Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di kota makassar dan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Penelitian ini dilakukan secara normatif empiris yang dilakukan melalui undang-undang dan asas-asas yang berlaku maupun studi lapangan dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di kota Makassar dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) upaya yaitu Upaya Pre-emtif, Upaya Preventif, dan upaya Represif. Dalam menjatuhkan sanksi kepada anak yang menjadi pelaku kejahatan seksual kepolisian selalu mengupayakan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara dimana polisi selalu memperhatikan kepentingan anak, bukan hanya anak sebagai korban tapi juga anak sebagai pelaku.         &nbsp

Eksistensi Hukum Adat Pidana Sebagai Hukum Positip Indonesia (Analisis Hukum Terhadap Beberapa Delik Kesusilaan Putusan Pengadilan)

x, 192

URGENSI PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Keadilan Restoratif pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan diversi, yaitu penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Akan tetapi, proses diversi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana narkotika. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang berlokasi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui hasil wawancara, kuisioner, survey, dan studi dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi dari sistem diversi untuk mewujudkan keadilan restoratif pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada persidangan pengadilan telah memegang peranan yang cukup sentral dalam penyelesaian perkara pidana anak, hanya saja belum terdapat koordinasi yang baik dalam pelaksanaannya masing-masing dikarenakan baru lembaga Mahkamah Agung yang mengeluarkan Peraturan Pelaksanaan (PP) terkait pelaksanaan diversi

PENGATURAN KAPAL PENGANGKUT IKAN HIDUP DI INDONESIA

Makalah ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kapal pengangkut ikan hidup berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primerdan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.15/PERMEN-KP/2020 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengangkutan ikan hidup, serta mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup. Aturan ini juga mengatur agar kapal pengangkut ikan hidup harus sesuai spesifikasi dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur yakni kapal yang memiliki palkah yang dirancang untuk mengangkut ikan hidup, memiliki sirkulasi air atau memiliki sirkulasi udara (aerator)