Proses Berarsitektur dalam Telaah Antropologi: Revolusi Gaya Arsitektur dalam Evolusi Kebudayaan

Salah satu wujud kebudayaan adalah benda fisik atau artifak. Karya arsitektur sebagai artefak merupakan wujud akhir yang timbul akibat adanya gagasan dan tindakan dalam suatu kebudayaan. Gambaran hubungan antara kebudayaan dengan arsitektur adalah perkembangan gaya dalam dunia arsitektur itu sendiri. Perbedaan gaya dalam karya arsitektur yang terjadi antar daerah dan waktu disebabkan karena adanya perbedaan rumusan bentuk estetika masing-masing. Perbedaan dalam rumusan bentuk estetika, sekaligus akan menggambarkan kondisi pengalaman yang diterima oleh masyarakat.Perkembangan arsitektur yang ada di dunia saat ini merupakan manifetasi dari evolusi kebudayaan itu sendiri

Pengaruh Penerapan Universal Precaution (Hand Higiene dan APD) dalam Mencegah Insiden Hepatitis C pada Pasien Hemodialisa di RSU PKU Muhammadiyah YOGYAKARTA

Background: Hepatitis C is caused by hepatitis C virus (HCV); a small RNA virus which is wrapped by fat, its diameter is around 30 to 60 nm. An acute HCV infection is generally asymptomatic or minimally symptomatic. There are fi ve basic guidelines according to the KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes) for the prevention, diagnosis, evaluation, and treatment of hepatitis C in chronic kidney disease (Chronic Kidney Disease).Methods: The design of this research was descriptive analytic design with cross sectional approach. The population was 18 haemodyalisis patients with HCV rapid test negative on assessment in March 2012 and the sampling technique was total sampling. This study consisted of 5 independent variable application of universal precautions (hand hygiene, the use of handscoen, the use of masks, the use goggle and the use of dress/apron), and one dependent variable: the incident of hepatitis C. The instruments were: observation sheets (checklist) for universal precautions implementation and the resultsof EIA (=ELISA/ Enzyme Linked Immuno Assay) laboratory tests for hepatitis C incidents. Data analysis was uniariat and multivariate analysis (nominal regression test).Results: hand hygiene signifi cantly aff ected the incidence of hepatitis C with probability value 0.012, as well as the use of handscoen signifi cantly aff ected the incidence of hepatitis C with probability value 0.002, while the use of masks had no signifi cant eff ect on the incidence of hepatitis C due to probability value 1.000, while the statistical value of the use of goggle glasses and dress/apron weren't found because none of the nurses wore goggle glasses and apron when caring hemodyalisis patient for both with isolation (positive hepatitis B) and without isolation (hepatitis C positive/negative). In general, the application of universal precautions had signifi cant eff ect in preventing the incident of hepatitis C with a probability value of 0.000.Conclusion: There was signifi cant eff ect of implementation of universal precautions (hand hygiene and PPE) in preventing the incident of hepatitis, especially for hand hygiene (hand wash) and the use of gloves (handscoen)

Partisipasi Masyarakat sebagai Upaya Pembangunan Demokrasi

Demokrasi Dalam Pembangunan Politik Di Indonesia”. Hal ini dilatar belakangi karena hingga saat ini, demokrasi adalah nilai-nilai politik yang disepakati bisa menjamin tersalurnya pertisipasi politik rakyat. Dalam pandangan banyak orang muncul asumsi bahwa satu-satunya bentuk pembangunan politik yang bermakna adalah pembinaan demokrasi. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi. Semua ini membawa kita pada persoalan pandangan bahwa pembangunan politik itu seharusnya sama dengan diciptanya lembaga-lembaga dan praktek-praktek demokrasi. Partisipasi rakyat dalam politik tentulah sangat dibutuhkan oleh negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokratis. Pendidikan politik rakyat, menurut merupakan unsur yang sangat penting bahkan menjadi titik sentral pembangunan politik. Karena hal itu berguna untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan berpolitik rakyat. Namun demikian, pada dataran praksis, upaya-upaya untuk menciptakan kehidupan politik yang demokratis tidak sedikit mengundang perdebatan, menyangkut strategi pengembangannya. Selain itu, dalam iklim masyarakat yang pluralis seperti masyarakat Indonesia, nilai-nilai demokrasi dapat dianggap sejalan dengan Kenyataan alamiahnya. Mendorong adanya upaya modernisasi ini mestinya diterapkan dalam berbagai kelembagaan politik, pendidikan politik dan pimpinan politik sebagai prasarana dalam pembangunan politik. Karena itu, selagi memberikan alternatif pemecahan terhadap potensi disintegrasi yang selalu terkandung dalam semua masyarakat pluralis, demokrasi perlu di tempatkan pada garda depan wacana pembangunan politik. Demokrasi yang diterapkan berbeda-beda pada negara didunia mempengaruhi keberhasilan yang berbeda pula dalam pembangunan politik di negara tersebut. Bagi bangsa kita sendiri saat ini, masalah pembangunan politik sebenarnya merupakan agenda politik yang terus menjadi perhatian demi terciptanya tatanan kehidupan politis yang lebih demokratis pada masa datan

Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Gubenur di Provinsi Riau

Demokrasi merupakan sarana guna terciptanya partisipasi politik masyarakat secara luas dengan instrumen pokoknya adalah partai politik (parpol). Partisipasi merupakan persoalan relasi kekuasaan atau relasi ekonomi-politik antara negara (state) dan masyarakat (society). Dengan demikian, partisipasi adalah jembatan penghubung antara negara dan masyarakat agar pengelolaan barang-barang publik membuahkan kesejahteraan dan human well being. Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karna kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatankegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum