WOMEN AND POLITICS OF LAW: Affirmative Action for Women Political Participation

This paper discusses 1) affirmative action for women political equality in the Act of “Package of Politics”, and 2) find the fundamental weaknesses and implications of such affirmative action to raise women political equality

Potong Generasi Korupsi

Perampasan dan penyitaan harta koruptor dan penerapan hukuman terberat adalah sebagian solusi yang disodorkan sejumlah pakar untuk memberantas korupsi yang semakin merajalela (Kompas, 7/4). Sebelumnya, ada dorongan untuk menerapkan hukuman mati, seperti yang disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua Mahkamah Konstitusi mengamini penerapan hukuman mati dan menawarkan langkah lain, lustrasi, seperti yang diterapkan oleh Latvia (Kompas, 6/4). UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tastipikor) yang disempurnakan dengan UU No 20/2001 memberikan legitimasi yuridis yang memadai untuk implementasi berbagai langkah tersebut, kecuali lustrasi. Pasal 18 huruf a UU No 31/1999 memungkinkan diterapkannya pidana tambahan berupa perampasan harta. Hukuman berat berupa pidana seumur hidup diafirmasi Pasal 2 Ayat (1) UU Tastipikor tersebut. Ayat (2) pasal yang sama memungkinkan pidana berupa hukuman mati

Krisis Legitimasi SBY

Hujatan yang banyak diarahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sesungguhnya mencerminkan tingkat legitimasi Presiden. Ada sebab eksternal dan internal yang memicu akumulasi kekecewaan sekaligus menurunnya legitimasi SBY

MASA DEPAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA: PROSPEK DAN TANTANGAN

This paper aims to discuss on civil society, its prospects and challenges. It is urgent because civil society is a determining factor of Indonesia democratization. Civil society is a society within state which containing social association which has ability to fill public spaces between state and citizen, and interact independently with state, whether individual or collective. Prospect of civil society forming is determined by establishment of some components: 1) existence of societal autonomy, 2) access of public to state agencies, 3) independent public arena, 4) open public area. Prospect of civil society development is influenced by optimization of some factors: 1) establishment of democratic families, 2) growth of roles of non government organization toward both state and citizen, 3) increase of intellectual middle class, especially students, and 4) implementation of political education, formally (e.g. civic or citizenship education) and informally. The challenges of future of civil society are: 1) high of social fragmentation among people, 2) limited distribution of development results in field of economy, social, and education, and also 4) paternalistic culture which is still strong among society. Keyword: Civil Society, State, Prospect, Challeng

PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura)

Penelitian ini bertujuan untuk; pertama, menemukan pola-pola praktik politik uang dalam Pilkades di Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura, dan kedua, menganalisis pengaruh penggunaan politik uang terhadap partisipasi politik dalam Pilkades di desa tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan naturalistik. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive. Subjek berupa paper digunakan sebagai sumber data sekunder sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data; wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data meliputi tahap; reduksi data, display data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, pola praktik politik uang meliputi: komponen pelaku, strategi, dan sistem nilai yang menggerakkannya. 1) Aktor praktik politik uang dapat dikategorikan pada dua bagian; yakni pelaku langsung (direct actor) dan pelaku tidak langsung (indirect actor) 2) Politik uang dalam Pilkades berlangsung: a) dengan cara membeli ratusan kartu suara yang disinyalir sebagai pendukung calon Kades lawan dengan harga yang sangat mahal oleh panitia penyelenggara, b) menggunakan tim sukses yang dikirim langsung kepada masyarakat untuk membagikan uang, c) serangan fajar, dan d) penggelontoran uang besar-besaran secara sporadis oleh pihak di luar kubu calon Kepala Desa, yaitu bandar/pemain judi. 3) Dari aspek nilai, fenomena politik uang dalam Pilkades digerakkan oleh sistem nilai yang sama antara publik atau masyarakat bawah (demos) dan para elit politik di desa, yaitu nilai non demokratis. Kedua, praktik politik uang yang berlangsung secara ekstensif meningkatkan partisipasi formal pemilih. Namun demikian partisipasi tersebut bersifat semu (pseudo-participation) sebab nir-rasionalitas. Ketiga, perlu diikhtiarkan implementasi demokrasi yang lebih kontekstual bagi masyarakat desa. Misalnya model demokrasi deliberatif, yang dikembangkan dari tradisi pemikiran demokrasi komunitarian. Kata kunci: politik uang, pilkades, demokras

MENYEMAI (KEMBALI) NASIONALISME DAN MULTIKULTURALISME

Hari ini tujuh puluh enam tahun yang lalu, Sumpah Pemuda dikumandangkan dengan lantangnya diiringi lagu Indonesia Raya. Sumpah Pemuda dicetuskan sebagai hasil Kongres Pemuda II yang diselenggarakan tanggal 27-28 Oktober 1928 di Jakarta, dihadiri oleh wakil-wakil angkatan muda yang tergabung dalam Jong Java, Jong Islamieten Bond, Jong Sumatranen Bond, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Ambon, Minahasa Bond, Madura Bond, Pemuda Betawi, Jong Pasundan, Budi Utomo, Sarekat Islam, PNI (Perserikatan Nasional Indonesia), Surabaya Studieclub, beberapa kelompok pemuda Kristen dan Katolik dan lain-lain. Kongres tersebut diselenggarakan atas prakarsa gerakan pemuda, yang tergabung dalam organisasi pemuda PPPKI (Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia). Menurut M.C Riklefs (1981), komunitas-komunitas Tionghoa dan Arab pun pada saat itu sangat mendukung gerakan menuju Indonesia yang multi rasial tersebut

REKRUTMEN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH DAN KEISTIMEWAAN

Artikel ini; 1) menjelaskan dialektika wacana demokratisasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tentang rekrutmen Gubernur dan Wakil Gubernur D.I. Yogyakarta, 2) menganalisis mekanisme rekrutmen Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta dari sudut pandang otonomi daerah dan keistimewaan

REKRUTMEN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH DAN KEISTIMEWAAN

Artikel ini; 1) menjelaskan dialektika wacana demokratisasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tentang rekrutmen Gubernur dan Wakil Gubernur D.I. Yogyakarta, 2) menganalisis mekanisme rekrutmen Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta dari sudut pandang otonomi daerah dan keistimewaan

Pola Rekrutmen Politik pada Partai Politik di Indonesia (Studi terhadap Tujuh Partai Politik Peserta Pemilu 2004)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola yang digunakan partai politik besar di Indonesia dalam merekrut anggota, personel jabatan internal partai, dan seleksi kader partai untuk mengisi jabatan publik, serta menganalisis implikasi pola rekrutmen yang digunakan tersebut terhadap kelembagaan partai politik dan perpolitikan nasional

REKRUTMEN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH DAN KEISTIMEWAAN

Artikel ini; 1) menjelaskan dialektika wacana demokratisasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tentang rekrutmen Gubernur dan Wakil Gubernur D.I. Yogyakarta, 2) menganalisis mekanisme rekrutmen Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta dari sudut pandang otonomi daerah dan keistimewaan