu mafia peradilan, keadilan dapat dibeli, ungkap-ungkapan ini merupakan reaksi dari rasa keadilan masyarakat yang terkoyak karena bekerjanya lembaga peradilan yang tidak profesional.Untuk menuju pada cita-cita pengadilan sebagai penegak hak asasi manusia, maka pengadilan harus senantiasa mengedepankan dimensi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap putusan yang dibuatnya. Adanya dimensi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia yang merupakan manifestasi bekerjanya lembaga peradilan, akan semakin mendekatkan lembaga peradilan sebagai pengayom masyaraka

Tinjauan Tentang Ruang Lingkup dan Alat Ukur Tindak Pemerintahan yang Baik

As executive institution a government is restricted by both written and unwritten regulations as bases in all actions. These regulations were used as standards to evaluate all government policies which are stipulated by the government. On the other sides, the government policies are also restricted by the authority derived from delegations, attributions, and mandates

Faktor Penentu Sikap Konsumen untuk Berbelanja Daring melalui Marketplace

The purpose of this study is to examine the effect of perceived benefit, perceived website quality and online trust to attitude toward online shopping. This study used a purposive sampling technique that was only consumers who have made purchases online through a marketplace that can be a respondent. The number of respondents who filled out the research questionnaire and which can be processed were 130 respondents. From testing multiple linear regression shows that perceived benefit, perceived website quality and online trust have a significant positive effect on attitude toward online shopping, where attitude is one determinant of  person\u27s behavior

Relasi Kekuasaan Legislatif dan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945: Sistem Semi Presidensial dalam Proyeksi

Basedon the changes to the 1945constitution, iegisiative poweris in hands of the Houseof Representatives notin the handsof Legislative Assembiy or District Representatives. In practice, almost ailpresidential powers canbesubject tointerference from theHouse of Representatives themostdangerous power possessedbytheHouse ofRepresentativesis that in making legislation the president does not possess the right of veto. Such construction can create an imbalance of powerbetween the legislative and the executive. Therefore, a semipresidential model applied bythe French can be used as an alternative modelfor the Indonesian goverment

Memahami Hukum Islam Dalam Penafsiran Alquran Melalui Qaidah Bahasa Arab

The Qur'an as a guidance for all mankind must be upheld and carried out. The content of the Qur'an has several teachings of life so that a servant will find the happiness in the world and especially in the hereafter. The Qur'an is like an amazing ocean and its uniqueness has never been swallowed up by the times, so the various interpretations emerged with various methods as well. The tafsir books that fulfill the library is a proof of how excited and attentive the scholars in understanding the meanings as well as the messages contained in the Qur'an

Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Judicial Power in Indonesia from the beginning until now still exist even though experiencing ups and downs, historical development of these institutions have already started long before the independence, even before the Dutch East Indies entrenched in this Bumi Nusantara, judicial power has existed in the form of traditional justice institutions. As an institution that gives protection to the public, judicial power over time, has demonstrated its functions as the last bastion of law to seek justice for the people