KEBIJAKAN SUBSIDI DI RSUD PROF. DR. H.M. CHATIB QUZWAIN SETELAH MENJADI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) KABUPATEN SAROLANGUN

Latar belakang : Penyelenggaraan pelayananan kesehatan RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun masih jauh dari harapan, salah satunya penyebabnya masih minimnya anggaran yang diberikan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan dalam menjalankan tugasnya sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan. Perubahan status RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara penuh melalalui Keputusan Bupati Sarolangun No.367/RSUD/2013, memberikan kemudahan berupa fleksibilatas pengelolaan keuangan. Disisi lain ada pendapat yang over estimate dari pemerintah daerah terhadap keberadaan BLUD, Pemerintah daerah beranggapan dengan adanya perubahan menjadi BLUD, rumah sakit akan benar-benar mandiri dan lepas dari beban pembiayaan pemerintah daerah, termasuk belanja modal bahkan pembayaran gaji pegawai. Menurut Trisnantoro (2009) Perubahan menjadi BLU bersifat public good, bukan private good, Rumah sakit BLU mempunyai pelayanan yang menjadi tanggung jawab negara Sehingga diperlukan subsidi yang berkelanjutan.Tujuan:Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun 2015.Metode: Penelitian ini merupakan riset kebijakan secara kualitatif dengan rancangan studi kasus untuk menganalisis kebijakan, yang difokuskan pada aktor kebijakan, konteks, isi, dan proses kebijakan.Hasil: Subsidi yang diterima di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), berupa biaya opersasional dan belanja pegawai;Stakeholder di Kabupaten Sarolangun yang berperan aktif dalam proses kebijakan  Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing; Faktor konteks kebijakan yang mempengaruhi adalah perubahan status RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain menjadi BLUD dengan status Penuhdan faktor ekonomi yang dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sarolangun; Konten/isi kebijakan Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain hingga saat ini belum ada.Proses kebijakan kebijakan Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain dilakukan secara top down dari Pemerintah Daerah.Kesimpulan: kebijakan  Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebaiknya diberikan berkelanjutan karena rumah sakit merupakan pelayanan publik yang sifatnya public goods.Kata Kunci : Analisis Kebijakan, Subsidi, Rumah Saki

Evaluasi Pengadaan Obat dengan E-Purchasing Melalui E-Catalogue di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2018

Latar belakang: Pengaturan pengadaan obat berdasarkan e-catalogue dengan metode e-purchasing adalah dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi dan transparansi pada proses pengadaan obat program JKN. Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY mulai menggunakan metode pengadaan obat tersebut pada tahun 2017 setelah sebelumnya menggunakan metode pengadaan langsung. Kendala yang dialami dalam pengadaan adalah waktu pengiriman obat yang bervariasi; beberapa obat yang stoknya kosong di e-catalogue karena kosong pabrik; beberapa penyedia yang mensyaratkan pembelian dengan minimal faktur sehingga tidak sesuai dengan perencanaan; pemesanan yang lama direspon oleh penyedia; obat tidak masuk e-catalogue; terbatasnya tenaga kefarmasian sebagai pejabat pengadaan obat. Tujuan penelitian: Melakukan evaluasi pengadaan obat dengan metode e-purchasing melalui e-catalogue di RS Jiwa Grhasia DIY tahun 2017-2018. Metode penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap responden yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam proses pengadaan dan atau pengelolaan obat di Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY. Data sekunder didapatkan melalui observasi dokumen yang berhubungan dengan pengadaan obat di RS Jiwa Grhasia DIY tahun 2017-2018. Hasil penelitian: Prosentase jumlah obat dengan lead time lebih dari 30 hari tahun 2017 dan 2018 dengan metode e-purchasing adalah sebesar 35,17% dan 26,98%. Lead time obat dengan metode pengadaan langsung tidak ada yang lebih dari 30 hari. Realisasi pengadaan obat metode e-purchasing paling rendah sebesar 78,72% pada triwulan 4 tahun 2017 dan paling tinggi sebesar 87,93% pada triwulan 2 tahun 2018. Waktu kekosongan obat jiwa paling lama adalah selama 9 bulan dengan tingkat ketersediaan selama 3 bulan. Belum ada bagan struktur organisasi pengadaan obat di RS Jiwa Grhasia. Harga obat yang diperoleh dengan metode pengadaan langsung sebagai akibat kegagalan dalam proses e-purchasing lebih mahal. Pejabat pengadaan obat di RS Jiwa Grhasia bukan seorang tenaga kefarmasian. Kesimpulan: Lead time dan kekosongan obat di e-catalogue merupakan masalah eksternal dari pengadaan obat dengan metode e-purchasing di RS Jiwa Grhasia. Selain itu, terdapat masalah internal seperti terbatasnya tenaga farmasi sebagai pejabat pengadaan obat, ketidakjelasan koordinasi karena ketiadaan bagan struktur organisasi pengadaan obat, dan inefisiensi anggaran karena proses e-purchasing yang gagal.Background : The regulation of medicines procurement based on e-catalogue with e-purchasing method is in order to increase the effectiveness, efficiency and transparency in the procurement process of JKN medicines. Grhasia DIY Mental Hospital has been using e-purchasing method in 2017 after previously using the direct procurement method. Barriers encountered in the medicines procurement process are the varying length of lead time; unavailability of medicines in e-catalogue because of medicines stock out at the provider level; some providers determine purchases with a certain nominal so that it is not in accordance with the plan; some providers require a long time to answer the order; some medicines that are not included in the e-catalogue list; limited pharmacy staff as drug procurement officials.Objective : The aim of this research was to evaluate the medicines procurement with e-purchasing method through e-catalogue at Grhasia DIY Mental Hospital in 2017-2018.Research method : This research was qualitative with a case study approach and used in-depth interviews with respondents who were considered to be understanding and involved in the procurement and / or management of medicines at Grhasia DIY Mental Hospital. Secondary data was obtained through observation of documents relating to the medicines procurement at Grhasia DIY Mental Hospital in 2017-2018.Results : The percentage of medicines with a lead time of more than 30 days in 2017 and 2018 with e-purchasing method was 35.17% and 26.98%. The lead time for medicines with the direct procurement method was no more than 30 days. The lowest realization of procurement of drugs using the e-purchasing method was 78.72% in the fourth quarter of 2017 and the highest was 87.93% in the second quarter of 2018. The longest unavailability of antipsychotic drugs was 9 months with only 3 months availability level. There was no chart of medicines procurement organization in Grhasia Mental Hospital. The price of medicines obtained by direct procurement as a result of failure in the e-purchasing process was more expensive. Medicines procurement official at the Grhasia Mental Hospital was not a pharmacist.Conclusion : Lead time and medicines stock out in e-catalogue was external factors that inhibit medicines procurement using e-purchasing method at Grhasia Mental Hospital. In addition, there was internal problems such as the limited number of pharmacists as medicines procurement officials, unclear coordination because there was no chart of medicines procurement organization, and budget inefficiency due to a failed e-purchasing process.Keywords: Medicines procurement, e-purchasing, medicine availability

Dampak Keterlibatan BAPPEDA dalam Rangka Pengembangan Kapasitas SKPD Lintas Sektor bagi Perencanaan dan Penganggaran Program Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Papua

ABSTRACTBackground: Maternal and child mortality rate in Indonesia is still high. Indonesia is also expected not to reach the target of MDG 4 and 5 in 2015. In an effort to improve the health status of mothers and children in the context of decentralization, planning and budgeting at the district health is an important element of the health system. Evidence-Based Budgeting Planning Approach (EBP/PPBB), is a planning approach models that use data and academic health evidence in the framework of program decision-making as a references. Objectives: Describe the impact results of the PPBB KIA implementation in order to analyze, the impact of BAPPEDA involvement in maternal and child health planning advocacy through coordination across sectors.Research Methods: This study is a descriptive-correlative study that analyze the impact of BAPPEDA involvement in cross- sectoral planning for MCH programs, that are carried out in accordance with bottleneck analysis of the existing health system, using 66 interventions based continuum of care.Results: Cross-sectoral involvement in the planning and budgeting for MNCH brings a positive impact on the district health work plan. Bappeda involvement is crucial to coordinate cross-sectoral program for MNCH.Conclusions: Capacity of district planning staff is limited and should be improved, lack of evidence in planning is due to lack of health data, and the cross sector advocacy for health budgeting is insufficient. PPBB approach can improve capacity on planning on evidence-based and integrated planning for MNCH across-sectoral. Key Word: Planning, Maternal and Child Health, Cross Sectoral ABSTRAKLatar Belakang: Angka kematian ibu dan anak di Indonesia masih tinggi. Indonesia juga diprediksi tidak dapat mencapai target MDG 4 dan 5 pada tahun 2015. Dalam upaya peningkatan status kesehatan ibu dan anak dalam konteks desentralisasi, perencanaan dan penganggaran kesehatan di kabupaten merupakan elemen sistem kesehatan yang penting. Pendekatan Perencanaan Penganggaran Berbasis Bukti (PPBB) KIA, merupakan bentuk model perencanaan yang menggunakan bukti data dan referensi akademis dalam rangka pengambilan keputusan program kesehatan.Tujuan: memaparkan hasil implementasi PPBB-KIA dalam rangka melihat hubungan keterlibatan Bappeda dalam advokasi perencanaan perencanaan kesehatan ibu dan anak melalui koordinasi lintas sektor.Metode Penelitian: Kajian ini secara deskriptif-korelatif keterlibatan Bappeda dalam perencanaan lintas sector untuk progam KIA yang dilakukan sesuai dengan sumbatan sistem kesehatan yang ada dan berdasarkan 66 intervensi berbasis continuum of care.Hasil: Keterlibatan lintas sektor dalam perencanaan dan penganggaran KIA membawa dampak positif terhadap rencana kerja. Peran Bappeda semakin kuat dan memberikan kontribusi positif dalam kegiatan ini. Keterlibatan Bappeda terlihat berpengaruh dalam koordinasi program KIA untuk lintas sektor. Kesimpulan: Peningkatan kapasitas staf perencanaan kabupaten yang masih terbatas, kurangnya data kesehatan, peran advokasi lintas sektor ke Pemda yang belum kuat untuk meningkatkan pembiayaan kesehatan. Pendekatan PPBB dapat meningkatkan kapasitas perencanaan KIA secara berbasis bukti nyata terpadu dan terintegrasi dan lintas sektor di daerah. Kata Kunci: Perencanaan, Kesehatan Ibu dan Anak, Lintas Sekto

Evaluasi Implementasi JKN pada Studi Kasus Layanan Operasi Caesar Di Provinsi Jawa Timur (Evaluation of the JKN program implementation: a case study of sectio caesarean in East Java Province, Indonesia)

Tingginya pembiayaan untuk prosedur layanan kesehatan tertentu termasuk operasi seksio menjadi ditengarai menjadi penyebab defisit anggaran JKN pada periode 2015 - 2020. Selain itu, berbagai studi menemukan bahwa adanya pemanfaatan layanan operasi caesar yang tidak perlu pada kelompok tertentu, sekaligus tidak tersedianya akses ke pelayanan operasi caesar pada kelompok masyarakat lainnya. Dengan menggunakan studi kasus layanan operasi seksio di Jawa Timur, penelitian ini mengkaji aspek ekuitas dari implementasi JKN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menganalisis data survei Pemerintah (SUSENAS dan RISKESDAS) serta data sampel BPJS 2015 – 2018. Data dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk proporsi dan absolut. Studi ini memberikan gambaran bahwa telah terjadi ketimpangan utilisasi layanan operasi caesar berdasarkan segmen kepesertaan di mana 86% pelayanan operasi caesar dinikmati oleh segmen kepesertaan PPU dan PBPU dibandingkan dengan segmen sasaran utama program JKN yaitu segmen PBI. Selain itu, layanan dokter spesialis kebidanan dan kandungan hanya terkonsentasi di wilayah kotamadya di Provinsi Jawa Timur. Sistem single pool dan belum optimalnya tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemerataan fasilitas kesehatan di Jawa Timur telah menjadikan masyarakat miskin Jawa Timur justru mensuplai golongan yang mungkin tidak perlu mendapatkan bantuan akses ke layanan kesehatan, termasuk layanan operasi caesar. The increasing trend in section caesarean procedure has been associated with the deficit of health insurance program in Indonesia. Previous studies highlighted that both underutilisation and overutilisation of SC procedure are present.  Using SC as a case study, this research analyzes the equity of the implementation of the Indonesia Health Insurance Program, namely JKN. This study used a quantitative approach to analyse the government survey ( SUSENAS and RISKESDAS) and the data sample of BPJS. This study provides an inequity in SC services where 86% of the SC procedure were used by the secondary target of the NHI program, PPU and PBPU group compared to the targeted group, the PBI. Besides, there is a gap in the distribution of the obstetric gynaecologists, where most of the doctors are in the city. To conclude, the existing single pool system and suboptimal role of national and local government to provide more equitable access to health facility have widen the inequality as currently the poor is supplying the wealthier groups, including access to SC procedure