PERKEMBANGAN DUA LOKASI KAMPUS UNIVERSITAS UDAYANA TERHADAP PERKEMBANGAN FASILITAS WILAYAH SEKITARNYA

Penelitian ini tentang tiga kampus Universitas Udayana yang terletak di dua lokasi wilayah terhadap perkembangan fasilitas wilayah sekitarnya. Dimana dua kampus yang disebut kampus Nias dan kampus Sudirman berlokasi di wilayah yang sama, yaitu desa Dauh Puri Kelod sebagai pusat kota Denpasar. Sedangkan satu lokasi kampus yang disebut dengan kampus Bukit,   terletak di Kelurahan Jimbaran sebagai wilayah pinggiran dan destinasi pariwisata serta lintasan pariwisatadi Kabupaten Badung. Pertanyaan penelitian sebagai berikut.  1) Seperti apa perkembangan dua lokasi   kampus Universitas  Udayana pada periode tahun 2006-2013? 2) Bagaimana pengaruh perkembangan dua lokasi kampus Universitas Udayana terhadap perkembangan fasilitas wilayah sekitarnya pada periode tahun 2006-2013?  Penelitian ini mempergunakan metodologi deduktif kualitatif  dengan pendekatan rasionalistik. Hasil penelitian mendapatkan bahwa, sehubungan dengan adanya kebijakan pengembangan yang sama terhadap seluruh fakultas, menyebabkan Kampus Nias dan Kampus Sudirman mengalami perkembangan fisik dan fasilitas kegiatan perkuliahan yang lebih pesat dibandingkan Kampus Bukit. Adanya kecenderungan prioritas pemakaian dan pengembangan Kampus Nias dan Kampus Sudirman dibanding kampus Bukit. Hasil penelitian tentang pengaruh perkembangan kampus terhadap perkembangan fasilitas wilayah sekitarnya   ditemukan bahwa, terjadi hubungan yang saling mempengaruhi dan saling menguatkan.Wilayah sekitar Kampus Nias dan  Sudirman  lebih dominan  berpengaruh terhadap  kegiatan  internal kampus, dibandingkan dengan pengaruh kegiatan internal kampus, terhadap perkembangan wilayah. Sedangkan hubungan kegiatan internal Kampus Bukit dengan wilayah sekitarnya, saling berpengaruh secara seimbang. Disarankan, bahwa kebijakan Universitas Udayana hendaknya tidak hanya berdasarkan keadilan terhadap seluruh fakultas pada ketiga lokasi kampus, namun juga berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing kampus dan prodi-prodi

PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA TIYINGTALI, KECAMATAN ABANG, KABUPATEN KARANGASEM

Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diatur dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Perumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah proses penyusunan Peraturan Desa di Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dan upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Desa Tiyingtali dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Hasil temuan penelitian bahwa Pemerintah Desa Tiyingtali secara umum dalam rangka penyusunan peraturan desa belum menyusun tindakan sudah menetapkan serangkaian tindakan.  Selanjutnya dalam penentapan aktor bahwa Pemerintah Desa Tiyingtali secara umum sudah menentukan aktor dalam proses penyusunan peraturan desa, akan tetapi aktor yang ditunjuk menolak untuk melaksanakan tugas tersebut. Sedangkan unsur orientasi nilai, Pemerintah Desa Tiyingtali dalam proses penyusunan peraturan desa sudah berorientasi terhadap nilai dari perdes tersebut namun orientasi nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat belum ada. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Desa Tiyingtali dalam proses penyusunan Peraturan Desa adalah Tahap penyusunan, Tahap pembahasan, Tahap penetapan, Tahap pengundangan, Tahap penyebarluasan, Tahap evalausi, dan klarifikas

ANTARA BUDAYA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH: UPAYA PENGHAPUSAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN BANGLI DALAM MENDORONG PENCAPAIAN SDGS DI INDONESIA

Pernikahan anak merupakan permasalahan yang mengkhawatirkan di Indonesia. Artikel ini menganalisis upaya penghapusan perkawinan anak di Kabupaten Bangli yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang mempunyai komitmen penghapusan perkawinan anak, namun juga mempunyai budaya kuat yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak. Pertanyaan mendasar dari artikel ini adalah faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di Bangli dan bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memerangi perkawinan anak. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penulis menemukan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di Bangli , yaitu faktor kehamilan yang tidak diinginkan, hal ini terjadi karena pergaulan bebas, dan pengaruh informasi melalui internet yang tidak terkontrol. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak adalah pertama karena kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan disebabkan oleh rendahnya pendidikan khususnya pendidikan kesehatan reproduksi. Juga karena kemajuan teknologi internet dimana semua generasi muda kini memiliki gadget. Faktor kedua adalah tradisi yang berlaku di desa adat di Kabupaten Bangli . Sesuai tradisi, setiap orang atau anak warga desa yang mengalami kehamilan harus segera dikawinkan agar tidak mencemari spiritual desa. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangli dalam penghapusan perkawinan anak telah mengeluarkan beberapa kebijakan yaitu berupa Anggaran Rumah Tangga Perlindungan Anak, Peraturan Bupati dan pencanangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Kabupaten Bangli dapat dikatakan telah berkomitmen melaksanakan tujuan kelima program SDGs pada tahun 2015 hingga 2022, namun belum berhasil dalam mencegah dan menghapuskan perkawinan anak

ANALISA KEGIATAN PELAYANAN DI RUANG HEMODIALISIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI GIANYAR KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI

Pelayanan merupakan suatu kegiatan atau interaksi secara langsung untuk membantu, menyiapkan serta mengurus apa yang diperlukan orang lain yang dapat ditunjukan oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki, yang dalam penelitian ini adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang melakukan cuci darah di ruangan hemodialisis RSUD Sanjiwani, Gianyar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses kegiatan penanganan pasien yang datang ke Ruangan Hemodialisis Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar, untuk mengetahui kendala pelayanan di Ruang Hemodialisis Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran data online. Hasil penelitian adalah dalam memberikan pelayanan di Ruang Hemodialisa RSUD Sanjiwani Gianyar dibedakan berdasarkan jenis pasien, jenis jaminan yang digunakan dan dalam memberikan pelayanan yang baik Ruang Hemodialisa RSUD Sanjiwani Gianyar sudah menyediakan sarana dan prasarana yang baik, bertanggung jawab kepada pasien sejak awal hingga selesai, memberikan pelayanan secara cepat dan tepat, mampu berkomunikasi dengan baik, memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi, memiliki pegawai yang berpengetahuan serta kemampuan yang baik, dapat memahami kebutuhan pelanggan, memberikan kepercayaan pelanggan, dan memiliki karyawan yang baik dari segi sikap, namun dari jumlah pegawai belum dapat dikatakan baik karena masih menjadi kendala dalam memberikan pelayanan. Kendala dalam memberikan pelayanan di Ruang Hemodialisa RSUD Sanjiwani Gianyar yaitu Pengambilan cuti panjang oleh salah satu petugas dan pasien tidak melengkapi berkas administrasi

Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gianyar

One of the stages of the 2019 election is the implementation of the election campaign in which the General Election Commission has issued PKPU Number 23 concerning the 2019 General Election Campaign as a legal basis for the implementation of the election campaign in Indonesia. The objectives and benefits of the research refer to the formulation of the problem. The research method that the writer uses is descriptive qualitative. Research shows that the implementation of the General Election Commission’s regulations regarding the 2019 General Election Campaign in Gianyar Regency is generally going well, this is evidenced by the implementation of the 2019 election campaign stages have followed provisions and regulations that have been established, and election organizers can both facilitating election participants in accordance with what is mandated by the general election commission regulations regarding the 2019 election campaign. There are several factors inhibiting the implementation of the general election commission regulations regarding the 2019 election campaign, including the size factor and policy objectives, the human resource factor possessed by the election organizers. and election participants, the characteristic factors of the executing agent, the attitudes or tendencies of the implementers, the inter-organizational communication factors and the activities of the executors, and finally the economic, social, and political environmental factors that exist in Gianyar District.Salah satu tahapan pemilu tahun 2019 adalah pelaksanaan kampanye pemilu dimana Komisi Pemilihan umum telah menerbitkan PKPU Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan kampanye pemilu di Indonesia.Tujuan dan manfaat penelitian merujuk dari rumusan masalah. Metode penelitian yang penulis pergunakan adalah deskritif kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Gianyar secara umum berjalan dengan baik, ini terbukti dengan terlaksananya tahapan kampanye pemilu tahun 2019 berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang terlah ditetapkan, serta penyelenggara pemilu dapat dengan baik memfasilitasi peserta pemilu sesuai dengan yang diamanati oleh PKPU tentang kampanye pemilu tahun 2019. Terdapat beberapa faktor penghambat implementasi PKPU tentang kampanye pemilu tahun 2019, diantaranya faktor ukuran dan tujuan kebijakan, faktor sumber daya manusia yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, faktor karakteristik agen pelaksana, faktor sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana, faktor komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana, dan terakhir adalah faktor lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang ada di kabupaten gianyar