STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DI PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Pemerintah Kota Semarang yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Promotor Prof. Dr. Dra. Sri. Suwitri, MSi; Co Promotor I Prof Drs. Y. Warella, MPA., PhD; Co Promotor II Dr Kismartini, MSi. Pengelolaan keuangan adalah bagian penting dari administrasi publik. Kebijakan keuangan negara untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan antara lain dijembatani dengan laporan keuangan. Paket undang-undang tentang keuangan negara telah memerintahkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat agar mengimplementasikan akuntansi basis akrual pada 2008. Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual baru diterbitkan pada 2010 yaitu PP Nomor 71 Tahun 2010. Pemerintah Kota Semarang adalah satu-satunya Pemerintah Daerah yang sudah mengimplementasikan akuntansi basis akrual bahkan sebelum SAP berbasis akrual diterbitkan. Sementara itu, perkembangan teori implementasi kebijakan menghadapi isu-isu terkait kualitas yang masih dipertanyakan (Paudel, 2009). Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah seperti tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasi implementasi kebijakan SAP berbasis akrual di Pemerintah Kota Semarang; 2) mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasi aspek pendukung dan aspek penghambat yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam mengimplementasikan kebijakan SAP berbasis akrual; 3) mendeskripsikan model implementasi kebijakan SAP berbasis akrual yang diterapkan di Pemerintah Kota Semarang; dan 4) menyusun model implementasi kebijakan SAP berbasis akrual yang direkomendasikan bagi Pemerintah Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus dimana Peneliti sendiri adalah sebagai instrumen dari penelitian. Strategi analisis data mengadopsi pemikiran Robert K Yin (1984) yaitu dengan logika penjodohan pola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah mengimplementasikan kebijakan SAP berbasis akrual dan implementasinya cenderung semakin baik meskipun menghadapi hambatan. Implementasi pada Pemerintah Kota Semarang didukung oleh beberapa aspek berikut: 1) dukungan dari pihak internal serta pihak eksternal namun Pemerintah Pusat justru kurang mendukung; dan 2) efektivitas fungsi moitoring dan evaluasi selama proses implementasi untuk memperbaiki implementasi. Pemerintah Kota Semarang juga menghadapi hambatan yaitu: 1) komunikasi kebijakan yang tidak jelas, tidak lengkap dan tidak konsisten; 2) sumber daya yang kurang memadai baik SDM, sistem informasi keuangan maupun wewenang dan 3) fragmentasi yang tidak didukung fungsi koordinasi yang efektif serta SOP yang tidak sesuai dengan SAP akrual. Model implementasi kebijakan yang direkomendasikan adalah: 1) memperbaiki alat transmisi dan kebijakan agar dikomunikasikan dengan jelas, lengkap dan konsisten; 2) memperbaiki kompetensi SDM dan sistem informasi keuangan serta kecukupan wewenang; 3) fragmentasi agar didukung koordinasi yang efektif dan SOP agar sesuai SAP akrual; serta 4) meningkatkan dukungan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Kata kunci: akrual, implementasi kebijakan, laporan keuanga

Bureaucratic Structure Aspect in Implementation of Indonesian Finance Policy About Accrual Based Accounting in Local Government

Financial managementisan importantpartof thepublic administration. Implementation of Finance Policy of Indonesian Government about transparencyandaccountabilityin thefinancial managementsystemis connectedbythe financial report. Accrual-based financialreport has become ahallmarkof modernmanagement but its implementation is not easy. Transition from current accounting based to accrual based needs big changes and long terms project .The problems of accrual based implementation are more difficult in local governmen

ROLE OF REGIONAL HEAD OF STATE’S ATTITUDES IN IMPLEMENTATION OF FINANCE POLICY ABOUT THE GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS IN INDONESIA

ndonesian state financial policies have undergone major changes since the release the Law on State Finance package in 2003 and 2004 as well as the Law on Local Government Package of 2004. The legislation has been set up clearly financial management with a transparent and accountable as well as the financial management in the region from President to the Regional Head. This implies a stronger role of the Regional Head in implementing the financial policy in the local government. The financial policy communication to local governments are often disruption whereby the policy is not communicated clearly and consistently. This study is a single case study for examining the phenomenon in which the object of research is the Semarang City Government as the only one that has been implemented government accounting standards accrual-based policy. In adequately of the financial policy’s communication about implementation of government accounting standards accrual-based policy from the central government to the local government can be overcome by the attitude of the Regional Head avoiding uncertainty (uncertainty avoidance) and has a vision for the future (confucian dynamism) so to encourage the attitude of the staff at the local government and also encourage the emergence of support from external parties to support the implementation of the financial policy of the country