Laporan Ringkas Hasil Studi Implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di 6 Provinsi, 6 Kabupaten, dan 5 Kementerian

Dalam rangka pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (selanjutnya disebut, PUG) yang menjadi salah satu dari 3 (tiga) arus utama pembangunan nasional, Pemerintah menetapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (selanjutnya disebut, PPRG) sebagai salah satu langkah percepatan pelaksanaannya. Oleh karena itu, implementasi PPRG didorong untuk mendukung P UG sebagai strategi mengurangi kesenjangan sosial, diantaranya kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan di Indonesia, dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan; serta untuk meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan tersebut. PUG dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang. Penerapan PUG akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif. Terutama untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk memetakan Perubahan yang terjadi selama tiga (3) tahun terakhir, 2010 – 2013, mengenai implementasi PPRG di kalangan instansi pemerintah, PATTIRO melakukan studi ini. Apalagi Studi ini memperoleh momentumnya yang tepat, dengan adanya pembahasan dan penyusunan RPJMN tahun 2014-2019. Relevansinya menguat karena Studi PATTIRO ini menjangkau dari momentum penetapam RPJMN tahun 2010-2014 sampai dengan saat penerbitan Surat Edaran Bersama 4 (empat) kementerian, mengenai Stranas Percepatan PUG melalui PPRG