PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN SUKABUMI

Tugas Satpol PP secara umum adalah sebagai Penegak Perda dan Perkada, Penyelenggara Trantibumtranmas, serta melaksanakan pelindungan masyarakat, namun realita yang terjadi di lapangan peran dari satpol pp tersebut belum diketahui secara luas oleh masyarakat secara umum. Sehubungan hal tersebut maka Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sedalam apa peran satpol pp kabupaten sukabumi dalam menegakan Perda dan Perkada serta dalam pelaksanaan trantibumtranmas. Methode  penelitian disini menggunakan methode penelitian kualitatif. Setiap Data     didapatkan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur dengan Teknik analytical datanya yaitu pengumpulan, reduksi, penyajian, verifikasi dan kesimpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Peran Satpol PP Kabupaten Sukabumi dalam melaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka trantibumtranmas dan penegakan perda pun rutin dilaksanakan dengan terstruktur, sistemasis dan masif, dengan rincian giat diantaranya Pembinaan dan Penyuluhan Perda dan Perkada, Sidang Tipiring (Tindak Pidana Ringan) ditempat, Operasi Yustisi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Tertib Kebersihan, Operasi Penertiban IMB, Operasi Pekat, Operasi Tertib Spanduk, Operasi Minuman Keras, Patroli di Wilayah Rawan Pelanggaran, Patroli Kewilayahan Siskamling dll. Adapun kesimpulan terkait Peran Satpol PP berdasarkan Tupoksinya yaitu Penyelenggara Ketertiban Umun dan Ketentraman Masyarakat, Menegakan Perda dan Pelindung Masyarakat sudah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Sukabumi sudah Cukup Baik dimana jumlah pelanggaran Perda dari tahun ke tahun menurun serta trantibumtranmas pun berjalan dengan kondusif diwilayah kabupaten sukabumi.   Kata Kunci: Peranan, Satuan Polisi Pamong Paraja, Penegakan Peraturan Daerah. &nbsp

EFEKTIVITAS SISTEM PELAPORAN CEPAT BERBASIS GOOGLE FORM DI SATPOL PP PROVINSI JAWA BARAT

Satpol PP Provinsi Jawa Barat dalam melaksanaan tugas dan fungsinya telah melakukan transformasi digital. Transformasi digital diterapkan pada sistem pelaporan cepat berbasis google form. Sistem pelaporan cepat berbasis google form pada bulan Februari dan Maret tahun 2022 menunjukan 95% dan 94,6% laporan dilakukan dengan tepat waktu sedangkan 5% dan 6,4% nya laporan dilaporkan dengan terlambat. Efektivitas dianalisis melalui tiga pendekatan utama yaitu resource approach, process approach, dan goals approach. Akan tetapi, dalam pelaksanaanya masih ditemukan kendala-kendala yang berkaitan dengan penerapan sistem pelaporan cepat berbasis google form seperti jaringan, pelaporan terlambat, dan motivasi kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi literatur sedangkan informan dalam penelitian ini adalah Kasatpol PP Jabar, Sekretaris Satpol PP Jabar, Kasubag Umum dan Humas, Kasubag Perencanaan dan Staf terkait Adapun Teknis analisis datanya yaitu pengumpulan, reduksi, penyajian, vrivikasi dan kesimpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sistem pelaporan cepat berbasis google form di Satpol PP Provinsi Jawa Barat berjalan dengan efektif. Saran dalam penelitian ini adalah (a) pengembangan aplikasi secara mandiri, (b) aplikasi berintegrasi dengan aplikasi lainnya (adanya agreement button), (c) peningkatan pemahaman setiap individu dapat dilaksanakan melalui pelatihan singkat yang dilakukan secara berkala, dan (e) peningkatan motivasi didukung dengan penerapan rewards dan punishment. Kata kunci: Efektivitas, Sistem Pelaporan Cepat, Google FormSatpol PP Provinsi Jawa Barat dalam melaksanaan tugas dan fungsinya telah melakukan transformasi digital. Transformasi digital diterapkan pada sistem pelaporan cepat berbasis google form. Sistem pelaporan cepat berbasis google form pada bulan Februari dan Maret tahun 2022 menunjukan 95% dan 94,6% laporan dilakukan dengan tepat waktu sedangkan 5% dan 6,4% nya laporan dilaporkan dengan terlambat. Efektivitas dianalisis melalui tiga pendekatan utama yaitu resource approach, process approach, dan goals approach. Akan tetapi, dalam pelaksanaanya masih ditemukan kendala-kendala yang berkaitan dengan penerapan sistem pelaporan cepat berbasis google form seperti jaringan, pelaporan terlambat, dan motivasi kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi literatur sedangkan informan dalam penelitian ini adalah Kasatpol PP Jabar, Sekretaris Satpol PP Jabar, Kasubag Umum dan Humas, Kasubag Perencanaan dan Staf terkait Adapun Teknis analisis datanya yaitu pengumpulan, reduksi, penyajian, vrivikasi dan kesimpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sistem pelaporan cepat berbasis google form di Satpol PP Provinsi Jawa Barat berjalan dengan efektif. Saran dalam penelitian ini adalah (a) pengembangan aplikasi secara mandiri, (b) aplikasi berintegrasi dengan aplikasi lainnya (adanya agreement button), (c) peningkatan pemahaman setiap individu dapat dilaksanakan melalui pelatihan singkat yang dilakukan secara berkala, dan (e) peningkatan motivasi didukung dengan penerapan rewards dan punishment. Kata kunci: Efektivitas, Sistem Pelaporan Cepat, Google For

PERKEMBANGAN DAN URGENSI INSTRUMEN HUKUM ADMINISTRASI PASCA PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19

For more than a year, the spread of the Covid-19 virus already swept the world, including Indonesia. This study aims to determine the position of administrative law instruments in the formation of public policies, as well as to analyze the development and urgency of administrative law as an alternative to government policy during the Covid-19 pandemic. As an expectation, the results of this research may be used as a reference in analytical studies, as well as future law formation, especially the formation of laws relating to the implementation of administrative law. The research method used in this research is normative-juridical. The nature of the research used in this paper is descriptive-analytical. The results of the author's research show that administrative law instruments in the formation of public policies develop dynamically from time to time in line with the needs of the state and citizens, but the preparation of regulations that barely involve the legislature. And the absence of a bill in the National Legislation Program of 2020-2024 which reflects the existence of room for acceleration in handling Covid-19 by using government administrative legal instruments.Keywords: Legal Instruments, Administration, Covid-1Selama lebih dari setahun, penyebaran virus Covid-19 telah melanda dunia, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan instrumen hukum administrasi dalam pembentukan kebijakan publik, serta menganalisis perkembangan dan urgensi hukum administrasi sebagai alternatif kebijakan pemerintah pada masa pandemi Covid-19. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam studi analisis, maupun pembentukan hukum ke depan, khususnya pembentukan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum administrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-yuridis. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif-analitis. Adapun hasil penelitian penulis menunjukan bahwa instrumen hukum administrasi dalam pembentukan kebijakan publik berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu seiring dengan kebutuhan negara dan warga negara namun penyusunan peraturan yang nyaris tidak melibatkan legislatif. Serta tidak adanya RUU dalam Prolegnas 2020-2024 yang mencerminkan adanya ruang akselerasi dalam penanggulangan Covid-19 dengan menggunakan instrumen hukum administrasi pemerintahan.Kata Kunci: Instrumen Hukum, Administrasi, Covid-1