Kajian Pengawakan Kapal Tonase Kurang Dari GT 7 Pada Wilayah Perairan Pedalaman Dalam Meningkatkan Keselamatan Pelayaran, Studi Kasus: Sampit

Strategi pengembangan transportasi air di Pulau Kalimantan merupakan upaya untuk menyusun sistem transportasi air yang terpadu, terintegrasi, demi mewujudkan transportasi yang berkelanjutan, dan berwawasan keselamatan dan pelestarian lingkungan. Pengawakan kapal merupakan salah satu unsur yang meskipun kecil namun memiliki peran penting dalam mewujudkan transportasi berwawasan keselamatan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memfasiltiasi penyediaan SDM pelayaran berkualitas dan kompeten. SDM demikian harus di antisipasi melalui penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi kerja kepelautan yang dikelola secara profesional. Pengawakan kapal perlu menjadi perhatian juga selain jenis sertifikat, jumlah awak kapal, faktor lingkungan kerja, serta waktu kerja termasuk yang beroperasi di perairan pedalaman. PP Nomor 7 tahun 2000 tentang kepelautan, tidak mengatur tentang kualifikasi keahlian dan keterampilan awak kapal motor dengan ukuran kurang dari GT 7. Namun demikian, hal ini perlu dikaji lebih lanjut agar dapat menjadi pegangan terutama bagi aparat Pemerintah Daerah agar mampu melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat lagi sehingga resiko kecelakaan dapat dikurangi dan juga agar seluruh daerah mempunyai keseragaman dalam mengatur pengawakan kapal dengan ukuran di bawah GT.7 yang berlayar di perairan pedalaman. Kajian ini dilakukan dengan menganalisis aspek-aspek pengendalian kapal, kenavigasian, sistem pemuatan, pemahaman dan penguasaan alat-alat keselamatan. Hasil analisis menunjukkan terjadi gap dengan yang sesungguhnya sehingga perlu pembinaan dan perbaikan keseluruhan sistem terse but oleh Otoritas Keselamatan dan Pemerintah Daerah

Analisis Kesiapan Angkutan Laut Dalam Pelaksanaan Asean Economic Community Tahun 2015 (Studi Kasus Makassar Dan Bitung)

Tujuan penelitian untuk menganalisis permasalahan terkait kesiapan armada nasional menyongsongpenerapan Asean Economic Community 2015. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran skenariolangkah-langkah strategi terutama dalam menghadapi Asean Single Shipping Market sebagai bagian dariKomunitas Ekonomi Asean. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang dilengkapi denganwawancara dan kuesioner. Lokasi penelitian Bitung dan Makassar. Sampel yang digunakan meliputi regulatordan operator pelayaran yang berada dikedua lokasi tersebut. Selanjutnya data dianalisis denganmenggunakan systems thinking melalui scenario planning dalam rangka melihat langkah strategis yang perludisikapi terkait pemberlakuan Komunitas Ekonomi ASEAN 2015.Hasil penelitian menyatakan bahwa masih dijumpai beberapa kelemahan antara lain kompetensi danprofesionalisme SDM pelayaran, kondisi armada nasional, kemampuan freight forwarding, kesiapan fasilitasinfrastruktur pelabuhan, pelayanan bongkar muat dan storage/ warehousing. Oleh karena itu, skenario yangperlu dilakukan mencakup peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM pelayaran, pemberiankemudahan finansial (pajak) dan bea masuk untuk kepentingan industri pelayaran dan perkapalan,peningkatan kinerja sarana dan prasana pelayaran serta peningkatan kinerja dan standar teknis keselamatankapal

Potensi Pengembangan Pelabuhan Tarakan Untuk Konsolidasi Barang Bagi Wilayah Kalimantan Utara Dan Sekitarnya

arang antar pulau-pulau kecil di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh general cargo, sedangkan untuk rute antar pelabuhan utama saat ini muali mengarah ke container cargo. Ini terjadi karena petikemas lebih efisien dan dapat menjaminan keamanan barang. Keunggulan tersebut perlu didukung sistem pengangkutan yang terencana agar konsolidasi barang di pelabuhan karena dampak positif yang ditimbulkan antara lain shipper akan memperoleh tarif yang rendah, dan shipping line memperoleh jaminan ketersediaan barang. Pelabuhan Tarakan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV akan dikembangkan menjadi pelabuhan tempat alih moda yang berhadapan langsung dengan kawasan Asia Pasifik. Pengembangan ini mengakibatkan pelabuhan Tarakan berpotensi menjadi pelabuhan konsolidasi muatan (container dan general cargo). Oleh karena itu, dilakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dan opini responden utuk dianalisis dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode analisis IPA (Importance Performance Analysis). Dalam analisis ditemukenali 28 variabel yang terbagi kedalam 3 atribut pelayanan yakni sarana, prasarana dan sumberdaya manusia. Hasil analisi menunjukkan bahwa terdapat gap yang perlu perbaikan terhadap ketiga atribut tersebut. Perlu perhatian manajemen/pimpinan Pelabuhan Tarakan untuk mempersiapkan seluruh jajarannya, meningkatkan kapasitas dan kinerja fasilitas serta memperbaiki kelemahan yang ditemukan secara sistematis dan berkelanjutan agar mampu menghadapi persaingan dan dapat menekan biaya logistik yang di Indonesia masih termasuk tinggi

Pengaruh Pelayanan Kapal dan Barang Terhadap Kinerja Produktivitas Bongkar Muat Pelabuhan Sunda Kelapa

Salah satu keberhasilan peningkatan pelayanan kapal adalah adanya perbaikan terhadap kinerja pelabuhan sehingga dapat memberikan kepuasan bagi pengguna jasa. Permasalahan pokok dalam pelayanan jasa transportasi laut di Sunda Kelapa adalah kurang efisien dan efektif dalam penyelenggaraannya yang berakibat pada lemahnya daya saing pelabuhan pada tataran nasional khususnya bagi pelabuhan Sunda Kelapa. Hal ini tercermin pada perolehan muatan yang dapat ditangani sebesar ± 3,4 % dari total muatan yang diangkut oleh pelayaran nasional. Kecilnya pangsa muatan ini tentu erat kaitannya dengan produktivitas bongkar muat barang di pelabuhan yang tampaknya belum signifikan oleh karena produktivitas bongkar muat kapal (TSHP) menurun akibat menurunnya kepercayaan pemilik barang yang ditandai dengan mulai beralih pengangkutannya ke jenis kapal konvensional lain. Disamping itu, ship output (TSHP) sebagai indikator produktivitas kapal menunjukkan angka yang kurang baik oleh karena masih banyaknya waktu yang tidak produktif. Hal ini ditunjukkan bahwa TSHP yang pada tahun 2000 sudah tinggi, namun setelah itu cenderung menurun. Demikian pula jam menganggur di pelabuhan sangat besar jika dibandingkan dengan jam efektifnya, dan berdampak pada produktivitas kapal tidak linier dengan kunjungan kapal yang relatif cukup banyak

Tinjauan Kelaiklautan Kapal Tradisional Yang Beroperasi Di Wilayah Jakarta • Kepulauan Seribu

ABSmACTNumber of wooden-ships (people called them as kapal ojek) operated in 2011 are 34 vessels or equal to 1,199 gross tonnage and total capacity of 1,833 passengers. Since many accidents of ships occurs and to be public concern, the author is interested to make research in order to evaluate sea worthiness of their stability and users' opinion. 17tere are 5 aspect of opinions to be collected among others safety equipments, timeliness and ships availability, security and comfort, crews competencies, and tariff. Users' opinion is analyzed by using the Importance performance Index and Customer Satisfaction Index The results shows that many variables are still needed to improve tlmt could enhance the service performance of those ships. 17teir stabilities are relatively in good condition, but should always consider to loading and weather conditions because the ships are made of woods and low of freeboards.Keywords : ship safety, ship seaworthiness, ship stabilit

Analisis Dampak Penerapan Asas Cabotage Terhadap Peningkatan Daya Saing Lembaga Klasifikasi Nasional Studi Kasus Wilayah Kepulauan Riau

Commitment to implement cabotage principle has been initiated bij Presidential Instmction No. 5 /2005 on the Empowennent of Domestic Shipping Industnj and strengthened biJ I.mu No. 17 of2008on Shipping. 171is gives a positive impact to increase activities of domestic ship classification. Itsgrawth is also supported biJ a number of foreign classifications which also operate in Indonesia.177e implementation of cabotage principle is not just related to crews and cargoes on board, but also tothe obligation of vessel class to national classification. Activities of ship classifications are to registerand collect physical and tedmical of ship, ownership and flag entitle to fly in order to promote safehJand seaworthiness aspects. Currently national classification has registered abaut 90 % of tl7e totalIndonesian flag ships. But t11e problem that still appeared is less confident anwng ship-owners andinsurance to tl7e result of national classification.As a consequence there is no equalihJ with other similar international classification bodies. Therefore,analysis and evaluation of the impact occurred for national ship classification in line with cabotageprinciple stated in Presidential Instruction No. 5 / 2005. Selected location of SUrvetj is Riau Islands onthe consideration that tl7e number of shipiJards (national and foreign) operating there are more thanotl7er region and also number of ship calls tend to increase

Analisis Implementasi Sistem Pengamanan Kapal dan Pelabuhan Yang Terbuka Untuk Perdagangan Luar Negri

International Maritime Organization (IMO) telah mengeluarkan berbagai code untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Salah satu diantaranya adalah keamanan operasional kapal dan fasilitas pelabuhan yang dituangkan dalam bentuk ISPS Code (code for international ship and port facility security), namun penerapannya belum optimal terutama karena ketidaksiapan dari operator maupun regulator dengan bebagai alasan yang semestinya dapat diatasi. Oleh karena itu penelitian ini menganalisis penerapan aturan/ koda pengamanan kapal dan fasiltias pelabuhan dari beberapa aspek seperti sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, manajemen pengamanan kapal dan pelabuhan, metode pengamanan, serta aspek finansial pengamanan kapal dan pelabuhan. Analisis ini dilakuan berdasarkan metode analisis SWOT terhadap keseluruhan aspek tersebut. Hasil akhir dari kajian ini berupa strategi-strategi penerapan yang antara lain meliputi: peningkatan profesionalisme SDM yakni SSO, PFSO dan CSO; peningkatan ketersediaan sistem dan perangkat komunikasi dan peralatan keamanan seperti CCTV, VTIS, metal detector; mengoptimalkan peran dan tanggung jawab port security melalui kerjasama antar perusahaan pelayaran dan pelabuhan serta instansi terkait lainnya; mengoptimalkan peran dan tanggung jawab keamanan serta mewujudkan metodologi penilaian keamanan dan rencana maupun prosedur tindakan aksi pengamanan di pelabuhan

Usulan Penentuan Ukuran Kapal Curah Melalui Pendekatan Statistik

Bulk cargoes have currently increased sharply along with the enhancement of industrial development so as required bulk raw materials such as cement, fertilizers, coal, nickel, and other minerals. Therefore, in line with the market needs, especially in relation to the implementation of Presidential Instruction No. 5 of 2005 on the empowerment of the national shipping industry and Law No. 17 of 2008 on shipping, the urge to build new ships that could replace role of foreign vessels fleet for inter island transport increases. Building a new ship was adapted to the concept of ship design which was closely related to the method of ship development both scientifically and technically. The process of ship dimensions determination became the first things to be done before implementation of ship building process. Ship capacity must be based on the prediction of cargoes to be transported, and for that, statistical method was implemented in this research. Within this method, main ship dimensions obtained i.e. length, width, height, and draught that based on the vessel capacity.Keywords: bulk cargoes incresed, main ship dimensions. Muatan curah saat ini mengalami peningkatan yang cukup pesat sejalan dengan meningkatnya perkembangan industri sehingga membutuhkan bahan baku curah seperti semen, pupuk, batubara, nikel, dan bahan tambang lainnya. Untuk itu, sejalan dengan kebutuhan pasar khususnya dalam kaitan dengan penerapan lnpres 5 tahun 2005 tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional dan UU 17 tahun 2008 tentang pelayaran, maka dorongan untuk membangun kapal yang mampu menggantikan peran armada asing untuk angkutan antar pulau di Indonesia semakin besar. Pembangunan kapal disesuaikan dengan konsep perancangan kapal yang erat hubungannya dengan metode pengembangan baik secara ilmiah maupun teknis. Proses pencarian ukuran kapal menjadi hal yang pertama dilakukan sebelum proses pembangunan dilaksanakan. Kapasitas kapal tentunya didasarkan pada prediksi jumlah muatan yang diangkut. Metode yang digunakan adalah metode statistik (statistical methode). Dengan metode ini diperoleh ukuran utama kapal yakni panjang, lebar, tinggi, dan sarat berdasarkan kapasitas kapal yang diinginkan.Kata kunci : peningkatan muatan curah, ukuran utama kapa

Rendahnya Manajemen Keselamatan Pelayaran Pada Perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki) II Dan III

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah alur laut yang ditetapkan berdasarkan konvensi hukum laut internasional sebagai alur yang terbuka bagi perlintasan perdagangan internasional dan kapal asing. ALKI II dan III menjadi rute yang ramai dilalui kapal sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan lalu lintas kapal di KTI. Akan tetapi belum dibarengi dengan sistem keselamatan yang optimal terutama karena ketidaksiapan dari operator maupun regulator dengan bebagai alasan yang semestinya dapat diatasi. Penelitian menggunakan metode analisis kuantitatif bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen keselamatan melalui opini responden. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaturan keselamatan pelayaran masih memerlukan upaya peningkatan antara lain melalui penguatan kemampuan awak kapal dalam menangani tindakan di laut, pemahaman manajemen keselamatan bagi pemilik, operator dan pengawasan aparat yang lebih intensif. Walaupun demikian, pemerintah telah berupaya untuk mensinergiskan ketentuan dan peraturan peundang-undangan nasional terkait dengan keselamatan pelayaran dalam rangka peningkatan manajemen keselamatan di ALKI 2 dan 3. Kata Kunci: manajemen keselamata pelayaran, alur laut kepulaua

Kajian Pengembangan Armada Penjagaan Laut Dan Pantai (Sea & Coast Guard)

Indonesian archipelagic country geographically provides a tremendous endowment. Therefore, sea transportation is important in the nation life and the national economic development. Building and developing of sea transportation service network continues to be encouraged until the optimal level of service for the community has been achieved. Wide service network could be better accomplished whenever supported by a safety and security of shipping system and conducively as possible to avoid maritime pollution. The development of sea and coast guard fleet in supporting safety and security systems at ports and sea waters as well as the prevention of marine pollution to be carried out by developing them fleet that capable to synergize with other relevant agencies. Law on Shipping (No 17/2008) expressed the need for unification of related agencies in order to be able performing its duties and functions to enforce the law in safety and security of shipping. Supporting of its fleet to be one important part for the smooth of those duties and functions as mandated by the shipping law. An analysis to be done accordingly through some variables that are included in several aspects like human resources, facilities, infrastructure, and range of territorial waters. Its result shows that improvement on several variables in each aspect are still needed so that performance of sea and coast guard fleet could be improved and able to provide maximum service while carrying out its duties and functions.Keywords: development of sea and coast guard fleet, ship safety and security.