PENERAPAN KLAIM JAMINAN HARI TUA BPJS KETENAGAKERJAAN DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA

Tesis ini berjudul “Penerapan Klaim Jaminan Hari Tua Bpjs Ketenagakerjaan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua”. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Klaim Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan Dengan Berlakunya PP No. 60 Tahun 2015 dan untuk mengetahui dan menganalisis pembaharuan hukum terhadap klaim jaminan hari tua dengan berlakunya PP No. 60 Tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan politik hukum. Sumber data berupa data primer dan data sekunder (bahan hukum) sebagai sumber data. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (Library Research) dan studi lapangan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir induktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori Penegakan Hukum, Teori Kemanfaatan, Teori Kepastian Hukum digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan Klaim Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan Dengan Berlakunya PP No. 60 Tahun 2015 mengedepankan tujuan hukum untuk memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan untuk masyarakat, tetapi tidak dapat memberikan kepastian hukum. Kemanfaatan hukum itu adalah tidak adanya kejelasan atau ketegasan dari norma tersebut dan adanya keraguan mengenai fungsi dari penerapan klaim jaminan hari tua. Berlakunya PP No 60 Tahun 2015 mempunyai dampak negatif dan positif. Dampak positifnya peraturan tersebut memberikan kesempatan dan kemudahan bagi pekerja yang akan mencairkan dana jaminan hari tua tanpa harus melihat masa kepesertaan. Dampak Negatifnya yaitu Peraturan tersebut justru menyimpang dengan filosofi diadakannya jaminan sosial sehingga manfaat jaminan hari tua tidak dapat dirasakan oleh peserta dan adanya pajak progresif bagi peserta yang melakukan klaim jaminan hari tua secara dini. Pembaharuan hukum mengenai masa kepesertaan dan pajak progresif terhadap kalim jaminan hari tua dapat memberikan suatu kemanfaatan dan kepastian hukum