PENYULUHAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NO. 19 TAHUN 2016 DI KALANGAN PARA PELAJAR SMP. NEGERI 1 KAIRATU BARAT (“BIJAK MENGUNAKAN MEDIA SOSIAL “)

Abstrak     Teknologi dan informasi berkemang sangat cepat hal ini memudahkan  masyarakat untuk berkomunikasi tanpa batas, ruang dan waktu, baik itu untuk tujuan pengetahuan, berbisnis, maupun untuk saling bertukar informasi tanpa terhalang dan lebih memudahkan masyarakat dalam mendukung kegiatan dan rutinitas sehari-hari. Selain itu, ekspresi kebebasan berpendapat ini harus memegang etika agar tidak terjerat pada kasus hukum pidana di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebab UU ITE ini akan mudah memidanakan kasus pencemaran nama baik, penghinaan dan ujaran kebencian dan hoaks. Pada pengabdian masyarakat metode yang akan digunakan adalah melalui kegiatan Penyuluhan. Hal mendasar yang ditawarkan untuk ikut memecahkan masalah adalah melalui kegiatan penyuluhan kepada para pelajar SMP Negeri 1 Kairatu Barat. Penyuluhan hukum ini untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana cara menggunakan media sosial yang bijak agar tidak terjadi penyalahgunaan yang berujung pelanggaran UU ITE.  Masyarakat pengguna media sosial atau Medsos harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat agar tidak terjerat kasus pidana.   Kata Kunci :Penyuluhan, UU ITE, Bijak, Medsos.   Abstract   Technology and information develop very quickly this makes it easier for people to communicate without borders, space and time, both for the purpose of knowledge, doing business, and to exchange information without hindrance and make it easier for people to support activities and daily routines. In addition, this expression of freedom of opinion must hold ethics so as not to be entangled in criminal law cases in Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning information and Electronic Transactions Law No. 11 of 2008 concerning information and Electronic Transactions (ITE). Because this ITE Law will easily criminalize cases of defamation, insults and hate speech and hoaxes. In community service, the method to be used is through extension activities. The basic thing that is offered to help solve the problem is through counseling activities to students of SMP Negeri 1 Kairatu Barat. This legal education is to provide an understanding of how to use social media wisely so that there is no abuse that leads to violations of the ITE Law. People who use social media or social media should be wiser in using social media to express freedom of opinion so as not to be entangled in criminal cases.   Keywords: Counseling, ITE Law, Social Media

Penyidikan Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Korupsi

The Indonesian Constitution states that all citizens have equal status under the law and government and are obliged to uphold the law and government without exception. The law as a commander who does not regard anyone, whether from officials, businessmen, members of the military or ordinary people, has the same rights and position before the law. TNI soldiers are subject to the authority of military justice in cases of violations of military law and are subject to the authority of general justice in cases of violations of general criminal law or corruption law as a special criminal law. This is due to deviations both from a material and formal perspective. Investigations in the military environment are carried out by the Military Police against soldiers who commit non-common crimes

PENYULUHAN HUKUM KEUANGAN DESA (POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCEGAHANNYA) DI DESA GALALA KOTA AMBON

Pengabdian Masyarakat (PPKM) ditujukan kepada aparatur pemerintah desa dan masyarakat agar memiliki pemahaman tentang tindak pidana korupsi. Undang-undang Tipikor di Indonesia masih menjadi musuh terbesar meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka korupsi di Indonesia. Adanya korupsi dana desa dan alokasi dana desa berdampak pada tidak optimalnya pelayanan publik di desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan korupsi dana desa dan pengalokasian dana desa dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya perangkat desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa, melalui kegiatan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi dana desa dan alokasi dana desa

Pertanggungjawaban Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian Poker Online

ABSTRACT: Gambling is a crime, namely betting an amount of money where the winner gets the betting money or in other words a battle of fate. The problem of gambling can be detrimental to society and the morals of our nation, basically this crime causes public order, peace and security to be disrupted. Besides that, the influence on children is very large, they will join in committing gambling crimes that they see happening in their environment, which will negatively affect the psychology of children and cause material losses for those who do it. Even though the prohibition of gambling both offline and using electronic media or more familiarly known as online gambling has been very strictly regulated in several laws and regulations, in fact this gambling is increasingly widespread in society. Even with the many regulations that tighten the scope of gambling, gamblers are even more innovative in running this business. Gambling means that an act can be punished by the existence of regulations. If someone has committed a crime of gambling, then he can only be tried based on the criminal laws and regulations that were in effect at the time the act was committed. Online gambling is one type of Cyber ​​Crime action. namely the misuse of technology for gambling, online gambling itself has been regulated in Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. And the article that regulates online gambling is listed in article 27 paragraph 2

Penipuan Berkedok Investasi Jenis Binary Option

ABSTRACT: Fraud under the guise of Binary Option type Investment is one of the many scams under the guise of investment. To find out the modus operandi of fraud under the guise of investment, especially the type of Binary Option as well as legal remedies and legal protection from victims of fraud under the guise of investment of the Binary Option type, this research was made as an effort to prevent the public from financial losses due to fraud under the guise of investment. The research method used in this study is normative juridical with statutory, conceptual and case approaches. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively. The results of the study show that Binary Option investment is a form of online gambling disguised as an investment. Therefore, everyone who introduces and promotes Binary Options trading and similar things as an investment is clearly a fraud who wants to seek personal gain. Therefore, this research is needed to increase public literacy regarding investment as an effort to eradicate fraud under the guise of investment. Various modus operandi carried out by the perpetrator in an effort to smooth out the action, namely; creating and distributing social media content containing misleading information regarding the Binomo platform, creating fictitious trading courses, and trading fictitious trading robots. In addition, related legal remedies that can be taken to avoid Binary Option investment fraud are preventive legal remedies, which are carried out by reporting and categorizing all forms of investment offers that have a mechanism and system similar to Binary Options as a form of online gambling that violates statutory provisions

PELATIHAN PENULISAN JURNAL ILMIAH DI SEKOLAH TINGGI ILMU-ILMU SOSIAL (STIS) TUAL

Pengabdian masyarakat bukan saja dilakukan pada masyarakat pada umumnya, namun juga bisa untuk masyarakat kampus, yang salah satunya adalah dosen. Dosen merupakan ujung tombak perubahan, sehingga kualitas dosen dapat diukur dari penelitian dan pengabdian yang dipublikasikan pada jurnal, pengabdian ini dilakukan pada Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) Tual. Metode pengabdian mengunakan sosialisasi dan model pembelajaran jigsaw Hasilnya pengabdian ini mereka jadi mengetahui pentingnya publikasi jurnal dan tumbuh budaya menulis, pelatihan dilakuan enam tahap yang tiap tahap akan diukur perubahannya, tahap pertama menjadi kunci karena hasil tes akan kami campur yang sudah mampu publikasi karya ilmiah dan yang belum bisa, jika belum ada perhubahan bagi temang yang belum mampu maka teman yang sudah mampu publikasi akan membantu teman yang belum bisa memahami materi yang disampaikan, hal inilah mengapa sampai memakai metode jigsaw agar penyerapan materi dapat dilakukan dengan baik. Kurang mampu dosen mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian, akan merugikan masyarakat umumnya dan dosen sendiri pada khususnya, hasil karya ilmiah ini dapat diakses gratis oleh semua orang

PENGENALAN ANTI KORUPSI KEPADA MASYRAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DESA UWETH SERAM BAGIAN BARAT

Masalah  korupsi  atau  biasa  dikenal dengan tipikor, merupakan sebuah kejahatan atau sebuah tindak  pidana melawan dan juga melanggar hukum yang sifatnya  untuk  memperkaya diri sendiri ataupun orang lain ataupun koorporasi yang mana tindakan tersebut dapat merugikan keuangan dari suatu negara ataupun juga  perekonomian  di suatu negara. Hal tersebut adalah merupakan suatu masalah yang dihadapi masyarakat yang kini semakin marak, Oleh karena itu masalah korupsi seyogyanya mendapatkan perhatian yang serius dan terfokus untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih positif. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu sosialisasi pengenalan anti korupsi kepada masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak yang positif daalam menanggulangi tindak pidana korupdi di desa uweth