ANALISIS PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN USAHA KECIL- MENENGAH DI INDONESIA

Pajak Penghasilan atas Usaha Kecil Menengah (UKM) mengalami perubahan dalam Undang-Undang Pajak nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan (UU PPh terbaru). Dalam UU PPh terbaru tarif pajak untuk Usaha Kecil Menengah yang berbentuk badan dengan peredaraan bruto sampai dengan 4.8 Milyar mendapat fasilitas pemotongan tarif 50% dari tarif normal. Hal ini berimplikasi pada penurunan tarif bagi Usaha Kecil menengah sejak tahun 2009 dibandingkan dengan tarif berdasarkan Undang-Undang PPh sebelumnya (UU PPh lama). Namun dalam penghitungan pajak penghasilan, prinsip keadilan berdasarkan UU PPh lama lebih memberikan rasa keadilan karena basis pengenaan pajak berdasarkan laba usaha dibandingkan dengan UU PPh terbaru yang berdasarkan pada peredaran usaha. Penulisan ini memfokuskan pada perbandingan pengenaan pajak pada UKM berbentuk badan berdasarkan UU PPh terbaru dan UU PPh lama. Dari penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian komparatif, deskriptif, dan analisis dokumen didapatkan hasil bahwa terjadi penurunan tarif pajak berdasarkan UU PPh terbaru, namun prinsip keadilan dalam pengenaan pajak terhadap Usaha Kecil Menengah masih kurang dibandingkan dengan Undang- Undang Pajak Penghasilan sebelumnya

Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia: Kebijakan dan Implikasi

Income Tax, whether it is personal or business entities taxpayers, with circulation up to 4.8billion rupiah is 1 percent and the final since July 1, 2013 according to the Government Regulation number 46 year of 2013 (PP46). This paper analyzes the implications of this regulation for micro and small businesses taxpayer with the category of gross circulation to 600 million rupiah. From the research that is conducted by the method of comparative research, descriptive and document analysis, it is showed that this regulation can reduce the compliance cost due to the simplicity of the calculation. However, the imposition of income tax according to the PP 46 is higher than before this regulation is applied for personal entities taxpayer of micro and small business with a turn over up to 600 million rupiah. On the other hand, for personal entities taxpayer of middle business, with the highest circulation, the imposition of income tax is lowe

APAKAH TARIF PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGGUNA NORMA SUDAH ADIL? STUDI KASUS PEDAGANG ECERAN MINUMAN DI JAKARTA BARAT

APAKAH TARIF PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGGUNA NORMA SUDAH ADIL? STUDI KASUS PEDAGANG ECERAN MINUMAN DI JAKARTA BARAT

EVALUASI PERBEDAAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN MENURUT FISKAL DAN KOMERSIAL (STUDI KASUS PADA PT TCH)

EVALUASI PERBEDAAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN MENURUT FISKAL DAN KOMERSIAL (STUDI KASUS PADA PT TCH)

ANALISIS PPN MEMBANGUN SENDIRI UNTUK PENGUSAHA KENA PAJAK DI INDONESIA

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan membangun sendiri dibedakan bila dilakukan dengan perolehan melalui jasa kontraktor. Akibat dari perbedaan perlakuan PPN atas kedua transaksi di atas berimplikasi pada keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Fakatnya dalam pelaksanaanya peraturan ini menjadi tidak efektif disebabkan dengan mudahnya Pengusaha Kena Pajak menghindari hal yang kurang menguntungkan seperti pada pengenaan atas PPN membangun sendiri. Penulisan ini memfokuskan pada perbandingan bila pengenann atas PPN pada Pengusaha Kena Pajak berbentuk Perseroan Terbatas untuk kegiatan membangun sendiri diperlakukan sama dengan perolehan gedung melalui kontraktor. Dari penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian secara komparatif dan deskriptif didapatkan hasil bahwa perlakuan yang sama atas pengenaan PPN membangun sendiri pada Pengusaha Kena Pajak tidak mengurangi penerimaan pajak penghasilan dibandingkan dengan menggunakan jasa kontraktor. Sebaliknya peraturan PPN membangun sendiri bagi Pengusaha Kena Pajak berbentuk Perseroan Terbatas menjadi tidak efektif. Disamping itu karena PPN masukkan bagi perolehan dengan cara membangun sendiri yang tidak dapat dikreditkan berimplikasi pada inefisiensi yang pada gilirannya tidak mendukung iklim dunia usaha yang kondusif

ANALISIS ATAS PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN UNTUK PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. JT

ANALISIS ATAS PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN UNTUK PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. JT

THE IMPLICATION OF VAT REGULATION TO TAX REVENUES: THE CASE OF SMALL RETAILER IN INDONESIA

According to the VAT Act the category of small enterpreneur is an entrepreneur who attempts the circulation does not exceed 600 million rupiah, while according to the Income Tax Act is a business entrepreneur who has the total of revenues no more than 4.8 billion rupiah. The small retaillers with sales revenue above 600 million and below 4.8 billion rupiah which Income Tax Act could use the special rate of 0.75% of the total revenues required to levy VAT at 10% of sale revenues or when under 1.8 billion rupiah the VAT rate is of 3-4%. The imposition of value added tax which unfairly results in the lower level of taxpayer compliance. This study focuses on the implications of VAT rates on the small retailler who has the circulation of business between 600 million to 4.8 billion rupiah to the amount of tax revenue. From the research conducted based on the comparatives research method, the descriptive analysis of documents and interviews produced that the reduction in the VAT rate impacts in increased state revenue

PERBANDINGAN PENERAPAN PPH FIRMA DAN PERSEROAN TERBATAS PADA PT. CREATURA CREATIONS

PERBANDINGAN PENERAPAN PPH FIRMA DAN PERSEROAN TERBATAS PADA PT. CREATURA CREATIONS

EVALUASI ATAS PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PADA RESTORAN BERBENTUK FRANCHISE (STUDI KASUS DI RESTORAN TTD)

EVALUASI ATAS PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PADA RESTORAN BERBENTUK FRANCHISE (STUDI KASUS DI RESTORAN TTD)

KEBIJAKAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU: STUDI KASUS USAHA MIKRO DI INDONESIA

The instalment of Income Tax for Individual Taxpayers of particular enterpreneur is determined at 0.75% of the total circulation of business under section 25 Income Tax Act, 2008. The prepaid’s payment of income tax implies the underpayment or overpayment of tax at the end of the tax year. If there is an overpayment of tax audits, it will be conducted according to the Law Number 28 of 2007 on the General Provisions of Taxation. This paper focuses on the discussion of income tax installments by individual taxpayer particular enterpreneur categorized as micro entrepreneurs. Based on the research conducted by the method of comparative research, descriptive and analytical documents, results show that the maximum limit of circulation to all types of businesses at the lowest rates and the type of agricultural businesses in the highest rates occur overpayment. It means the cost of taxation for individual taxpayers of particular entrepreneurs in micro business. This causes a particular burden for micro individual taxpayers of particular enterpreneur besides less aligned with the goal of the Income Tax Act change