PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PERTANAHAN DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG

ABSTRACTThe increase in corruption crimes in the land sector has had a very bad impact because it is very detrimental to the state. Corruption can no longer be classified as an extraordinary crime. In addition to causing losses to the state, it also affects the life of the nation and state. Government policies in dealing with eradicating corruption include the Decree of the People's Correctional Assembly of the Republic of Indonesia Number XI/MPR/1998 concerning the Implementation of a State that is Clean and Free of Corruption, Collusion and Nepotism. However, in 1999 the government issued Law Number 28 of 1999 concerning State Administration Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism and Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. Various ways by individuals and officials to commit acts of corruption include those carried out including in the Government Land section, namely the Honorarium budget fund for structuring and inventorying land assets and resolving land conflicts and monitoring government land issues. That is why the author here is interested in studying and conducting research with the title "Investigation of Corruption Crimes in the Land Sector at the Deli Serdang District Attorney's Office".Keywords: Investigations, Corruption Crimes, In the Land Sector

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perkosaan Ditinjau Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Banda Aceh)

Abstrak Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya. Adapun rumusan permasalahan pada Tesis ini adalah, pertama bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan menurut, kedua bagaimana penerapan Kepolisian Polresta Banda Aceh dalam perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dan ketiga adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan. Metode Penelitian dalam penelitian tesis ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan- kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.Secara praktis, hasil penelitian yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para legislator dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban Kejahatan, Pemerkosaan Abstract Policies or efforts to overcome crime are essentially an integral part of efforts to protect the community (social defense). Therefore, it can be said that the main purpose of criminal politics is the protection of society to achieve public welfare. The victim factor plays an important role in being able to overcome or resolve this rape case, this requires courage from the victim to report the incident that happened to him to the police, because in general the victim experiences threats of being raped again from the perpetrator and this makes the victim afraid and traumatized. It is hoped that from this complaint, the case can be opened and an examination process can be carried out so that the victim will get justice for what happened to him. The formulation of the problem in this thesis is, firstly how is the regulation of legal protection for rape victims according to, secondly how is the implementation of the Banda Aceh Police in legal protection of rape victims and thirdly what are the factors that become obstacles in providing legal protection to victims of criminal acts. rape. The research method in this thesis research is analytical descriptive, namely research that describes in detail the social phenomena that are the subject of the problem. Attention and protection of the interests of victims of rape, either through the criminal justice process or through certain social care facilities is an absolute part that needs to be considered in criminal law policies and social policies, both by the executive, legislative and judicial institutions as well as by existing social institutions. Practically, the results of this research that focuses on legal protection for victims of the crime of rape are expected to be a material for consideration and contribution of thoughts and can provide concrete contributions and solutions for legislators in efforts to protect the law against victims of the crime of rape.  Keywords: Legal Protection, Crime Victims, Rape