KINERJA DINAS KEBERSIHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN MIMIKA

AbstrakSampah Sebagai hasil dari berbagai aktifitas kegiatan dalam kehidupan manusia maupun sebagai hasil dari suatu proses alamiah, yang sering menimbulkan permasalahan serius diberbagai perkotaan didunia. Permasalahan Sampah di berbagai Perkotaan tidak saja mengancam aspek keindahan dan kebersihan Kota tersebut, namun lebih jauh akan memberikan dampak negative bagi kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat apa bila tidak ditangani secara baik. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah adalah Kegiatan yang diatur baik menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi Pengurangan dan Penanganan Sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan manfaat Kualitas Lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Peran Dinas dalam kebersihan pengelolaan dari perkembangan kehidupan masyarakat dapat disimpulkan bahwa sampah tidak dapat semata-mata ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. Strategi dan program pengelolaan sampah pada wilayah Kota mencakup beberapa aspek kegiatan yaitu perencanaan strategis, kerangka peraturan dan kebijakn, partisipasi masyarakat,manajen keuangan, pegembangan kapasitas institusi serta penelitian dan pengembangan terasuk di dalamnya pemeriksaan dan tindakan perbaikan. Persampahan adalah unit kerja pada Dinas di lingkungan daerah yang di bentuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang jual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Peran Dinas dalam kebersihan pengelolaan dari perkembangan kehidupan masyarakat dapat disimpulkan bahwa sampah tidak dapat semata-mata ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. dinas kebersihan kebijakan undang-undang penetapan dan aturan kebijakan hukum yang jelas tentang pengelolaan sampah Sedangkan pelaksanaan pengelolaan sampah pemerintah daerah serta peran masyarakat dalam menanggulangi sampah dalam lingkungan.Kata Kunci: Kinerja Dinas Kebersihan Pengelolaan Sampah

EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PONOMPIAAN KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

AbstrakKegagalan pembangunan atau pembangunan tidak memenuhi sasaran karena kurangnya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai dan melaksanakan proses kegiatan pembangunan untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri masyarakat sendiri. Pengelolaan dana desa bagi pemberdayaan masyarakat yang disorot pada pembangunan masyarakat desa Ponompiaan kec. Dumoga, kab. Bolaang Mongondow, terlihat kurangnya perhatian dan penganggarannya sehingga upaya-upaya pemberdayaan masyarakat jarang dilakukan. Faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa tersebut bagi pemberdayaan masyarakat desa Ponompiaan yaitu 1) rendahnya sumber daya manusia. 2) Beragamnya Kelompok Masyarakat. 3) Partsipasi Masyarakat Belum Maksimal. 4) Fasilitas dan Peralatan yang kurang memadai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggali Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow.Kata Kunci : Pengelolaan, Dana Desa, Pemberdayaan Masyaraka

ANALISIS PROSES PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

ABSTRAKPersoalan upah dan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai variasi didalamnya menjadi masalah pokok dan sangat mendominasi persoalan ketenagakerjaan. Terbangunnya masalah pengupahan ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki pihak buruh dan pengusaha. Para buruh memperjuangkan haknya sebagai kepentingan untuk memperoleh upah yang wajar sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan untuk meningkatkan taraf hidup yang layak bagi kemanusian serta sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Bagi para pengusaha, upah buruh yang tinggi akan menaikkan biaya produksi, yang pada gilirannya dianggap menjadi salah satu faktor tidak kompetitifnya iklim usaha. Kebijakan pengupahan tersebut salah-satunya dengan penetapan upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur. Pemerintah menetapkan upah minimum tersebut dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak, produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pada tahun 2019 pemerintah Sulawesi Utara menetapkan upah minimum provinsi sebesar Rp 3.310.724, upah yang ditetapkan tersebut kemudian menuai polemik di masyarakat, pihak buruh menganggap upah tersebut masih terbilang rendah, sementara di lain pihak, yaitu dalam hal ini pihak pengusaha menyebut upah tersebut terlalu tinggi Kata Kunci : Upah Minimum   ABSTRACT`The issue of wages and social welfare, with its various variations, is the main problem and dominates labor issues. The wage problem arises because of the different interests of workers and employers. Workers fight for their rights as an interest to get a fair wage as a fulfillment of their daily needs and to increase a standard of living that is proper for humanity and as a means of improving the welfare of themselves and their families. For entrepreneurs, high labor wages will increase production costs, which in turn are considered to be one of the factors for the uncompetitive business climate. One of the policies for wages is the determination of the minimum wage set by the Governor. The government sets the minimum wage by taking into account the need for a decent living, productivity, economic growth and inflation. In 2019 the government of North Sulawesi set a provincial minimum wage of IDR 3,310,724, the stipulated wage then generated a polemic in the community, the workers considered the wage to be relatively low, while on the other hand, in this case the employer said the wage was too high. high Keywords: Minimum Wag

PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO

Sebagai suatu kota yang berkembang Kota Manado memiliki berbagai masalah sosial yang di hadapi oleh pemerintah, salah satunya adalah penyimpangan perilaku negatif pada khususnya kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat, penelitian ini berutujan untuk mengetahui pengawasan pemerintah daerah dalam penanggulangan dan pengendalian peredaran minuman keras di Kecamatan Malalayang Kota Manado, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi wawancara degan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah hanyalah sebatas pada memberikan sosialsiasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi minuman beralkohol dan memberikan himbauan dan pembinaan kepada penjual dan warga yang mengkonsumsi minuman beralkohol untuk tidak menggunakannya secara berlebihan, sedangkan sosialiasi mengenai aturan seperti Peraturan Daerah tentang minuman keras nomor 4 tahun 2014 belum pernah dilakukan, sehingga pemerintah juga belum memiliki salinan dari peraturan daerah tersebut. Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintah Daerah, Peredaran Minuman Keras

PENGAWASAN BALAI TAMAN NASINAL BOGANI NANI WARTABONE DALAM MENGATASI PETI (PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN) DILEMBAH DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Pemasalahan dalam hutan lindung atau Penambangan Emas Tanpa Izin di kawasan Taman nasional Bogani Nani Wartabone khususnya di daerah lembah Dumoga, selanjutnya mengakibatkan kerusakan hutan, mengkibatkn kebanjiran dan longsor di dataran atau area pemukiman warga setempat. Selain itu masalah konflik sosial terjadi antar penambang konflik tersebut bisa berlangsung sampai terjadi pertumpahan darah dan korban nyawa. Aktivitas penambangan emas rakyat yang dimulai era 1980-an, menjadikan Dumoga sebagai daerah perebutan sumber daya emas. Perhatian pemerintah di bidang  pertambangan dan lingkungan maka pemerintah daerah  dalam mengatur dan menertibkan usaha pertambangan emas tanpa izin. Penegakan hukum lingkungan mulai dari upaya yang sifatnya preventif terjadinya pelanggaran hokum lingkungan, meliputi negosiasi, supervise, penerangan, nasehat dan upayah represif mulai dari penyelidikan, sampai pada penerapan sangsi baik administrasi maupun hukum pidana. Peranan pemerintah dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam di kawasan Taman Nasional dikelolah langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan unit pelaksananya adalah Balai Pengelolaan Taman Nasional, sehingga posisi UPT Balai Pengelolaan Taman Nasional BNW, menjadi hal yang sangat penting untuk mengatasi penambangan emas tanpa ijin yang cukup marak di daerah Dumoga. Pengawasan yang sudah dilakukan untuk mengatasi PETI di TNBNW antara lain: Sosialisasi dan penyuluhan, Operasi fungsional dan gabungan, Operasi Santiago 1994, Inventarisasi PETI tahun 2003, 2007 dan 2011, Rapat koordinasi penanganan PETI, Koordinasi dengan pihak terkait, Pertemuan interaktif stakeholder TNBNW, Operasi pengamanan peti secara persuasif dan represif selektif, penutupan lubang bekas PETI tahun 2003, Pengelolaan Jasa Wisata dalam ekonomi kreatif untuk peningkatan ekonomi masyarakat, RBM.Kata Kunci : Pengawasan, Balai TNBNW, PET

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN MINAHASA (SUATU STUDI DI DINAS KOPERASI DAN UKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha yang bergerak di berbagai bidang usaha yang memainkan peranan penting terhadap masyarakat, dikarenakan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di daerah. Peran UKM untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilihat dari: Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja yang terbesar, pemain penting dalam pengembangan usaha lokal dan pemberdayaan masyarakat dan sumber inovasi. Pemerintah Daerah dalam mewujudkan iklim yang baik untuk UMKM belum sepenuhnya terwujud dilihat dari strategi serta penyusunan kebijakan publik yang belum berpihak tehadap UMKM sehingga pelaku UMKM terhambat pada pemasaran produk serta hambatan finansial masih membatasi penentuan keputusan tingkat lokal sehingga Pemerintah Daerah belum bisa memberikan bantuan modal serta alat-alat yang dapat di gunakan oleh para pelaku-pelaku UMKM sehingga pelaku UMKM mencari modal dan alat sendiri agar dapat bertahan. Selain itu permasalahan juga datang dari UMKM berkaitan dengan pengelolaan yang kurang professional, hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan SDM yang terampil yang dimiliki UMKM sehingga pemerintah yang memiliki otoritas dan kekuasaan dalam pembuatan kebijakan seharusnya bekerjasama dengan pihak swasta memberikan pelatihan kepada UMKM agar bisa bertahan, juga agar usaha mereka dapat berkembang di kemudian harinya. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui dinas koprasi dan UKM Kabupaten Minahasa terhadap kemandirian UMKM di Minahasa. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata Kunci : Permberdayaan, Usaha Mikro, Kecil, Menenga

PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT (Suatu Studi Di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur)

AbstrakPermasalahan yang terlihat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan Pondang banyak masyarakat kurang aktif ikut berpartisipasi dan juga pemerintah kelurahan yang kurang bersosialisasi dengan masyarakat sehingga kurangnya partisipasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kulitatif. Fokus penelitiannya adalah studi peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur. Informan yang menjadi sasaran penelitian ini adalah lurah, perangkat kelurahan, dan masyarakat Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur, Pengumpulan data terdiri atas data primer yang langsung dikumpulkan pada saat melaksanakan penelitian di lapangan dan data sekunder yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisa data secara kualitatif untuk menggambarkan. Berdasarkan data pada hasil penelitian penulis mengklasifikasikan peran pemerintah Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur menunjukkan kategori relatif cukup tinggi. Hal ini terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan Pondang di Kecamatan Amurang Timur adalah baik. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat supaya memiliki keterampilan dan dapat mandiri untuk mengatasi masalah-masalah mereka sendiri.Kata Kunci: Peran Pemerintah, Partisipasi Masyaraka

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN KOTA KOTAMOBAGU

AbstrakProgram Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan Keluarga berencana (KB) merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan. Kecamatan Kotamobagu Selatan merupakan Kecamatan yang memiliki mayoritas suku Mongondow dan Minahasa PUS (pasangan usia subur) di Kecamatan Kotamobagu Selatan kebanyakan berada pada umur lebih dari 20 tahun keatas dan memiliki jumlah anak yang tidak tentu. Untuk mengetahui pelaksanaan program KB di kecamatan kotamobagu selatan sebagai kecamatan yang rendah pencapaian penggunaan alat kontrasepsi dan kesadaran masyarakat dalam merencanakan jumlah anak maka dilakukan penelitian dengan metode kualitatif melalui wawancara di puskesmas kotamobagu selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas hanya memiliki satu tenaga kesehatan di bidang KB, dan Dinas Kesehatan tidak mendapatkan dana untuk program KB sehingga program KB di Puskesmas hanya melayani dalam gedung dan melakukan pencatatan pelaporan. Sarana dan prasarana yang ada di puskesmas sudah cukup memadai tetapi ketersediaan alat kontrasepsi terkadang tidak tersedia. Perencanaan belum ada dari Dinas Kesehatan sehingga Dinas Kesehatan dan Puskesmas hanya melakukan pecatatan dan pelaporan saja. Kurangnya kerja sama, koordinasi dan sosialisasi dengan KBPP dalam pelaksanaan program KB di Kecamatan Kotamobagu Selatan sehingga Dinas Kesehatan ataupun Puskesmas tidak dilibatkan dalam pelaksanaan program KB di lapangan. Dalam pengawasan sudah dilakukan dengan baik dan berjenjang sampai ke tingkat kelurahan.Kata kunci: Implementasi, Program, Keluarga Berencana

KINERJA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL KOTA MANADO DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Persoalan kependudukan menjadi semakin pelik dalam dunia yang bertumbuh pesat jumlah jiwanya, karena itu konsep keluarga berenca selalu menjadi solusi. Kaitan dengan itu penelitian ini melihat sejauh mana pengaruh komponen–komponen tersebut dalam menentukan kinerja BKKBN Kota Manado dalam menekan angka laju pertumbuhan penduduk di Kota Manado. Berdasarkan indikator pengukuran kinerja menurut Agus Dharma, pada BKKBN Kota Manado dengan metode penelitian kualitatif mendapati bahwa secara umum kinerja dari BKKBN Kota Manado Sudah efektif, terlihat dari tenaga kerja yang cukup memadai serta prestasi kerja yang diukur dari terlaksananya program-program tahunan walaupun tahun 2016 lebih besar nilai pengguna KB daripada tahun 2017 namun secara keseluruhan program kerja terlaksana dengan baik. Serta dalam kemapuan pegawai dalam memanfaatkan peralatan kantor dimana terdapat saran prasaran yang disediakan Dinas BKKBN Manado cukup memadai.Kata Kunci : Kinerja, BKKBN, Keluarga Berencana

PERAN KEPALA SUKU DANI DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK DI KAMPUNG WULUKUBUN ARSO 14 DISTRIK SKANTO KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA

AbstrakPenelitian ini dilakukan di Kampung Wulukubun Arso 14, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, yang merupakan salah satu Kampung yang ada di Provinsi Papua. Karena di wilayah ini sering terungkit kembalik Konflik antara kedua Suku tersebut. Metode Penelitan yang dipakai dalam Penelitian ini adalah metode Kualitatif yaitu menggambarkan berbagai faktor yang menjadi pemicu Konflik dan cara serta peran yang dimainkan oleh Kepala Suku Dani dalam menyelesaikan Konflik tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian Konflik yang dilakukan kepala Suku Dani antara Suku Dani, dengan Suku Mee. dan untuk mengetahui penyebab ketidak- mampuan Kepala Suku Dani meredam amarah anggotanya. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa peran yang di mainkan oleh Kepala Suku Dani dalam menyelesaikan konflik telah sesuai dengan Kebiasaan-kebiasaan mereka dalam menangani dan menyelesaikan konflik di adat Masyarakat Suku Dani.Kata Kunci: Peran, Kepala Suku, Menyelesaikan, Konfli