Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Produk Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Muamalat

Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki pengaruh besar dalam roda perekonomian masyarakat. Dimana bank telah menjadi sebuah kebutuhan hidup manusia. Saat ini terdapat banyak produk yang telah dihadirkan oleh bank-bank syariah dalam membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Murabahah adalah jual beli, dimana bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Pembiayaan murabahah dijalankan ketika nasabah ingin membeli sesuatu melalui bank. Setelah itu bank menjualnya sesuai harga barang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh dua belah pihak. Tujuan penelitian untuk menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk pembiayaan murabahah. Penelitian dilakukan di Kantor PT. Bank Muamalat dan hanya membahas tentang pengenaan PPN atas produk pembiayaan murabahah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam produk pembiayaan murabahah sudah tidak dikenakan lagi PPN sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 ini berlaku efektif pada 1 April 2010. Kata kunci: pajak pertambahan nilai, pembiayaan murabaha

Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 - 2015

This study aims to assess the financial performance of Manado City Government using Financial Ratio Analysis of Regional Budget for Fiscal Year 2011-2015. Type of research is the descriptif qualitative with case study approach. The processed data is the Budget Realization Report of Manado City Government for Fiscal Year 2011-2015 were obtained from the internet publication on the official website of Financial Management Board and Regional Property of Manado City. The analysis used to analyze the Regional Financial Performance is Financial Ratio Analysis by calculate the Ratio of Independence, Degree of Fiscal Decentralization, Ratio of Effectiveness, Ratio of Efficiency and Ratio of Expenditure Congruence. While the analysis used to analyze the Ability of Regional Finance is to calculate the Share and Growth, Map of Regional Finance Capability and Financial Capability Index. Based on the calculation and analysis of the Regional Financial Performance can be concluded that the pattern of the region's autonomy level relationships in Manado City is instructive criteria. Degree of Fiscal Decentralization is still lacking, but the Ratio of Effectiveness is very effective and the Ratio of Efficiency is also very efficient. Ratio of Expenditure Congruence shows the balance between expenditures are not balanced. Based on the calculation and analysis of the Regional Financial Capability can be concluded, that the condition of financial ability of Manado City is still not ideal. Share and Growth calculation results, the position of Manado City is in quadrant II and Financial Capability Index of Manado City is high

Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa

Penerimaan pajak adalah salah satu aspek dalam penyelenggaraan pembangunan negara. Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah PPh. PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan PPh badan pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa sesuai dengan UU. Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan periode akuntansi Per 31 Desember 2011. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh yang dilakukan Perusahaan belum sesuai dengan UU. Perpajakan No. 36 Tahun 2008 hal ini dibuktikan dengan Perusahaan tidak menghitung fasilitas pengurangan tarif sebagaimana diatur pada Pasal 31E. Sebaiknya manajemen Perusahaan menerapkan perhitungan PPh sesuai dengan aturan UU. No. 36 Tahun 2008, agar tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan. Kata kunci: pajak penghasilan bada

Analisis Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 (Studi Kasus pada Dinas Ppkad Selaku Skpkd)

Local governments are reguired to make accountability reports that use accounting system that is set by the central government in the form of law – laws and regulations that are binding on all Government local government. Therefore, each Regional Financial Management Unit ( SKPKD ) must prepare its financial statements based on the government regulation number 24 of the Minister of home affairs Number 59 year 2007, which is an amandement to Permendagri N0. 13 year 2006 on guidelines financial Management.The research was conducted in Sangihe regency, which in this study, analyzed fixed asset Recording and Reporting on Local Government in this case the Departement of finance and revenue management as a Regional Asset SKPKD for fiscal year 2011.The purpose of this study is to analyzed the suitability of the recording and reporting of fixed assets in Sangihe regency government especially the Departement of revenue in the finance and asset management areas as SKPKD to financial statements in financial report balance Sangihe islanda District government with government regulation No. 24 year 2005 on standards government accounting and No. 13 year 2006 on Regional Financial Management Guidelslines.The study uses a descriptive research design in the form of case studies. Type of data used is quantitative data that figures-figures in the Balance sheet. The author uses the method library research, field surveys, and documentation required for data collection.The results showed that, Sangihe regency government has done the recording and reporting of fixed assets with good, though not fully in accordance with government Regulation No. 24 year 2005 regarding the Regulation of the minister and the government accounting standards of 2007 because the 2011 financial statements opinion gets no opinion ( Disclaimer Opinion) by CPC caused by asset accounting. However, the financial statements have been prepared in time to be used for the users as decision makers and as refence for the preparation of financial statements with fiscal year 2012 and in accordance with government accounting standards

Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kota Manado

Enactment of Law No. 32 of 2004 on regional government and Law No. 33 On financial balance between central and regional governments, bringing fundamental changes in the relationship Governance Government Relations and Finance, as well as bringing significant changes in the management of the Regional Budget. Budget and Expenditure ( Budget ) approach is based on performance. Clarity describes the breadth budget budget stated clearly and in detail, and understood by the parties responsible for its achievement.The purpose of this study was to determine the effect of budgetary goal characteristics include budgetary participation ( X1) and clarity of purpose budget ( X2) , the performance of government officials ( Y ) . While the object is examined in this study was 25 Unit ( SKPD ) in Manado City Government Environment.The study population was a Regional Working Units government Manado samples in this study were taken by using purposive sampling method obtained a sample of 60 respondents in the study by using multiple regression analysis and tested first by using the classical assumption and test the validity and reliability of data tool SPSS version 14.0.Characteristics of the test results budgetary purposes simultaneously have an influence on the performance of Manado city government. It is known to result Fhitung = 80.393 and F table = 2.37 and sig. 0,000 count 2.000 with significant ttable 0.009 2.000 with significant ttable 0.014 <α: 5% ( 0.05) then H0 is rejected means that Ha is accepted. Based on the survey results revealed that the factors characteristic of the budget goal Budget Participation and Budget Clarity of purpose affect the performance of Manado City Government Officials. And suggestions for government officials in this study should be further studied using objective characteristics of the budget in order to guide, reference or benchmark for every budget

Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen pada Hotel Gran Puri Manado

Hotel merupakan suatu jenis usaha yang menyediakan sesuatu dalam bentuk barang dan jasa serta salah satu unsur pariwisata yang berperan penting dalam memberikan pelayanan penginapan, makan dan minum, serta hiburan dan menyediakan fasilitas-fasilitas lainnya bagi para wisatawan. Industri perhotelan seiring dengan perkembangan pariwisata juga semakin berkembang dengan baik sehingga menimbulkan persaingan yang sangat ketat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian manajemen pada Hotel Gran Puri. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen seperti budaya, gaya manajemen, organisasi informasi, persepsi dan komunikasi sudah diterapkan dengan baik. Sebaiknya manajemen hotel Gran Puri Manado, tetap memperhatikan faktor-faktor internal yang sangat mempengaruhi sistem pengendalian manajemen, bahkan sangat diharapkan agar lebih meningkatkan sistem pengendalian sehingga tujuan Perusahaan dapat tercapai. Kata kunci: evaluasi, penerapan, sistem pengendalian manajeme

Analisis Penerapan PSAK 48 (2015) Penurunan Nilai Aset Tetap Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

Setiap Perusahaan memiliki aset-aset yang terkadang dapat turun nilainya karena nilai yang terpulihkan yang diharapkan lebih kecil dari nilai tercatat aset. Penurunan nilai aset terjadi jika nilai tercatat aset melebihi nilai terpulihkan maka entitas harus mengakui rugi penurunan nilai. Jika pada pengujian tidak terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai maka entitas tidak perlu mengestimasi jumlah terpulihkan. Penelitian ini mengambil objek pada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan akuntansi terhadap penurunan nilai pada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk apakah telah sesuai dengan PSAK 48 (2015) dan untuk mengetahui penyajian dan pengungkapan penurunan nilai aset tetap dalam laporan keuangan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana penelitian ini menguraikan rumusan masalah yang hendak dibahas berdasarkan pada kondisi ilmiah objek penelitian. Hasil menunjukkan data yang diperoleh penelitian tahun 2014 dan 2015 aset tetap yang mengalami penurunan nilai adalah kendaraan bermotor. Kesimpulan yang diperoleh dari PT. Bank Mandiri adalah bank ini telah menerapkan PSAK 48 (2015) Penurunan Nilai Aset. Sebaiknya manajemen Bank Mandiri kantor pusat Jakarta mencantumkan secara rinci jumlah aset tetap yang diestimasi, untuk menghasilkan jumlah terpulihkan agar para pembaca laporan keuangan dapat mengetahuinya. Kata kunci: aset tetap, penurunan nilai ase

Analisis Penerapan PSAK No.36 Tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa Pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Manado

Asuransi merupakan lembaga yang berperan penting dalam perekonomian. Asuransi jiwa khususnya memiliki fungsi akumulasi dimana sebagian premi yang telah dibayarkan tertanggung merupakan suatu akumulasi pembayaran yang pada akhirnya akan merupakan dana investasi yang akan diserahkan oleh pihak penanggung kepada pihak tertanggung, sehingga peranan ganda asuransi jiwa adalah perlindungan dan investasi atau tabungan. Penyajian laporan keuangan yang baik akan meningkatkan kualitas Perusahaan. Di Indonesia, asuransi jiwa diatur dalam PSAK No.36. Objek penelitian adalah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) cabang Manado. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan PSAK No.36 pada Asuransi Jiwasraya Manado, sehingga penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlakudi Indonesia. Metode analisis yang digunakan deskriptif, untuk menganalisis penerapan PSAK No.36 atas akuntansi kontrak asuransi jiwa. Hasil penelitian disimpulkan bahwa PT. Asuransi Jiwasraya Manado belum menerapkan secara penuh PSAK No.36, karena untuk pendapatan lain yang berasal dari komisi reasuransi dan komisi keuntungan serta estimasi liabilitas manfaat polis masa depan tidak dilakukan oleh kantor cabang. Sebaiknya manajemen mengikuti perkembangan standar akuntansi keuangan dengan menerapkan PSAK No.36 revisi 2015. Kata kunci: asuransi jiwa, pendapatan, beban, liabilita

Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Pemerintah Kota Kotamobagu

. The management of the asset of a local government should be implemented properly so that it can give a description of the prosperity of the local government. The objective of this study is to analyse the management of the asset of the local government of Kotamobagu. The research method used for this study is a qualitative case study which focuses on the government of Kotamobagu city as its object of research. The data were collected in three ways, namely in-depth interviews, observation and study documentation. The key Informants for this study were determined by using purposive sampling to get the accurate and relevant information. The criteria for informant selection are that the informants should be the head and the asset manager of the regional work units (SKPD). The in-depth interviews used semi-structured questions and took about 45 to 60 minutes. The triangulation method was used in testing the validity or the credibility of the data and the sources. The data transcript of the interviews was analyzed by giving a theme/coding to the transcript and by making conceptualized and scientific statements. The results are summarized in narrative text interpretation. The results shows that some obstacles in the management of the asset of the regions in the Government of the Kotamobagu City. There are 4 inhibiting factors, namely: (1) securing and maintenance asset, (2) valuation asset, (3) elimination asset, (4) compliance