Tingkat Integritas Instansi Pelayanan BPN dan Samsat di Provinsi DIY

This research questions the standard operational procedures applied in Samsat and BPN Yogyakarta. Result shows how the integrity level of these institutions is potential to be enhanced by opening wide access of information and by eradicating tipping and illegal payment. Improvement of reward and punishment system must also be done. Fokus penelitian ini adalah prosedur operasional standar yang digunakan oleh Samsat dan BPN Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat integritas kedua institusi ini berpotensi untuk dikembangkan dengan cara membuka keran informasi dan mengeliminasi budaya tips dan pungutan liar serta memperbaiki sistem reward and punishment

Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya terhadap Konsep Kebenaran Formal

The conception of “formal truth” in civil procedure is about to become a debate among academicians and practitioners because it is deemed no longer relevant to achieve justice. Modern paradigm begins to consider that this concept should be given similar interpretation with material truth theory adhered by criminal procedure. Konsep kebenaran formal dalam acara perdata mulai menjadi perdebatan di antara para akademisi dan praktisi karena dianggap sudah tidak lagi relevan dan jauh dari rasa keadilan. Paradigma saat ini mesti mulai mempertimbangkan bahwa konsep kebenaran formal harus diberi pengertian yang sama dengan konsep kebenaran material dalam acara pidana