Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Akademik Dosen Pendidikan Agama Islam (Penelitian Pada Mahasiswa Semester II Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang)

One of the subjects who had a goal guarding behavior in the learning process of students on campus is MKU (General Courses). And one of the common subjects are Islamic Education (PAI). With subjects such PAI sincerely hope college students to be able to color the character better. Hope is certainly not to blame, but please note that in the process of PAI college is not easy to carry out the mandate in order to make students become better morals. Because the process involves a lot of things, as in educational theory that there are several factors that affect learning, including students, teachers, objectives, content, and the environment. The results of this study indicate that some of the services that it is considered satisfactory academic student in university classes FIP UNNES PAI is mastery of the material by lecturers and professors appearance and acceptance of lecturers to students. Services that still needs improvement is the presence of a lecturer at the college, faculty understanding of the condition of the course students conformity with the plan of activities, evaluation and feedback, availability syllabus and plan learning activities and the provision of reference books

Produktifitas SDM dalam Perusahaan

Keunggulan kompetensi yang dimiliki tenaga kerja terbentuk melalui pengembangan keterampilan karyawan, kultur organisasi yang khas dan proses serta sistem yang tepat dan terpadu. Berdasarkan pendapat tersebut maka keunggulan utama yang harus terlebih dahulu dimiliki oleh organisasi adalah keunggulan dalam manajemen sumber daya manusia. Oleh karena itu, dunia USAha dalam menghadapi persaingan global perlu memiliki karyawan yang mempunyai kompentensi dan komitmen terhadap Perusahaan, melalui keunggulan yang dimiliki karyawan akan mampu meningkatkan bargaining position melalui produktifitas seseorang

Penukaran Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Penukaran harta wakaf adalah penukaran harta wakaf dari bentuk semula ke bentuk yang lainnya hukum islam pada dasarnya Perubahan status wakaf tidak diperbolehkan melakukan penukaran sebagaimana mazhab Maliki dan Syafi\u27i sangat menekankan pada keabadian harta benda wakaf walaupun sudah rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Pada Pasal 40 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang ditukar. Tujuan penelitian untuk mengetahui status hukum penukaran harta wakaf menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan mengetahui mekanisme penukaran harta wakaf menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan mengunakan data primer, data sekunder dan tersier. Hasil penelitian bahwa ada berbeda pendapat ulama dan madzhab tentang penukaran harta wakaf menurut hukum islam ada yang berpendapat melarang ibdal (penukaran) tanah wakaf sekalipun tanah tersebut tidak mendatangkan hasil sama sekali sebagian ulama lainnya memperbolehkan menukar tanah wakaf yang tidak atau kurang bermanfaat dengan tanah lain yang lebih baik namun dengan syarat-syarat tertentu. Dalam Perundang-undangan tentang wakaf secara mutlak membolehkan penukaran karena yang menjadi sorotan bukan bentuk akan tetapi yang terpenting dari wakaf adalah fungsi dan tujuannya. Mekanisme penukaran menurut hukum islam harus melalui hakim yang shaleh yang mempunyai ilmu dan amal. Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam pasal 51 menyebutkan bahwa mekanisme penukaran dilakukan oleh nadzir dengan mengajukan permohonan tukar ganti kepada menteri melalui kantor urusan agama dengan menjelaskan alasan Perubahan status dan hasilnya harus dilaporkan oleh nadzir ke kantor pertanahan dana atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.The exchange of wakaf property is the exchange of wakaf property from its original form to another form of Islamic law basically the change of waqf status is not allowed to exchange as Maliki and Shafi\u27i school emphasize on the immortality of waqf property even if it is damaged or does not produce something. In Article 40 of Law Number 41 Year 2004 regarding Waqf, the wakaf property that has been proclaimed is prohibited to be exchanged. The purpose of this research is to know the legal status of the exchange of wakaf property according to Islamic law and Law Number 41 Year 2004 about Wakaf and know the mechanism of exchange of wakaf property according to Islamic law and Law Number 41 Year 2004 about Waqf. The research method used is the type of normative legal research (normative juridical) by using primary data, secondary and tertiary data. The result of the research that there are different opinions of ulama and madhhab about the exchange of wakaf property according to Islamic law there are those who argue forbidding ibdal (exchange) of wakaf land even though the land does not produce the result at all some other scholars allow swap land donation which is not or less useful with other land better but with certain conditions. In the legislation on waqf it is absolutely permissible to exchange because the spotlight is not the form but the most important of the waqf is its function and purpose. The mechanism of exchange according to Islamic law must be through a pious judge who has knowledge and charity. Law No. 41 of 2004 on Waqf in article 51 states that the exchange mechanism is done by nadzir by applying for exchange to the minister through the religious affairs office by explaining the reason for the change of status and the result must be reported by nadzir to the land office of the fund or the relevant institution for registration Furthermore

Bahasa Al-quran

Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan Mujizat yang diturunkan kepada Nabi akhir jaman Muhammad SAW. Tidak ada yang menandingi keindahan bahasa Al quran dan keindahan ketika kita melantunkan Al quran. Banyak orang yang hatinya tergetar jika di bacakan ayat-ayat Al quran, sehingga kemudian dia mendapatkan risalah kebenaran. Al quran adalah satu-satunya kitab yang terjaga keasliannya walau telah diturunkan kurang lebih 14 abad yang lalu akan tetapi tetap terjaga dalam satu Bahasa dan satu huruf yang terangkai didalamnya, kosa kata yang indah, Nada dan Langgamnya, Singkat dan padat, Memuaskan Para Pemikir dan Orang kebanyakan, Memuaskan akal dan Jiwa, dan ketepatan maknanya

Penambahan Serbuk Karet SIR.20 Pada Tanah Lempung Sebagai Bahan Inti Bendungan

Dam is a construction crosses the river to arise up water surface in the reservoir and also retains seepage flow to downstream. In the earth fill dam, the seepage is minimized by the impervious zone. That is usually composed of clay soil fine soil. In this research, natural rubber powder SIR.20 is used to improve the characteristics of impervious zone material i.e.: clay and sand-mo. The tested characteristics of physical and mechanical test by using model at tank permeability. The result show that the addition of rubber powder to clay soil could increase direct shear from 10o at rate 0% to 14o at rate 12,5%, permeability coefficient from 5,97x10-6 cm/sec to 3,23x10-4 cm/sec, seepage flow from 1,581x10-5 cm3/sec to 8,57x10-4 cm3/ sec, and reduce swelling from 16,81% at rate 0% to 7,40% at rate 12,5%. Meanwhile, the addition of rubber powder to sand-mo could increased direct shear from 15o at rate 0% to 28o at rate 12,5%, and reduce swelling from 14,85% at rate 0% to 4,78% at rate 12,5%, permeability coefficient from 3,09x10-5 cm/sec to 8,74x10-6 cm/sec, and seepage flow from 8,17x10-5 cm3/sec to 2,31x10-5 cm3/ sec. Based on the test result, it can be concluded that the addition of rubber powder to sand-mo could improve its impervious. In the contrary, addition of rubber powder to clay soil could worsen its impervious

Konsep dan Aplikasi Public Relations Politik pada Kontestasi Politik di Era Demokrasi (Pemilihan Langsung)

Sistem politik yang semakin demokratis di Indonesiayang ditandai dengan pelaksanaan pemilu legislative, pemilihanpresiden dan pemilukada secara langsung dengan melibatkan seluruhrakyat, telah menyebabkan popularitas seseorang atau partai politikmenjadi hal yang mutlak dalam setiap kontestasi. Membangun citrapositif seorang calon legislative, calon presiden, calon gubernur,bupati dan walikota memerlukan strategi komunikasi politik yangtepat. Salah satu konsep dan praktek komunikasi politik yang akhirakhirini berkembang dalam USAha membangun citra positifmenghadapi kontestasi politik adalah Public Relations Politik.Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa citra positif dapatdibangun dengan komunikasi timbal Balik (two ways trafficcommunication). Karenanya dimensi hubungan atau konteks(context) komunikasi menjadi menonjol dibandingkan dengandimensi isi (content) pesan kolaporan munikasi sebagaimana dalampraktek kampanye dan iklan politik yang proses komunikasinyaberjalan satu arah

Stratafikasi Maqashid Al-syariah terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya

Tentang kemaslahatan yang dikandung oleh ajaran Islam, semua ulama sepakat tentang hal itu. Mereka hanya berbeda pendapat terhadap keterkaitan hukum Islam dengan maslahat, untuk persoalan ini ulama menjadi tiga kelompok, yaitu pertama kelompok yang menolak hukum Islam dikaitkan dengan maslahat, karena bagi mereka boleh saja hukum Islam disyariatkan tidak mengandung kemaslahatan. Pendapat ini diyakini oleh golongan Asyariyah dan golongan Zhahiriyah. Walaupun dari kajian yang mereka lakukan sendiri ditemukan bahwa tidak ada hukum Islam itu yang tidak mengandung kemaslahatan yang mencakup terhadap lima perkara yang disebutkan di atas. Kedua, Sebagian mazhab Syafii dan sebagian mazhab Hanbali berpendapat bahwa maslahat menjadi illat bagi hukum, bukan sebagai penggerak yang memotivasi Syari dalam menetapkan hukum. Sedangkan pendapat ketiga menyebutkan bahwa hukum Islam terkait dengan maslahat, sebab Allah SWT telah berjanji seperti itu. Pendapat ini dianut oleh Muktazilah, Maturidiyah dan sebagian mazhab Hanbali

Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Industri Kelapa Secara Terpadu (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian Kabupaten Bireuen)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, dalam memperoleh dan menafsirkan data dilakukan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Hasil penelitian adalah kebijakan Dinas Perindustrian Kabupaten Bireuen dalam mengembangkan industri kelapa secara terpadu adalah dengan membuat kerangka pikir seperti data wilayah Bireuen, produksi batang kelapa, jumlah area yang ditanam, data dana baik dari provinsi maupun pusat, data akan arah pengambangan kelapa terpadu di Bireuen, amino masyarakat Bireuen terhadap kelapa sendiri, dan inpres serta kepres terhadap industri kepala. Faktor yang menghambat Dinas Perindustrian Kabupaten Bireuen dalam mengembangkan industri kelapa secara terpadu adalah berupa tidak adanya implementasi qanun yang menetapkan untuk dapat berdirinya industri kelapa secara terpadu di Kabupaten Bireuen, meskipun berbagai macam desain kebijakan telah dirancang, namun tidak dapat diimplentasikan secara baku dan sah. Faktor lain dapat berupa kurang modal dasar pembangunan yang dimiliki oleh daerah kabupaten sendiri. Selanjutnya faktor yang menghambat pengembangan industri kelapa secara terpadu di Kabupaten Bireuen berupa kurangnya akses bantuan modal dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah tingkat provinsi serta tidak lancarnya arus implentasi luar negeri yang masuk ke Kabupaten Bireuen.Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Daerah dan Industri Kelapa Secara Terpadu PENDAHULUAN Kabupaten Bireuen merupakan daerah yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah yang dapat diolah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu keunggulan daerah Kabupaten Bireuen adalah komoditi perkebunan dan pertanian diantaranya adalah kelapa. Kelapa merupakan komoditi penting bagi kehidupan masyarakat dan perekonomian khususnya daerah Kabupaten Bireuen. Produk tanaman kelapa selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat juga sebagai sumber pendapatan daerah melalui ekspor. Lahan kelapa merupakan lahan dengan areal terluas di Kabuptan Bireuen dibandingkan dengan lahan pertanian dan perkebunan lainnya, dan menempati urutan teratas untuk tanaman budidaya setelah padi.Pembangunan industri pengolahan kelapa secara terpadu di Kabupaten Bireuen memiliki peranan yang sangat penting, karena dengan arah dan sasaran tersebut pembangunan industri harus semakin ditingkatkan dan pertumbuhannya dipercepat sehingga mampu mempercepat terciptanya struktur ekonomi yang lebih seimbang