Pengaturan Pidana Terhadap Kejahatan Perundungan di Institusi Pendidikan Saat ini

The purpose of this research is to find out and analyze the current regulation of bullying crimes in educational institutions. The formulation of the problem in this research is: how is the current regulation of bullying crimes in educational institutions. This research was written using a normative juridical research type, which includes examining legal conflicts, legal vacuums, or ambiguity of norms. The results of the research note that currently Indonesia does not have regulations that specifically regulate the crime of bullying in educational institutions, some regulations related to bullying crimes in educational institutions currently have many weaknesses so that to identify an act that is included in bullying or not, use several the formulation policy namely the Criminal Code, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 20222 concerning Child Protection, Law Number 19 of 2016 regarding Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap kejahatan perundungan di institusi pendidikan saat ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: bagaimanakah pengaturan terhadap kejahatan perundungan di institusi pendidikan saat ini. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang meliputi penelaahan konflik hukum, kekosongan hukum, atau kekaburan norma . Hasil penelitian diketahui bahwa saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur secara khusus mengenai kejahatan perundungan di institusi pendidikan beberapa regulasi yang dikaitkan dengan kejahatan perundungan di Institusi pendidikan saat ini memiliki banyak kelemahan sehingga untuk mengidentifikasikan suatu perbuatan tersebut termasuk ke dalam perundungan atau bukan maka menggunakan beberapa kebijakan formulasi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20222 Tentang Perlindungan Anak , Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia

This article aims to investigate and analyze the regulation of homosexuals under Indonesian criminal law and to find out and analyze criminal law policies regarding homosexuals. The research method used in this research is normative juridical. The results of this study are same-sex sexual relations committed by homosexuals as part of a criminal act according to Indonesian criminal law, which is regulated in the provisions of Article 292 of the Criminal Code, but these provisions are limited to only regulating adults who commit homosexuality with a minor. . Homosexual acts between adult perpetrators need to be made a crime in Indonesia and can be based on three basic things, namely juridical, theoretical and sociological grounds. Suggestion After the authors conducted research on the regulation of homosexuals in Indonesian criminal law, the authors would like to suggest that it is necessary to criminalize a wider range of homosexual relationships than just those committed by adults with minors and also to same-sex sexual relations committed by fellow adults. Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan homoseksual menurut hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana mengenai homoseksual. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh homoseksual merupakan bagian dari tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia, yaitu diatur di dalam ketentuan Pasal 292 KUHP, tetapi ketentuan tersebut terbatas hanya mengatur orang dewasa yang melakukan homoseksual dengan seorang anak di bawah umur saja. Perbuatan homoseksual antara pelaku dewasa perlu dijadikan sebagai tindak pidana di Indonesia dapat didasarkan pada tiga hal medasar, yakni dasar yuridis, teoritis, dan sosiologis. Saran Setelah penulis melakukan penelitian terhadap pengaturan homoseksual dalam hukum pidana indonesia, maka penulis ingin memberi saran yaitu bahwa perlu dilakukan kriminalisasi yang lebih luas terhadap hubungan homoseksual dari sekedar yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak dibawah umur diperluas juga terhadap hubungan seksual sesama jenis  yang dilakukan oleh sesama orang dewasa

Perlindungan Hukum Bagi Korban Malapraktik Dokter dalam Perspektif Hukum Pidana

This article aims to find out, to examine the legal protection regulations for a doctor's malpractice victims in a criminal law perspective, as well as knowing a future criminal law policy regarding legal protection against malpractice victims. This type of study was normative-juridical juridical's juridical juggler, who was examining a fuzzy-up of laws that caused uncertainty in the doctor's malpractice protection system. The approach used was statute approach, case approach, conceptual approach. The results of this study based on witness and victim protection laws, health laws, medical practice laws, hospital laws have yet to specifically discuss malpractice laws and law-protection policies against malpractice victims are an integral part of efforts to promote social welfare that cannot be removed from state objectives. Therefore offer protection to victims of malpractice and also provide protection to the community. However, the concept of malpractice in laws does not exist, so the implementation of malpractice legal protection is important because of all human rights. Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis tentang peraturan perlindungan hukum bagi korban malapraktik dokter dalam perspektif hukum pidana, serta mengetahui kebijakan hukum pidana kedepan mengenai perlindungan hukum terhadap korban malapraktik. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji tentang adanya kekaburan hukum yang menimbulkan ketidakpastian dalam pengaturan perlindungan hukum korban malapraktik dokter. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Rumah Sakit belum spesifik membicarakan perlindungan hukum korban malapraktik dan Kebijakan perlindungan hukum terhadap korban malapraktik merupakan bagian integral dari usaha meningkatkan kesejahteraan sosial yang tidak dapat dilepas dari tujuan negara. Oleh karena itu memberikan perlindungan kepada korban malapraktik sekaligus juga memberikan perlindungan kepada masyarakat. Akan tetapi, konsep malapraktik dalam undang-undang tidak ada, maka dalam implementasi perlindungan hukum korban malapraktik itu penting karena hak semua orang

Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pertambangan dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia

Setiap usaha pertambangan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital menurut Undang-undang Pertambangan dan Mineral, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan izin pertambangan. Akan tetapi tidak jarang kegiatan penambangan ini dilakukan secara illegal yang berdampak pada kelestarian lingkungan sehingga terjadi penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsoran, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim mikro. Dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa Barang siapa yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin UsahaPertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, yang diberi judul Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perspektif Peraturan PerundangUndangan Indonesia. Atas dasar isu hukum tersebut penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana pertambangan dalam perspektif perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan, perundang-undangan,pendekatan konsep dan pendekatan kasus melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Selanjutnya dianalisis melalui tahapan interprestasi, penilaian, penelitian, dan evaluasi. Dan terakhir disimpulkan dalam bentuk perskriptif. Hasilpenelitian diketahui bahwa Secara yuridis kegiatan pertambangan banyak menimbulkan permasalahan hukum, yaitu terjadi sengketa pertambangan baik jenis maupun bentuknya, yaitu sengketa antara pemerintah dengan investor, antara pemerintah pusat denganpemerintah daerah, antara badan hukum dengan masyarakat sekitar tambang. Sengketa yang terjadi dalam bentuk tindak pidana, sengketa perdata, sengketa administrasi negara

Perbandingan Pengaturan Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang

This article aims to find out and analyze the similarities and differences in the protection of witnesses to the crime of money laundering in law of Indonesia and Malaysia. The research method used is normative juridicial. The data collection techniques used are secondary data collection that carried out by library research to collect and compile data related to the problem under study, by taking an inventory and studying laws and regulations, books , writings and documents related to the issues that the author examined. The data analysis techniques with content analysis. The results obtained from this study are that the arrangements for witness protection in the Money Laundering Law in Indonesia and Malaysia are different. protected subjects (namely: witness, the reporter, the family of the witness/reporter) as well as the broader arrangements in Indonesia as well as in its implementation special protection arrangements have been made in the PP and Decree of the Chief of the Indonesian National Police. Protection provided at all stages of case examination, in the form of special and legal protections. Whereas in Malaysia, the implementation only refers to the provisions of witness protection. Protection only takes the form of legal protection provided to reporting witnesses only, so that during the trial process , a witness has no protection. Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan perlindungan saksi tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia. Jenis penelitian yuridis  normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui pengumpulan data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dengan cara menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang- undangan, buku-buku, tulisan-tulisan dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Teknik analisis data dengan analisis isi (content). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa pengaturan perlindungan saksi di Indonesia dan Malaysia adalah berbeda. Dalam hal subjek yang dilindungi (yaitu: saksi, pelapor, keluarga saksi/pelapor). Perlindungan yang diberikan pada semua tahap pemeriksaan perkara, dalam bentuk perlindungan khusus dan hukum. Sedangkan di Malaysia, pelaksanaanya hanya merujuk pada ketentuan perlindungan saksi. Perlindungan hanya berupa perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi pelapor saja, sehingga dalam selama proses persidangan, seorang saksi tidak mendapat perlindungan

Pengaturan Tindak Pidana Aborsi, Studi Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Jepang

This article aims to find out and analyze the comparison of legal arrangements regarding the legality of the criminal act of abortion regulated in the laws of Indonesia and Japan. The research methode used in this research is normative juridicial, using statute, conceptual, and comparative law approaches. This research found several that there are a number of similarities and differences in the legality of abortion arrangements in the two countries, in Indonesia, abortion is only allowed on the basis of medical reasons, and pregnancy due to rape with a gestational age limit of 6 weeks, with the provisions of criminal liability which are thoroughly regulated in Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Meanwhile in Japan, abortion can be carried out on the basis of socio-economic (financial) issues and can be performed up to 22 weeks of gestation with more varied provisions for criminal liability but which are regulated in various legal provisions, namely: Maternal Protection Act 1996, Japan Penal Code and Circular of the Deputy Minister of Health, Welfare and Employment of Japan Number 122 of 1996. It is hoped that with the legal reform regarding the gestational age limit for abortion in Indonesia, it can accommodate the better readiness of pregnant women who will carry out abortion procedures both psychologically, medically, and legally.   Abstrak   Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pengaturan hukum tentang legalitas tindak pidana aborsi yang diatur dalam hukum negara Indonesia dan Negara Jepang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan hukum.  Hasil penelitian menunjukkan terdapat sejumlah persamaan maupun perbedaan pengaturan legalitas aborsi di kedua negara, di Indonesia perbuatan aborsi hanya diperbolehkan atas dasar alasan medis, dan kehamilan akibat perkosaan dengan batas waktu usia kehamilan 6 minggu, dengan ketentuan pertanggungjawaban pidana yang secara menyeluruh di atur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sedangkan di Jepang, aborsi dapat dilakukan atas dasar isu sosial-ekonomi (finansial) dan dapat dilakukan hingga usia kehamilan 22 minggu dengan ketentuan pertanggungjawaban pidana yang lebih variatif namun yang diatur dalam berbagai ketentuan hukum, yaitu: Maternal Protection Act 1996, Japan Penal Code dan Surat Edaran Wakil Menteri Kesehatan, Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan Jepang Nomor 122 Tahun 1996. Diharapkan dengan adanya pembaruan hukum mengenai batas waktu usia kehamilan untuk melakukan aborsi di Indonesia dapat mengakomodir kesiapan ibu hamil yang akan melakukan prosedur aborsi baik secara psikis, medis, maupun hukum yang lebih baik

Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pembinaan Narapidana

This study aims to understand and determine the implementation of the duties of supervisory judges and observers in fostering female prisoners in Class II B Women's Prison in Jambi. To understand and know the supervisor and observer judges in the development of female prisoners in Class II B Women's Prison in Jambi. The results obtained in this study show that the implementation of the duties of supervisory judges and observers in fostering female prisoners at Class II B Women's Prison in Jambi is to ensure that judges' decisions are carried out according to law. The contribution of supervisory judges and observers in fostering female prisoners at the Class II B Women's Prison in Jambi ensures that the rights of female prisoners are protected in accordance with Article 14 of the Correctional Law.   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat dalam pembinaan narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi. Untuk memahami dan mengetahui hakim pengawas dan pengamat dalam pembinaan narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi. Hasil Penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat dalam pembinaan narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi yakni memastikan putusan hakim dilaksanakan sesuai undang-undang. Adapun kontribusi hakim pengawas dan pengamat dalam pembinaan narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi memastikan hak-hak narapidana wanita terlindungi sesuai pasal 14 UU Pemasyarakatan

Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat

The purpose of this research is to find out the role of the prosecutor in supervising prisoners who get parole. The results obtained in this study are the factual role of prosecutors at the Jambi District Attorney limited to carrying out administrative supervision of prisoners who received parole, namely by requiring inmates to make regular reports at the Jambi District Attorney's Office. This is because there are no further rules (juklak and technical guidelines) that regulate the form of supervision that must be given by the prosecutor to prisoners who get parole. Supervision of prisoners is also carried out by the Jambi Class II Penitentiary (BAPAS), because the prison agency has one of the duties and functions of supervising clients. There are no legal consequences or sanctions that can be given to prosecutors who do not supervise prisoners, and also to prisoners who do not comply with the obligation to report at the Jambi District Attorney's Office.   ABSTRAK Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengatahui peranan Jaksa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat. Hasil yang di dapat dapam penelitian ini yaitu peran faktual jaksa di Kejaksaan Negeri Jambi hanya sebatas melakukan pengawasan yang bersifat administratif terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, yakni dengan mewajibkan narapidana untuk melakukan wajib lapor secara berkala di Kejaksaan Negeri Jambi. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan lebih lanjut (juklak dan juknis) yang mengatur mengenai bentuk pengawasan yang harus diberikan oleh jaksa terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat tersebut. Pengawasan terhadap narapidana juga dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi (BAPAS), karena instansi Bapas memiliki salah satu tugas dan fungsi dalam melakukan pengawasan kepada klien. Tidak adanya akibat hukum atau sanksi yang dapat diberikan terhadap jaksa yang tidak mengawasi narapidana, dan juga terhadap narapidana yang tidak melakukan wajib lapor di Kejaksaan Negeri Jambi.

Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Guna Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Kepada Masyarakat Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; (2) Memberikan pemahaman serta peningkatan kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi mengenai pencegahan dan penyalahgunaan narkotika. Permasalahan mitra dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Mitra belum mengetahui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; (2) Mitra belum memahami isi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan diskusi. Hasil dan pembahasan: menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman mitra tentang materi kegiatan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta mampu menyampaikan ide atau pemikiran berkaitan dengan Pencegahan secara dini penyalahguna maupun penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat. Saran Kegiatan penyuluhan hukum ini mempunyai nilai yang positif dan sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu kegiatan ini dapat dilakukan secara terus-menerus berkelanjutan dengan lokasi penyuluhan yang berbeda