Pelayanan Fasilitas Pelabuhan Penumpang Speedboat Malinau Kota Kalimantan Utara

Ketersediaan sumber daya alam berupa sungai di Kabupaten Malinau menjadi peluang pengembangan transportasi sungai di daerah ini. Salah satu keunggulan utama dari pemanfaatan sungai sebagai moda transportasi yaitu tidak perlunya dibangun infrastruktur baru selain dermaga bongkar muat karena tersedia secara alami.Berdasarkan hasil analisis, 56% responden menilai pelayanan Pelabuhan Penumpang Speedboat Malinau Kota sangat buruk. Terdapat kesenjangan antara harapan dan kondisi yang dirasakan responden. GAP paling terbesar yaitu variabel ketersediaan posko kesehatan di pelabuhan asal perjalanan responden. Sedangkan menurut pengamatan, hal yang perlu diperbaiki segera yaitu ponton dan tangga turun/naik ke atas kapal. Kondisi ponton dan pegangan tangan pada tangga yang berkarat dan licin saat hujan dapat membahayakan keselamatan penumpang

Kinerja Pelayanan Kapal dan Kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Tilamuta Gorontalo

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuhan kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran, kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. (PP No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan).Pelabuhan Tilamuta berada di kawasan Teluk Tomini Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, tengah dikembangkan dan dibangun sejak tahun 2012 secara resmi menjadi pelabuhan yang rutin disinggahi oleh kapal barang. Saat ini dermaga pelabuhan Tilamuta yang memiliki panjang 60 meter hanya dapat disandari oleh satu buah kapal, sehingga jika ada kapal yang sedang bongkar muat di dermaga, maka kapal lain harus berlabuh di area kolam labuh untuk menunggu bongkar muat kapal.Dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif dan model formula kinerja pelabuhan. Berdasarkan hasil analisis dan pengamatan lapangan dengan melakukan pemindahan muara sungai maka ada kemungkinan telah reklamasi, lokasi tersebut bisa dilakukan lapangan penumpukan peti kemas dimasa mendatang

Pengaruh Diklat, Pengetahuan, Pengambilan Keputusan, Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja Penegak Hukum Laut

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh pendidikan dan pelatihan, pengetahuan, pengambilan keputusan, dan komitmen organisasional terhadap kinerja penegak hukum laut pada Satuan Tugas Badan Koordinasi Keamanan Laut di DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif model analisis Jalur, dengan menempuh empat tahap, yaitu survei, disain kausalitas, validasi dan reliabiltas, dan pengujian hipotesis. Pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner, dilakukan sebanyak 2 tahap, sebelum diberikan tindakan (uji coba) dan sesudah diberi tindakan, dengan menggunakan sampel penelitian 108 pegawai. Pengumpulan data diolah dan dianalisis secara statistik deskriptif dan inferensial (uji hipotesis dengan analisis jalur). Hasil penelitian membuktikan variasi yang terjadi pada kinerja penegak hukum laut yang dikoordinasikan Bakorkamla DKI Jakarta, dipengaruhi positif secara langsung oleh variasi pendidikan dan pelatihan, pengetahuan, pengambilan keputusan dan komitmen organisasional

Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan di Pelabuhan Balikpapan

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian standar pelayanan di pelabuhan Balikpapan. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif, analisis regresi dan analisis trend. Hasil penelitian menyatakan bahwa hasil analisis terhadap standar pelayanan (level of service) kapal, khususnya terkait dengan : sistem dan prosedur pelayanan kapal masuk; sistem dan prosedur perubahan dan pembatalan kedatangan kapal; sistem dan prosedur kapal pindah tambatan (shifting); sistem dan prosedur perpanjangan dan pengurangan waktu tambat; serta sistem dan prosedur pelayanan kapal keluar, secara berturut-turut rata-rata lama waktu pelayanan adalah sebesar : 69.61 menit; 15.45 menit; 83.87 menit; 51.41 menit; dan 86.24 menit, yang semuanya dalam kategori pelayanannya mengandung makna pelayanan yang biasa saja, tidak cepat dan juga tidak lambat, upaya peningkatan pelayanan dapat dilakukan dengan konsekuensi perlunya penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan kapal

Pembangunan Dermaga Kapal Cepat Penyeberangan Balohan Sabang

Transportasi pelabuhan penyeberangan di Banda Aceh adalah Ulee Lheu dan pelabuhan penyeberangan Sabang adalah Balohan. Pada penyeberangan ini ada 2 jenis angkutan jalur laut yaitu Kapal Motor Express dan Ferry. Kapal Motor Express (lebih familiar dengan sebutan “kapal cepat”) dioperasikan oleh pihak swasta dengan armada KM Bahari 3 dan KM Cantika 89, dengan jarak tempuh 45 menit. Kapal cepat hanya melayani penumpang saja. Ferry (lebih familiar dengan sebutan “kapal lambat”) dengan operator pihak ASDP melayani angkutan penumpang dan kendaraan dengan jarak tempuh ± 1,5 - 2 jam. Namun untuk kapal Cepat belum mempunyai dermaga di Balohan.yang layak untuk sandar kapal cepat dan turun naik penumpang. Penelitian ini menganalis kebutuhan dermaga dengan pendekatan Kinerja Fomula Pelabuhan dan Analisis Kuantitatif / kualitatif. Hasil dari kajian ini akan mendapatkan kebutuhan dermaga kapal cepat, sehingga perencanaan operasional berjalan efektif dan efisien. Tahun 2025, 2030, 2035 kebutuhan tambatan direncanakan 2 (dua) berjejer dapat menampung kapal bertambat 4 unit kapal berjejer dengan trip kapal disesuaikan dengan kebutuhan

Evaluasi Penerapan ISPS Code di Pelabuhan Bitung

Pemberlakuan International Ships and Port Facility Security (ISPS )Code 1 Juli 2004 sesuai ketentuan International Maritime Organiztion (IMO), mutlak dilaksanakan di seluruh pelabuhan secara Internasional, demikian juga di pelabuhan Bitungtelah dinyatakan sebagai pelabuhan yang telah comply oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui ”Short Term Statement of Comphance of a Port Facility (SoCPF) ” nomor KL.94/93/ISPS/DV/ST-04 tanggal 01 Juli 2004 di Jakarta,tetap harus melakukan ISPS Code secara penuh bila tidak sertifikat Comply akan dicabut kembali. Hal ini berdasarkan ketentuan IMO (International Maritime Organization), dan bila melewati batas waktu pelabuhan bersangkutan belum diratifikasi maka kapal Indonesia tidak akan diterima / ditolak di pelabuhan asing dan selanjutnya pelabuhan Bitungdilarang dimasuki oleh kapal asing.Pendekatan analisa SWOT pelabuhan Bitungberada pada kwadran I artinya pelabuhan Bitung belum sepenuhnya menerapkan ISPS code yang harus segera dibenahi,dengan demikian pelabuhan Bitung, dari aspek keamanan pelabuhan berkembang dan diharapkan memberikan kenyamanan,keamanan bagi kapal yang berkunjung

Evaluasi Kemanfaatan Kegiatan Pembangunan Sektor Transportasi Laut Revisi Anggaran Tahun 2015

Sesuai Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KP. 45 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kemanfaatan Kegiatan Pembangunan Sektor Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2015, yang menyatakan bahwa dalam melakukan investasi di sektor transportasi yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus benar-benar bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya serta mempunyai output dan outcome yang bermanfaat untuk penyelenggaraan transportasi, sehingga setiap kegiatan pembangunan sektor transportasi laut perlu ditelaah lebih mendalam, terkait dengan metode dan tata cara evaluasi penilaian terhadap proyek-proyek pembangunan di bidang transportasi laut. Data kuantitatif dianalisis menggunakan penilaian dan evaluasi kelayakan berdasarkan kriteria penilaian kemanfaatan pembangunan, yaitu manfaat pelayanan dan kesiapan operasional. Evaluasi kemanfaatan kegiatan pembangunan / proyek di sektor transportasi laut yang bernilai diatas 10 milyar pada tahun 2015 terdapat 15 kegiatan yang sudah memenuhi aspek pelayanan dan kesiapan operasionalnya. Evaluasi kemanfaatan kegiatan pembangunan / proyek di sektor transportasi laut yang bernilai diatas 10 milyar pada tahun 2015 terdapat 14 kegiatan tidak memiliki dampak yang signifikan dari aspek peningkatan konektifitas dan aksesibilitas

Kelembagaan Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Perikanan di Kendari

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan Kendari, yang ditinjau dari aspek kelembagaan dan kewenangan masing-masing instansi. Efektifitas dan efisiensi dalam lembaga penting adanya agar tujuan dari didirikannya lembaga tersebut dapat terpenuhi. Salah satu indikasi adanya tidak efektif dan efisiensi dari kedua lembaga tersebut bahwa sama-sama mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar. Metode analisis menggunakan analisis SWOT dan analisis perbandingan normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan kinerja pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan di Kendari semakin meningkat, namun demikian di salah satu sisi terjadi peningkatan tuntutan akan pertambahan sarana dan prasarana sebagi akibat meningkatnya permintaan pelayanan baik kualitas maupun kuantitas oleh pengguna pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan. Penataan kelembagaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan di Kota Kendari perlu dilakukan dengan cara inventarisasi dan harmonisasi pasal demi pasal dari peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan, antara lain: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Pengaruh Peningkatan Produktivitas Bongkar Muat Barang Terhadap Turn Round Time (TRT) Kapal di Pelabuhan Gresik

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh peningkatan produktivitas bongkar muat terhadap penurunan Turn Round Time (TRT) kapal pelabuhan Gresik. Analisis yang digunakan adalah deskriptif dan simulasi perhitungan kinerja, serta produktivitas bongkar muat (B/M). Hasil perhitungan didapatkan untuk kemasan curah kering, kenaikan produktivitas B/M 10% akan menurunkan TRT 2 - 3%. Untuk kemasan general cargo, kenaikan produktivitas akan menurunkan TRT 1-1,7%. Untuk curah cair, lebih kecil dari jenis kemasan general cargo dan setiap kenaikan produktivitas curah kering sebesar 10% akan menurunkan TRT 0,3-1,6%. Peningkatan produktivitas B/M dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan tenaga kerja dan kualitas alat B/M. Selain upaya peningkatan produktivitas, WT perlu disesuaikan dengan standar kinerja pelabuhan agar penurunan TRT kapal di pelabuhan bisa semakin besar, di antaranya dengan meningkatkan kesiapan operator pelabuhan, manajemen operasional stakeholder terkait di pelabuhan

Pengukuran Pelayanan Publik Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Jayapura

Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk prosedur pelayanan penerbitan buku pelaut yang diberikan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Jayapura adalah 2,801 yang termasuk dalam kategori Baik, di mana nilai kepuasan tertinggi adalah unsur prosedur pelayanan (3,06) dan nilai kepuasan terendah adalah unsur kepastian jadwal pelayanan (2,44) dan kenyamanan lingkungan (2,50). Upaya untuk memperbaiki kinerja pelayanan terutama difokuskan untuk mengatasi kendala internal, yakni proses pelayanan yang masih parsial, sehingga menghambat kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus penerbitan buku pelaut, serta kendala eksternal, yakni belum banyaknya masyarakat yang mengetahui persyaratan-persyaratan administarsi dalam pengurusan penerbitan buku pelaut. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan terutama untuk unsur-unsur kepuasan yang masih berada di posisi bawah dari ke 14 (empatbelas) unsur penilaian maka perlu dilakukan upaya-upaya kongkrit dan tegas untuk:Menerapkan sangsi yang tegas bagi aparat yang terlibat pencaloan dalam pengurusan buku pelaut misalnya berupa sangsi administrartif mutasi. Menerapkan sistem penilaian mutu kinerja secara obyektif melalui penyusunan dan penerapaan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur, sehingga kapasitas kerja dari pihak aparat dapat dipantau dan kemungkinan penyimpangan dapat dihindarkan sedini mungkin.Meningkatkan kapasitas pelayanan aparat melalui keikutsertaan dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan serta kursus-kursus manajemen publik sehingga akan terbentuk mindset aparat pelayanan yang mendahulukan kepuasan pelanggan