Studi Komparatif Terhadap Hukum Penyucian Kulit Bangkai Dengan Cara Disamak Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani

This article discusses the law on the utilization of animal carcass skins after going through the tanning process. The main issues to be analyzed are: the views of Ibn Qudamah Al-Maqdisi and Imam Asy Syaukani regarding the law of purifying carcass skins by tanning; the similarities and differences of opinions regarding purifying carcass skins by tanning according to Ibn Qudamah Al-Maqdisi and Imam Asy-Syaukani. The purpose of this study is to find out the views of Ibn Qudamah Al-Maqdisi and Imam Asy Syaukani and the similarities and differences regarding the law of purifying animal carcasses by tanning them. This research uses the type of research Library Research, with qualitative research methods. In data collection techniques, the author uses secondary data, namely the book Al-Mughni Volume 1 by Ibnu Qudamah Al-Maqdisi and the book Nailul Authar Volume 1 by Imam Asy-Syaukani then these data will be compared descriptively comparatively. After going through a comparative analysis process, that the views of Ibn Qudamah Al-Maqdisi and Imam Asy-Syaukani have different views regarding the purity of animal carcass skins after being tanned, according to Ibn Qudamah Al-Maqdisi, animal carcass skins both after and before being tanned cannot become holy so they cannot be the skin is used, while Imam Asy-Syaukani believes that after going through the tanning process, the carcass skin can become holy and its uses can be utilized

PRAKTEK SEWA KEPEMILIKAN AKUN DRIVER TRANSPORTASI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

ABSTRACT   One form of human activity in bermuamalah one of which is a rent, which in Arabic is termed al-ijaarah means that the benefits must be received by someone for the services that have been given. The rental activity (Ijarah) that occurs in Palembang city is the rental of an online transportation driver account. Based on the results of observations, one of the leases currently taking place in the city of Palembang, namely the lease to rent an account for transportation drivers online. Starting from these problems, the main issues that will be discussed include how the practice of leasing ownership of an online transportation Driver Account in Palembang, and how to review the Islamic Economics Law on the lease agreement for the ownership of the Transport Driver Account in Palembang.            This research is a field research (Field Riserch), where all data both primary data and secondary data are taken from the results of interviews and documents that are reading books and other written info related to the problem under study. To analyze using qualitative methods which are then taken a conclusion. The results of the study, concluded that the Rental Practice of Account Ownership Driver Online Transportation in Palembang City is not in accordance with Islamic sharia because it contains elements of fraud (Gharar). Referring to PT GOJEK INDONESIA regulation No. 14 which reads "Falsifying data and manipulating accounts; like different data on the application, using a broken account partner, falsifying the original data (KTP / SIM / SKCK) using a hijacked account, etc. ". Thus the lease to rent an online transportation driver account is a violation and is prohibited. Keywords: Leasing, Driver Account, Sharia Economic La

PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA MENURUT PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMSOSTEK DAN HUKUM ISLAM

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan keselamatan kerja menurut Pasal 1 UU Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek dan bagaimana perlindungan keselamatan kerja dalam pendekatan normatif  Islam. Penelitian ini termasuk ranah penelitian hukum karena sember kajian adalah undang-undang dan Hukum Islam tentang kenaga kerjaan, sedangkan jenis penelitian berupa studi kepustakaandengan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang digunakan atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel, dan buku-buku lainnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, sebagai bahan informasi akademis tentang konsep keselamatan kerja melalui pendekatan hukum posetif dan hukum Islam. Simpulan penelitian ini ada dua poin. Pertama Perlindungan keselamatan kerja berdasarkan UU Nomor 3 tahun 1992 tentangjamsostek menjamin pekerja atas hak keselamatan keamanan dan orang-orang yang ada di lingkungan kerja. Kedua Sedangkan dalam hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan keselamatan kerja  yakni untuk            memperoleh kemaslahatan dengan memelihara Al-umur al- dlaruriyah, dan maqashid syari‟ah sebagai perlindungan keselamatan duniawi dan ukhrawi baik bagi pengusaha dan tenaga kerja

Praktek Cerai Rujuk di Desa Pedamaran Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Referral divorce practices must be carried out in the Religious Courts. However, there are still many people who divorce and reconcile without involving the Religious Courts, as is often done by people in Pedamaran Village, Pedamaran District, Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra. Therefore, this research wants to know about the implementation of the divorce practice in Pedamaran Village which will be studied in terms of Islamic law and applicable legislation. The aim of the research is to find out how the study of Islamic law and legislation regarding the practice of divorce is referred to in Pedamaran Village. This type of research is field research, meaning that this research is carried out directly on the research object to obtain complete data. The data collection techniques in this study were carried out using observation, interview and documentation techniques. The approach method uses the comparative method. The results of the study show that the practice of referral divorce carried out by the Pedamaran village community is in accordance with Islamic law, so that the practice of referral divorce is legal. However, according to Law Number 16 of 2019, the practice of divorce and reconciliation in Pedamaran Village is illegal, because the divorce was not carried out at the Religious Court and reconciliation was not carried out in front of the marriage registrar. This shows that there are still many people who have not complied with the applicable laws and regulations, so it is necessary to hold socialization so that people are aware of the law.Praktek cerai rujuk harus dilaksanakan di Pengadilan Agama. Akan tetapi, masyarakat masih banyak yang melakukan cerai rujuk tanpa melibatkan Pengadilan Agama, seperti yang sering dilakukan oleh masyarakat pada Desa Pedamaran Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.  Oleh sebab itu, penelitian ini ingin mengetahui tentang pelaksanaan praktek cerai rujuk di Desa Pedamaran tersebut yang akan dikaji dari segi hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana kajian hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan terhadap praktek cerai rujuk di Desa pedamaran. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research), artinya  penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan data secara lengkap. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dilakukan dengan mengunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode pendekatan menggunakan metode komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek cerai rujuk yang dilakukan oleh masyarakat desa Pedamaran sesuai dengan hukum Islam, sehingga praktek cerai rujuk tersebut adalah sah. Akan tetapi, menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, praktek cerai rujuk di Desa Pedamaran tidak sah, sebab perceraian tersebut tidak dilakukan di Pengadilan Agama dan rujuk pun tidak dilakukan di depan pegawai pencatat nikah. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diadakannya sosialisasi agar masyarakat sadar akan hukum

BADAL HAJI UNTUK ORANG YANG TELAH WAFAT DALAM PERSPEKTIF MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI’I

Badal haji untuk orangpyang telahpwafat dalam perspektif mazhab maliki dan mazhab syafi’i yakni dalam pelaksanaan badal haji adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab, adapyang membolehkanpdan adapyang tidak boleh. Yang membolehkanpialah mazhab syafi’i sedangkan yang tidak membolehkan ialah mazhab maliki. menurut mazhab maliki tidaklah boleh diwakilkan dengan alasan ibadah haji tidak dapat digantikan dengan orang lain sebagaimana shalat dan puasa sedangkan menurut sebagian ulama terkhusus mazhab syafi’i boleh diwakilkan dengan alasan jikalau seseorang yang telah memenuhi syaratnya wajib hajipnamun telah meninggalpdunia sebelumpiapmelaksanakannya maka boleh segera diwakilkan. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalahpbagaimana badalphaji untukporang yangptelahpwafat dalam pandangan mazhabpmaliki dan mazhab syafi’i dan apa persamaan dan perbedaan badalphaji untukporang yangptelah wafatpmenurut mazhabpmaliki dan mazhab syafi’i. Adapunpmetode yang digunakanpdalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, sumberpdata yangpdigunakan dalamppenelitian inipadalah sumberpdatapsekunder, metodeppengumpulan datapyang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  yang melalui studi kepustakaan yang disebut dengan Library reseach, yaitu dilakukan melalui cara mencari, mengkaji, serta menela’ah atau menganalisa pendapat dan perspektif para ulama yang terdapat dalam buku-bukunya sesuai dengan pembahasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut pendapat mazhab Maliki bahwa siapa pun yang wajib mengerjakan haji pada rukun Islam, yaitu haji fardhu, tidaklah boleh diwakilkan kepada siapa pun untuk mengerjakan haji sebagai pengganti dirinya. Baik dia sehat ataupun sakit yang diharapkan kesembuhannya. Hal ini di dasari dengan ibadah haji merupakan ibadah yang mendominan pada fisik maka hal ini tidak holeh diwakilkan kepada orang lain. Sedangkan menurut pendapat mazhab Syafi’i bahwa badal haji boleh untuk mereka yang lemah (orang yang sakit atau sudah berlanjut usia) dan bagiporang yang telahpmeninggal dunia. Denganpsyarat orang yang meninggal tersebut belum sama sekali melaksanakan ibadah haji. Adapun persamaan antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i adalah bahwa kedua-duanya mengatakan ibadah haji itu wajib dilaksanakan bagi orang yangpmampu baikpsecara fisik, finansial dan keamanan. Dan keduanya sepakat juga bahwasanya badal haji itu boleh dibadalkan. Namun letak pada perbedaannya bahwa mazhab Maliki mengatakan harus memakai wasiat sedangkan mazhab Syafi’i tanpa dengan wasiat tetap dibolehkan.   Kata Kunci: Badal haji untuk orang yang telah wafat.   Abstract The badal hajj for people who have died is in the perspective of the maliki and shafimazhab, namely in the implementation of badal haj there are differences of opinion among mazhab scholars, some allow and some are not allowed. The ones that allow are the syafi'i schools while those who do not allow are the maliki schools. according to the Maliki mazhab it cannot be represented on the grounds that the pilgrimage cannot be replaced by other people such as prayer and fasting, while according to some scholars, especially the shafi'i school, it can be represented on the grounds that if someone who has met the requirements is obliged to do Hajj but has passed away before he performs it then he may immediately represented. As for the formulation of the problem in this study is how badal hajj for people who have died in the view of the mazhabmaliki and mazhabsyafi'i and what are the similarities and differences of badal hajj for people who have died according to mazhabmaliki and mazhabsyafi'i. The method used in this research the writer uses a qualitative approach, the data sources used in this research are secondary data sources, the data collection method used in this research is a method through library research called library research, which is done by means of looking for, studying, and analyzing or analyzing the opinions and perspectives of the scholars contained in their books in accordance with the discussion. Thepresults of thispstudy indicatepthat accordingpto the opinionpof the Maliki school, anyone who is obliged to perform Hajj in the pillars of Islam, namely haji fardhu, should not be represented by anyone to perform Haj as a substitute for himself. Either he is healthy or sick, he is expected to recover. This is based on the fact that the pilgrimage is the dominant worship in the physical so that this cannot be represented by other people. Meanwhile, according to the opinion of the Syafi'imazhab that badal haji is allowed for those who are weak (people who are sick or have aged) and for people who have died. With the condition that the person who died has never performed the pilgrimage at all. The similarities between the Maliki mazhab and the Syafi'i school are that both say that the pilgrimage is obligatory for people who are physically, financially and secure. And both of them agreed that the Hajj badal was allowed to be legalized. However, the difference lies in the fact that the Maliki school says that you must use a will, while the Syafi'i school without a will is still permitted.   Keywords: Badal Hajj for people who have dea

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA SISTEM DROPSHIPPING

ABSTRACT Progressively and progressing transaction system in online world hence many  problems  happened  between  business  actor  and  consumer.  Therefore, selling and buying online transactions increasingly prevalent wanprestasi which is done by the seller makes the consumer seek the protection against the problems that already happens with how consumer protection law solve wanprestasi of drop shipping system whether it has been completed according to the study of sharia economic law. There are several problems in this research such as how to solve wanprestasi on drop shipping system of consumer protection law and review of sharia economic law to solve wanprestasi on drop shipping system. The  methodology  of  this  research  use  the  library  research  which  is stressed the information by various materials in library, the data collection technique in this research is the researcher will reviewing the problems with literatures or references which are relate and relevant with the title of this research. Furthermore, those data analysed by descriptive method. In  conclusion,  sharia  economic  law  solve  the  wanprestasi  on  drop shipping system of constitution number 8 of 1999 about consumer protection is in accordance with sharia economic lawthat if both parties are involved in a dispute then the first step taken is through peace (ash-shulhu) but if not yet it will be resolved through the power of al-qadla.   ABSTRAK Semakin maju dan berkembangnya sistem transaksi di dunia online maka banyak permasalahan yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen.Oleh karena itu, transaksi jual beli online yang semakin marak terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha membuat konsumen mencari tempat berlindung terhadap  permasalahan  yang  terjadi  lantas  bagaimana  undang-undang perlindungan konsumen menyelesaikan wanprestasi terhadap sistem dropshipping apakah telah sesuai penyelesaiannya menurut kajian Hukum Ekonomi Syari‟ah. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian wanprestasi pada sistem dropshipping dalam undang-undang perlindungan konsumen serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari‟ah terhadap penyelesaian wanprestasi pada sistem dropshipping. Adapun  metodologi  penelitian  ini  menggunakan  jenis  studi  literatur (Library Reseach) yang menekankan sumber informasinya dari berbagai bahan kepustakaan, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah yaitu peneliti akan mengkaji pokok masalah melalui literatur-literatur atau referensi-referensi yang berkaitan dan relavan dengan judul penelitian ini. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis data deskriptif. Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Menurut Hukum Ekonomi Syari‟ah penyelesaian wanprestasi pada sistem dropshipping dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah sesuai  dengan  Hukum  Ekonomi  Syari‟ah yaitu  jika kedua belah  pihak terlibat  suatu  sengketa  maka  langkah  awal   yang  di  ambil  ialah   melalui perdamaian (ash-shulhu) namun jika belum bisa maka akan di selesaikan melalui kekuasaan al-qadla

Tradisi Minjung Di Desa Tanjung Pura Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam

The "minjung" tradition is one of the beliefs of the people of Tanjung Pura village, Pengandonan subdistrict, Ogan Komering Ulu (OKU) district. Meanwhile, according to the term "minjung" tradition is serving food out of gratitude for achieving the goal and praying for the spirits of deceased ancestors. The community usually carries out this minjung tradition, namely after the rice harvest, before weddings and before Eid al-Fitr. Then, to examine the research, we carried out investigations through field observations and interviews with several sources. From this research it can be concluded that the procedures for implementing the minjung tradition are providing dishes in the form of food before carrying out the tradition, reading Surah al-Fatihah, continuing to read Surah Al-Ikhlas, Surah Al-falaq, Surah An-Nas, Surah Al-Baqarah 1-5, And continued praying. According to Customary Law, the implementation of this tradition must be carried out because people believe that if it is not implemented, undesirable things will happen, whereas according to Islamic Law, if the food served is used as an offering to the spirits of ancestors/ancestors, then it is Urf fasid, that is, it is not permitted by law. It is Haram, and if the food is served as a form of gratitude to Allah for what has been achieved and so that the future will be even better, then Urf Sahih applies, that is, it is permissible, then the law is Sunnah.Tradisi “minjung” adalah merupakan salah satu kepercayaan masyarakat desa Tanjung Pura kecamatan Pengandonan kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Sedangkan menurut istilah bahwa  Tradisi “minjung” adalah menghidangkan makanan atas rasa syukur telah tercapai tujuan dan mendoakan arwah nenek moyang yang telah meninggal. Pelaksanaan tradisi minjung ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yaitu setelah panen padi, sebelum acara pernikahan dan sebelum lebaran Idul Fitri. Kemudian untuk mengkaji penelitian melakukan penelusuran melalui observasi lapangan, wawancara dengan beberapa narasumber. Dari penelitian ini dapat disimpulkan tata cara pelaksanaan tradisi minjung Menyediakan hidangan berupa makanan sebelum melakukan tradisi tersebut, Membaca surah al-fatihah, Dilanjutkan membaca surah al-ikhlas, Surah Al- falaq, Surah An- Nas, Surah Al-Baqarah 1-5, Dan dilajutkan berdoa. Menurut Hukum Adat pelaksanaan tradisi ini wajib dilaksankaan karena masyarakat percaya apabila tidak dilaksanakan maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sedangkan menurut pandangan Hukum Islam Jika makanan yang dihidangkan untuk dijadikan sesajen untuk para roh leluhur/nenek moyang maka termasuk Urf fasid yaitu tidak diperbolehkan hukumnya Haram, dan jika makanan yang dihidangkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah apa yang telah tercapai dan agar kedepanya lebih baik lagi maka berlaku Urf shahih yaitu diperbolehkan maka hukumnya Sunnah

PERAN PEMBIMBING AGAMA PADA PEMULUNG PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS AGAMA DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) SUKAWINATAN PALEMBANG

Problematika kemiskinan telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi.  Peran dan kedudukan perempuan di masyarakat dahulu masih berkisar di dalam rumah tangga dan berkutat dengan 3M, yaitu Masak, bersolek, melahirkan anak. Namun, dengan adanya pergerakan kaum perempuan mendorong terjadinya perubahan yang membuat perempuan kini mampu mengekpresikan dirinya tidak hanya di ranah domestik tetapi di ruang publik. Banyak perempuan bekerja bermunculan dengan adanya kesetaraan gender. Keterlibatan perempuan dalam bekerjaa, dipengaruhi oleh beberapa sebab, yaitu:tekanan ekonomi, lingkungan keluarga yang mendukung. Dari permasalah diatas dari rendahnya pendapatan suatu keluarga mendorong kaum perempuan yang tinggal di daerah TPA Sukawinatan Palembang, untuk turut membantu perekonomian keluarga. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan menjadi pemulung perempuan. Disinggung diatas adanya fungsi religius bagi perempuan pemulung yaitu fungsi keagamaan, para pemulung perempuan perluh adanya pendidikan agama pemulung perempuan itu harus ada peran pembimbing agama didalamnya. Karena bisa jadi pemulung tersebut kurang memperhatikan menegenai masalah kewajiban sebagai seorang Perempuan muslimah, seperti melaksanakan ibadah sholat, puasa maupun zakat, yang memang itu sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Disinilah tenaga pembimbing agama berperan penting untuk merubah pola pikiran pemulung melalui intraksi yang baik antara pembimbing agama dengan pemulung perempuan dalam hal ibadah dan muamalah. Berdasarkan pandangan peneliti merasa tertarik melakukan penelitian terhadap masalah di atas dan menuangkannya pada penelitian ini yang berjudul “Peran Pembimbing Agama Pada Pemulung Perempuan Dalam Meningkatkan Kualitas Agama Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukawinatan Palembang. Metode penelitian jenis penelitian lapang (Field reseach. Lokasi penelitian dilakukan di TPA Sukawinatan Kecamatan Sukarame Palembang. Sumber data diantaranya, pembimbing agama dan pemulung perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu; observasi, wawancara, dokumentasidan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja pada data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola. Berdasarkan hasil dan analisis penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa, Peran pembimbing agama dalam menanamkan pengetahuan keagamaan Pada pemulung perempuan dalam sebagai teladan, memberikan pemahaman, menanamkan rasa percaya diri perempuan pemulung, penyelenggara edukasional, pembangkit kesadaran masyarakat, membangun kedekatan emosional dan advokatif, dengan materi keagamaan yang diberikan meliputi aqidah, syariah dan akhlak. Bimbingan agama terhadap pemulung dalam meningkatkan pengamalan agama bisa dikatakan berhasil dilakukan walaupun tidak terlalu signifikan dikarenakan masih banyak warga pemulung yang masih belum tergerak hatinya untuk meningkatkan pengamalan agama mereka. Pemulung perempuan tetap menjalankan tugas mereka sesuai perannya dalam keluarga, perempuan pemulung memberikan konstribusi yang baik dalam hal bekerja dan membantu keperluan keluarga.&nbsp

ZAKAT FITRAH DENGAN UANG MENURUT IMAM HANAFI DAN IMAM MALIKI

Abstract Zakat fitrah is issuing a special portion of property that has reached the nishab (quantity limit that requires zakat) to people who are most entitled to receive it or called mustahiq. The obligation to pay zakat fitrah is also legal in several verses in the Qur'an. The form of giving zakat fitrah has also been explained in several hadiths of the Prophet Muhammad. Efforts to pay zakat in Islamic law show that Islam is very concerned about social problems, especially the fate of those who are weak. So that close the relationship of love between fellow human beings in realizing Islamic brotherhood. In the Indonesian community, most of whom adhere to the Hanafi school of thought, but there are also some people who follow the guidelines of the Maliki school of thought, where from the two schools of thought there are differences of opinion about most of them allowing zakat fitrah with money, but there are also those who argue that paying zakat fltrah is not allowed with money. but with goods (basic materials). Based onthe explanation ofthe background of theproblem, the researcher determines the formulation of the problem, namely how are the similarities and differences between zakat fltrah and moneyaccording to Imam Hanafi andImam Maliki. This study uses the library research method, which means an activity to search, record, formulate to analyze to compile data about differences of opinion from Imam Hanafi and Imam Maliki regarding the payment of zakat fitrah with money. The dta obtained from the resultsof this library rsearch ar then processed systematically. The results in the study state that Imam Hanafi and Imam Malik both require zakat fitrah on people who have excess food the next day. However, in this case Imam Hanafi distinguishes between fard and obligatory. Fardhu is everything that is determined based on the qath'i argument, obligatory based on the zanni argument. Meanwhile, Imam Maliki does not distinguish between fard and obligatory. While the difference is that Imam Hanafi is allowed to pay zakat fitrah with money while Imam Maliki does not allow zakat firah with money, he must use local staple foods Keywords: Zakat, Money, Hanafi, Maliki  Abstrak Zakat fitrah ialah mengeluarkan sebagian harta yang khusus pulayang sudah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkanzakat) kepada orang-orang yang paling berhak menerimanya atau disebut dengan mustahiq. Kewajiban membayar menunaikan zakat fitrah juga ada hukumnya pada beberapa ayat dalam Al-Qur’an. Bentuk pemberian zakat fitrah juga telah dije1askan da1am beberapa hadits Rasulullah SAW. Upaya menunaikan zakat dalam syariat islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah. Sehingga memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam mewujudkan persaudaraan Islam. Dalam kalangan masyarakat Indonesia yang sebagian besar menganut mazhab hanafi namun ada juga beberapa kalangan masyarakat yang mengikuti pedoman dari mazhab maliki dimana dari kedua mazhab terdapat perbedaan pendapat tentang sebagian besar membolehkan zakat fitrah dengan uang, namun ada juga yang berpendapat menunaikan zakat fitrah tidak boleh dengan uang melainkan dengan barang (bahan pokok). Berdasarkan pemaparan mengenai latar belakang masalah peneliti menentukan rumusan masalah yaitu bagaimana persamaan dan perbedaan zakat fitrah denganuang menurut Imamhanafi dan imam maliki. Penelitian ini menggunakan metode liberary research (kepustakaan), yang artinya sesuatu kegiatan untuk mencari,mencatat, merumuskan sampai menganalisis sampai menyusunan data tentang perbedaan pendapat dari imam hanafi dan imam maliki tentang pembayaran zakat fitrah dengan uang. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan ini kmudian dio1ah secarasistematis. Hasil dalam penelitian menyatakan bahwa imam hanafi dan imam maliki sama-sama mewajibkan zakat fitrah atas orang yang memiliki kelebihanmakanan pada esok harinya. Namun dalam hal ini Imamhanafi membedakan antara fadhu denganwajib. Fardhu ialah segala sesuatu yangditetapkan berdasarkan da1il qath’i, wajib berdasarkan dalil zanni. Sedangkan Imammaliki tidak membedakan antara fardhu dan wajib. Sedangkan perbedaannya bahwasanya Imam Hanafi boleh menunaikan zakat fitrah dengan uang sedangkan Imam maliki tidak memperbolehkan zakat firah dengan uang harus menggunakan bahan makanan pokok setempat. Kata Kunci : Zakat Fitrah dengan Uang, Imam Hanafi, Imam Malik

Penetapan Konsep Adil Dalam Berpoligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat

Abstract: This article aims to understand the concept of fairness in polygamy in terms of customary law in Bangun Sari Village, Tanjung Lago District and in terms of Islamic law. This research was motivated by a controversial issue whose debate gave birth to various opinions, especially on the concept of justice as the main requirement in polygamy. In Islamic law and positive law there is no prohibition against polygamy. However, it must go through rules or procedures and applicable legal rules as well as with reasons that can be used as arguments for polygamy. The approach method in this writing is to use a comparative approach. Data was collected by means of interviews and documentation. Data were analyzed descriptively qualitatively. The results of this study state that the application of the concept of fairness in polygamy according to customary law in Bangun Sari Village, Tanjung Lago District is different from Islamic law, namely that polygamy is allowed by traditional leaders who do not have male offspring. The practice of polygamy in Bangun Sari Village, Tanjung Lago District was concluded not to be in accordance with Islamic law.Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk memahami konsep adil dalam berpoligami dari segi hukum adat di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Lago dan dari segi hukum Islam. Penelitian ini dilatar belakangi oleh salah satu persoalan kontroversial yang perdebatannya melahirkaan berbagai pendapat, terutama pada konsep kadilan sebagai syarat utama dalam poligami. Dalam hukum islam dan hukum positif tidak ada larangan untuk melakukan poligami tersebut. Akan tetapi harus melalui aturan atau prosedur dan aturan hukum yang berlaku serta dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan dalil untuk melakukan poligami. Adapun metode pendekatan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan komparatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa penerapan konsep adil dalam berpoligami menurut hukum adat di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Lago berbeda dengan hukum Islam, yaitu yang diperbolehkan poligami adalah tokoh adat yang tidak memiliki keturunan laki-laki. Praktek poligami di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Lago disimpulkan belum sesuai dengan hukum Islam.     &nbsp