1 research outputs found
Analisis Kinerja Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Sumba Timur)
Sejak perubahan paradigma dengan pemberlakuan Otonomi Daerah melalui Undang
– Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah
dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab
kepada daerah. Seiring dengan hal tersebut semakin tinggi tuntutan masyarakat akan
peningkatan kinerja birokrasi publik dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada organisasi
memberikan dampak yang besar pula tuntutan terhadap kinerja pengawasan Inspektorat.
Oleh karena itu Peran pengendalian dan pengawasan Inspektorat dalam fungsinya sebagai
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat penting dalam proses terciptanya
akuntabilitas dan transparansi sehingga tercapai pemerintahan yang baik dan bersih (good
governance and clean government).
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja fungsi
pengawasan Inspektorat Kabupaten Sumba Timur dengan menggunakan pendekatan
kualitatif karena peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang kinerja
fungsi pengawasan Inspektorat kabupaten Sumba Timur. Data yang dikumpulkan pada
penelitian ini didasarkan pada data primer dan sekunder. Sumber data diperoleh dari hasil
wawancara dengan Inspektur Kabupaten Sumba Timur, Para pejabat eselon III (Inspektur
pembantu Wilayah), Pejabat fungsional (auditor), dan Kasubag Evaluasi serta pejabat diluar
Inspektorat yaitu Kepala Dinas dan Sekretaris Organisasi Pemerintah Daerah. Hasil
penelitian ini menunjukkan kinerja fungsi Inspektorat Kabupaten Sumba Timur belum
Optimal sesuai dengan yang diharapkan sehingga dibutuhkan strategi untuk mengatasi
kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yakni (1) Meningkatkan kompetensi
APIP; (2) Memberikan penghargaan sesuai prestasi yang dicapai, dan sebaliknya
memberikan punishman (hukuman) pada pegawai yang kurang menunjukkan kinerja baik
dan perlunya melakukan pembinaan secara simultan, dan melakukan evaluasi terhadap
kinerja auditor; (3) Pemberian sanksi tegas terhadap objek pemeriksaan yang lalai atau
kurang berkomitmen terhadap pelaksanaan pengawasan