IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM REDISTRIBUSI TANAH EKS HAK ERPACHT (Suatu studi di Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan)

ABSTRAKKonflik Agraria adalah salah satu konflik yang sering terjadi di Indonesia, Provinsi Sulawesi utara merupakan salah satu wilayah yang rentan terjadi konflik agraria. Seperti yang terjadi didesa Lopana Satu, kecamatan Amurang Timur, kabupaten Minahasa Selatan, dimana terjado konflik agrarian akibat adanya ketimpangan terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah diatas redistribusi    tanah eks hak erpacht perkebunan kelapa “malebu”. Dalam sejarahnya setelah redistribusi    tanah eks hak erpacht dijadikan sebagai pemukiman pada tahun 1964, pertama kali ditempati oleh 18 kepala keluarga. Luas tanah tersebut adalah 55 Ha. Dan pada tahun 2003 di keluarkanlah legalitas hukum atas kepemilkan tanah melalui “PRONA” dengan luas wilayah sekitar 6 Ha. Permasalahan timbul ketika ada beberapa orang datang dengan membawah bukti legalitas atas kepemilikan tanah tersebut, dan mengklaim bahwa ada tanah yang dimiliki oleh pemegang sertifikat itu, dan sudah ditempati masyarakat desa  Lopana Satu. Hal itu tentunya berpotensi menyebabkan terjadi konflik antara masyarakat dan warga pemilik sertifikat-sertifikat tersebut. Hasil penelitian menunjukan permaslahan implementasi kebijakan redistribusi    tanah eks hak erpacht, di desa Lopana Satu, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, belum berjalan baik, disebabkan karena berbagai dimensi implementasi seperti yang dikemukakan Edwards III, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Disposisi, termasuk Struktur Birokrasi yang ada, belum maksimal. Kata Kunci : Redistribusi    Tanah, Implementasi Kebijakan.  ABSTRACTAgrarian conflict is one of the conflicts that often occurs in Indonesia, North Sulawesi Province is one of the areas that is prone to agrarian conflicts. As happened in Lopana Satu village, Amurang Timur sub-district, South Minahasa district, where there was agrarian conflict due to imbalances in land control and ownership over land redistribution of the former erpacht rights of “malebu” coconut plantations. In its history, after the redistribution of the land, the former erpacht rights were made into settlements in 1964, it was first occupied by 18 heads of families. The land area is 55 Ha. And in 2003 the legal legality of land ownership was issued through "PRONA" with an area of about 6 hectares. The problem arose when some people came with proof of legality of ownership of the land, and claimed that there was land that was owned by the certificate holder, and was already occupied by the people of Lopana Satu village. This of course has the potential to cause conflict between the community and the residents who hold these certificates. The results showed that the problem of implementing the land redistribution policy of ex-erpacht rights, in Lopana Satu Village, Amurang Timur District, South Minahasa Regency, has not been going well, due to various dimensions of implementation as stated by Edwards III, namely: Communication, Human Resources, Disposition, including the existing bureaucratic structure, it is not optimal. Keywords: Land Redistribution, Policy Implementation

KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Pelayanan publik oleh aparatur Pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur Pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Kepulaun Sangihe dalam menjalankan pelayanan publik, dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif, dimana penelitian kualitatif dapat di artikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjaring data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam dalam kondisi aspek, atau bidang pada objeknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja dinas kependudukan dan catatan sipil dari produktivitas, pelayanan publik dikatakan belum baik dan maksimal hal ini terbukti dari yang pertama adalah bagaimana lembaga ini menyusun program dan memberikan pelayanan yang baik dan maksimal prosesnya yang masih berbelit-belit dan panjangan. Belum lagi yang menjadi keluhan dari masyarakat tidak profesionalnya pegawai dalam memberikan pelayanan, dalam hal ini pegawai masih kurang disiplin dan pilih kasih dalam memberikan pelayanan. Banyak juga masyarakat yang menilai bahwa pelayanan yang diberikan oleh dinas ini belum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Selain itu yang menjadi masalah konkrit yang mempengaruhi produktivitas adalah masalah sarana dan prasarana penunjang pemberian pelayanan yang masih sangat kurang contohnya komputer, jaringan internet, mein fotokopy dan lain sebagainya. Belum lagi skill dan kemampuan dari para pegawai untuk mengolah data dan lain sebagaianya yang dinilai lambat. Kata Kunci : Kinerja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pelayanan Publik

KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI PASCA BENCANA DI RELOKASI PANDU KECAMATAN MAPANGET KOTA MANADO

The impact of the flash floods that occurred in early 2014 in manado caused tens of thousands of people to become victims and evacuated, and resulted in dozens of houses being damaged. Reconstruction and rehabilitatiton through the construction of relocation housing in Manado is also a reference as is the vision of the Manado City government, namely sustainable regional development through the Regional Disaster Manajement Agency. IN its implemention, it has many effects, including avoiding people from disaster- prone aeras as well as creating newregion and social life. This study aims to determine the performance of the Manado City Regional Disaster Management Agency (BPBD) in Post- Disaster Reconstruction at Pandu Relocation, Mapanget District, Manado City. The data analysis technique used is a qualitative descriptive technique in accordance with the data and facts in the field, intended to thoroughly examine the research problem. The results of this study indicate that the BPBD in the construction of relocation housing has not been expected. In this case, it is caused by problems that arise, among others, related to inadequate tools/facilities. From the results of measuring the performance level of activity cycle indicators, it was found that olny 650 household heads lived out of the 2054 units built. Coupled with the limited human resources responsible for manado relocation housing. AbstraksiDampak banjir bandang yang terjadi pada awal tahun 2014 di manado menyebabkan puluhan ribu orang menjadi korban dan mengungsi, serta mengakibatkan puluhan rumah rusak. Rekonstruksi dan rehabilitasi melalui pembangunan rumah relokasi di Manado juga menjadi acuan sebagaimana visi pemerintah Kota Manado yaitu pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam pelaksanaannya banyak dampaknya, antara lain menghindarkan masyarakat dari wilayah rawan bencana serta menciptakan kawasan dan kehidupan sosial baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado dalam Rekonstruksi Pascabencana di Relokasi Pandu Kecamatan Mapanget Kota Manado. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta di lapangan, dimaksudkan untuk menelaah masalah penelitian secara menyeluruh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPBD dalam pembangunan rumah relokasi belum sesuai harapan. Dalam hal ini disebabkan oleh permasalahan yang muncul antara lain terkait dengan alat/fasilitas yang kurang memadai. Dari hasil pengukuran tingkat kinerja indikator siklus kegiatan diketahui bahwa dari 2.054 unit yang dibangun hanya ada 650 kepala keluarga yang tinggal. Ditambah lagi dengan keterbatasan sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas relokasi perumahan manado